OPINI—Belum lama ini Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Wakil Menteri. Aturan yang merupakan bentuk perubahan kedua atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012. Melalui Perpres ini, presiden menetapkan uang penghargaan bagi wakil menteri yang telah berakhir masa jabatannya. Besaran uang yang diberikan senilai Rp 580 juta untuk satu periode masa jabatan. Kompas.com, 30/8/2021.

Keputusan ini tentu menuai kritikan di tengah masyarakat. Di saat negara ini masih juga berjibaku dengan pandemi covid-19 yang berkepanjangan. Di mana pandemi telah mengguncang perekonomian negara, pun masyarakat juga mendapatkan imbas yang luar biasa. PHK massal akibat banyaknya usaha yang gulung tikar, mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Maka apakah wajar jika negara mengeluarkan biaya yang fantastis demi “bonus” para pejabat negara?

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengkritik Presiden Jokowi yang hendak memberikan uang penghargaan kepada para wakil menteri (wamen) pada akhir masa jabatannya mencapai Rp580,45 juta. Menurutnya tidak layak (terima Rp580 juta), apalagi di tengah pandemi yang masih melanda Indonesia saat ini. CNNIndonesia, 31/8/2021.

Hilangnya Empati

Bukan hanya pemberian tunjangan kepada wamen secara fantastis, dilansir dari beberapa media bahwa selama pandemi, kekayaan pejabat negara meningkat hingga 70,3 persen. Hal ini berdasarkan catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaan pejabat atau penyelenggara negara mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19. Kenaikan harta para pejabat itu diketahui setelah KPK melakukan analisis terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) selama setahun terakhir. Kompas.om, 13/9/2021.

Ironi, ibarat sebuah kalimat yang cukup masyhur, “bahagia di atas penderitaan orang lain”. Pemberian tunjangan yang besar dan bertambahnya kekayaan pejabat ini telah mencederai perasaan jutaan orang yang saat ini kehilangan pekerjaan, hidup dalam kemiskinan dan terseok-seok mencari sesuap nasi terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Padahal dana sebesar itu bisa digunakan untuk membantu penyediaan lapangan kerja, pemberian modal usaha, bahkan bisa membantu peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.

Tak peka terhadap permasalahan rakyat di tengah pandemi yang semakin menghimpit kehidupan mereka. Bukannya serius mengurus rakyatnya, malah sibuk dengan menumpuk harta. Bahkan seolah menjadikan pandemi ini adalah peluang besar untuk semakin kaya raya.
Inilah wajah para pejabat dalam sistem sekularisme. Dalam sistem ini, jabatan adalah ladang uang dan cara terbaik untuk menumpuk harta kekayaan. Maka wajar pula jika dalam sistem ini, berbagai macam cara akan digunakan untuk mendapatkan sebuah jabatan, Meski harus mengorbankan rakyat yang menjadi tanggungjawabnya.

Islam Melahirkan Sosok Pemimpin Sejati

Sangat kontradiktif dengan para pemimpin di masa kejayaan Islam. Bagaimana baginda nabi Muhammad SAW, rasul pilihan sekaligus seorang pemimpin negara, rela mengikat perutnya dengan batu demi menahan rasa lapar. Para sahabatnya mendengarkan bunyi “kletakkletik” di setiap gerakan shalatnya sehingga mereka menyangka nabi shallallahu alaihi wasallam sedang sakit dan betapa terkejutnya ketika nabi membuka jubahnya dan terlihatlah batu yang terlilit di perutnya.

Menjawab rasa penasaran para sahabatnya beliau lalu berkata “Di mana akan kuletakkan mukaku di hadapan Allah, apabila sebagai pemimpin justru aku membikin berat orang-orang yang kupimpin? Biarlah aku lapar,” ujar Rasulullah SAW melanjutkan perkataannya, “supaya manusia di belakangku tidak terlalu serakah sampai-sampai menyebabkan orang lain kelaparan.”

Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun memberikan keteladanan yang luar biasa. Di mana sebelum menjabat sebagai seorang khalifah, dalam setahun beliau menghasilkan 40.000 dinar yang setara dengan Rp140 miliar. Namun setelah menjabat, beliau serta merta meninggalkan dunia demi kemakmuran rakyatnya hingga saat itu tidak ada lagi rakyatnya yang miskin.

Itulah gambaran sosok pemimpin dalam Islam. Tugasnya sebagai kepala negara tidak digaji, hidup hanya dengan mengandalkan tunjangan yang tak seberapa jumlahnya. Namun tidak diragukan dalam pekerjaan dan kepemimpinannya. Memimpin dengan penuh kesadaran bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan sang penguasa hidup, Allah Subhanahu wata’ala.

Imam adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Makna raa’in ini digambarkan dengan jelas oleh Umar bin Khaththab, ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan sampai-sampai memasak batu. Atau ketika beliau di tengah malam membangunkan istrinya untuk menolong seorang perempuan yang hendak melahirkan. Begitu juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang berusaha keras memakmurkan rakyat dalam 2,5 tahun pemerintahannya sampai-sampai tidak didapati seorangpun yang berhak menerima zakat.

Wallahu a’lam bisshawab

Penulis: Indah Dahriana Yasin (Ketua Yayasan inta Abi-Ummi Makassar)

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.