Beranda » Islam » Layanan Publik saat ini vs Layanan Publik masa Ke-Khilafahan Islam
Layanan Publik saat ini vs Layanan Publik masa Ke-Khilafahan Islam
Islam

Layanan Publik saat ini vs Layanan Publik masa Ke-Khilafahan Islam

OPINI – Dalam UU nomor 25 tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Layanan publik saat ini

Saat ini layanan publik memang telah terpenuhi, namun tidak semua masyarakat dapat menggunakan layanan publik tersebut karena terhalang oleh biaya.

Hal ini dapat dilihat melalui beberapa tarif layanan publik yang tidak sesuai dengan ekonomi masyarakat, seperti tol yang dibangun untuk mempermudah masyarakat dalam mencapai suatu daerah lebih cepat dan kelancaran penyaluran barang maupun jasa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat namun karena mahalnya biaya tol, masyarakat lebih memilih untuk memakai jalan non-tol.

Layanan publik lainnya yaitu BPJS yang merupakan layanan kesehatan juga menjadi alternatif lain yang dibuat pemerintah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan, tetapi belum lama ini pemerintah menetapkan kenaikan iuran BPJS per tanggal 1 Januari 2020 untuk semua peserta BPJS.

Selain tol dan BPJS, Sekolah juga menjadi layanan publik dibidang pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk menjamin masa depan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh HSBC (the Hongkong and Shanghai Banking Corporation) pada tahun 2018 lalu, Indonesia menduduki peringkat ke-13 sebagai Negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia.

Terlepas dari beasiswa-beasiswa yang ditawarkan, tidak semua masyarakat yang bisa mendapatkan bantuan tersebut mengingat banyaknya persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar beasiswa tersebut serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bantuan tersebut.

Mengapa layanan publik saat ini mahal? Itu karena layanan publik tersebut dikelola untuk kepentingan bisnis dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, juga karena adanya investasi perusahaan asing dalam pembangunan layanan publik tersebut, sehingga biaya yang nantinya akan dibayarkan oleh masyarakat harus melalui kesepakatan antar semua pihak yang telah berinvestasi.

Layanan Publik masa ke-Khilafahan Islam

“Seorang Imam (Khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam Islam, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan layanan publik yang dibutuhkan masyarakatnya dan layanan publik yang akan dibangun tidak boleh ada campur tangan oleh perusahaan asing untuk mencegah pengambilan keuntungan.

Keberadaan baitul maal sebagai lembaga yang berfungsi menampung, mengelola, mengatur, dan mendistribusikan kekayaan Negara yang kemudian digunakan untuk pemenuhan kemaslahatan umat, menjadi salah satu cara Negara memenuhi hak masyarakat.

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (TQS. Al-Anfal/8:41)

Atas dasar ayat ini, Rasulullah mendirikan baitul maal untuk mengatur harta benda kaum Muslimin serta digunakan untuk keperluan umum.

Pada saat Rasulullah sebagai kepala Negara di Madinah, beliau mendapatkan hadiah yaitu seorang dokter yang kemudian ditugaskan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim untuk menggunakannya.

Selain itu, Khilafah yang ada pada masa-masa setelah Rasulullah, menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas dengan mendirikan rumah sakit di mana pasiennya melakukan pengobatan secara gratis.

Bahkan dokter serta perawat ditugaskan untuk mendatangi rumah-rumah umat sehingga umat-umat yang sedang sakit tidak perlu bersusah payah untuk pergi ke rumah sakit.

Hal tersebut membuktikan bahwa kesehatan masyarakat termasuk salah satu prioritas Rasulullah sebagai kepala Negara.

Dalam bidang transportasi, pada masa ke-Khilafahan Utsmaniyah, kereta api yang dibangun untuk memperlancar perjalanan Haji umat Muslim bahkan digratiskan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan saat ini dimana segalanya membutuhkan biaya.

Pendidikan juga merupakan hal yang penting. Negara menyediakan sarana berupa sekolah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti perpustakaan, laboratorium, dll secara gratis kepada masyarakat serta memfasilitasi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi.

Bukan hanya berkewajiban memenuhi sarana, tetapi Negara juga berkewajiban untuk memberi gaji/upah kepada orang-orang yang mendidik masyarakat.

Khalifah Umar bin Khattab memberi gaji pada setiap guru sebesar 15 dinar yang jika diubah menjadi mata uang rupiah sekitar sebesar 29 juta rupiah.

Dapat dilihat bahwa yang menyangkut dengan kemaslahatan umat menjadi prioritas Negara yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. (*)

Layanan Publik saat ini vs Layanan Publik masa Ke-Khilafahan Islam
Penulis : Andi Nabila Nur A.
Mahasiswi Sastra Inggris, Universitas Hasanuddin