Ibukota baru
Foto udara lokasi pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda di distrik Semboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, 28 Agustus 2019. (Foto: Antara)

OPINILong Distance Relationshp (LDR) adalah kalimat yang cocok untuk merelasikan peristiwa pemindahan ibu kota. Hubungan jarak jauh yang akan dirasakan secara serentak oleh para individu yang akan angkat kaki menuju ibu kota baru.

ASN yang harus pindah, pegawai kenegaraan, menteri dan lainnya yang menobatkan diri untuk negara. Harus merasakan bagaimana menjalani resahnya LDR-an bersama keluarga dan sanak saudara.

Ataukah mereka harus memindahkan seluruh anggota keluarga dan rumah-rumah mereka? Sepertinya Jakarta akan merasa kehilangan, kepadatan penduduk akan berkurang, juga kemacetan tak lagi sorotan.

Pemindahan ibu kota tidak hanya sekedar memindahkan gedung-gedung pencakar langit, manusia-manusia taat aturan, serta rumah-rumah yang tak berdosa.

Tetapi pemindahan ini melahirkan LDR-an gaya baru yang konon menampilkan pemain baru. Atau hubunga jarak jauh yang diambul dari orang-orang jauh, seperti peselingkuhan dalam hubungan rumah tangga negara.

Tidak puas dengan hasil kerja orang lokal, maka observasi orang luar butuh dihargai dengan mengundang mereka bekerja sama mencicipi Indonesia lebih maju ke depannya. Inilah LDR-an gaya baru yang dicetak untuk mengantisipasi perpindahan ibu kota.

Dikutip dari Tempo.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasannya menempatkan tiga tokoh asing sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota baru.

Tiga orang tersebut adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan eks perdana menteri Inggris Tony Blair.

Ia mencontohkan Mohamed bin Zayed memiliki pengalaman saat membangun kota Masdar bin Abu Dhabi. Kota ini mendapat reputasi baik dari dunia karena dianggap kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun Masayoshi dikenal memiliki reputasi baik di bidang teknologi dan keuangan. Sementara Tony dianggap memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.

Pengalaman-pengalaman mereka bertiga adalah hasil eksistensi yang harus diakui oleh pemimpin kita. Eksekusi ibu kota pun semakin genjot dan diapresiasi dilakukan secepat mungkin.

Namun, apakah LDR-an gaya baru ini murni sebagai bantuan orang asing untuk mengembangkan Indonesia ? no free lunch di era globalisasi.

Dalam pertemuan Jokowi dengan abu Dhabi menyatakan kesiapana dan mintanya terlibat dalam proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) RI yang baru ke Kalimantan Timur.

Merespon hal itu, Jokowi pun langsung menawarkan kepada Putra Mahkota abu Dhabi MBZ untuk masuk dalam dewan pengarah, bahkan sebagai ketua dewan pengarah pemindahan IKN yang baru.

Namun, sebelumnya telah didahului pembicaraan bilateral antara Indonesia dan UEA di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan di Abu Dhabi, UEA, Minggu, 12 Januari 2020.

Sebanyak 16 kesepakatan antara Indonesia dan UEA telah ditandatangani. Kesepakatan ini terdiri dari 5 perjanjian antara pemerintah di bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan, dan penanggulangan terorisme.

Selain itu terdapat 11 perjanjian bisnis, seperti energy, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset dengan estimasi total nilai investasi sebesar US$22,89 miliar atau sekitar Rp. 314,9 triliun.

Ibu kota baru memberikan segmen yang sangat luas, tidak hanya dari segi investasi tapi juga pembangunan kotanya.

Misalnya, pemerintah Jepang membuka kerja sama pembangunna teknologi mobil otomatis dan transportasi publik.

Sementara Korea Selatan (Korsel), setelah adanya penandatanganan MoU antara kedua pemerintah, Korsel telah menawarkan kerja sama di tiga area prioritas, yaitu desain, pengelolaan air, serta transportasi massal terintegrasi dan perumahan.

Ibu kota yang malang, butuh uang, butuh orang untuk membangun infrastruktur baru. Sangat tidak cukup dengan utang yang telah menumpuk, membuat negeri ini tidak mampu bersaing dengan negara lain.

Hasil dari penerapan sistem kapitalistik yang menjadikan materi sebagai view of life. Uang menjadi patokan bergerak dan melangkah maju.

Akhirnya tidak ada lagi sifat keikhlasan untuk membangun Indonesia lebih baik di masa depan.

LDR-an gaya baru setidaknya tidak melupakan bagaimana kemajuan Indonesia, tetapi lupa bahwa negeri ini tidak maju bukan karena ibu kotanya.

Dibalik kecanggihan teknologi, keramaian di siang hari, gemerlapnya lampu penerang di malam hari terhampar wilayah kumuh dan marginal.

Yang sarat dengan berbagai masalah sosial ekonomi serius. Penyakit sosial berupa kemiskinan, kriminalitas, prostitusi-seks bebas, narkoba merupakan pemandangan yang cukup mudah ditemui di lalu-lalang kota dan desa.

Tidak heran jika pemindahan ibu kota harus diapresiasi, karena orang-orang baru butuh dipekerjakan. Setidaknya mereka tidak disewa semurah mungkin seperti pendapatan para honorer.

Juga mereka tidak disewa seperti ASN yang harus terikat kontrak, kemudian digaji. Mereka cukup memberikan uang lalu dikembalikan berlipat-lipat.

Indonesia sudah biasa dengan percikan 5% royalti. Lalu produksi barang dan jasa dilakukan para pendatang, pribumi cukup diperlihatkan untuk mengerjakan program lanjutan pengembangan keuntungan.

Jika Islam mampu menyelesaikan masalah rakyat hari ini, kenapa tidak ? seharusnya sebagai ummat Islam yang memahami agamanya akan menjadikan Islam sebagai aturan yang komprehensif untuk mengatasi resolusi negeri ini agar menjadi maju dan sejahtera. Bukan sekedar pemidahan ibu kota yang dibalik itu ada penderitaan tanap henti. (*)

Penulis: Rahmi Ekawati, SH (Tim Media “Keranjang Kritik” UIN Alauddin Makassar)