OPINI – Kondisi ekonomi Indonesia semakin pemperihatinkan, resesi semakin mengancam di tengah pandemi yang belum teratasi ini. Pemerintah yang biasanya heran kini membuat masyarakat pun ikut heran.

Bagaimana tidak, setelah tahun lalu menteri diberi fasilitas mobil dinas modelhybrid Toyota Crown 2.5 HV G Executive, tahun 2021 mobi dinas baru berupa mobil listrik kembali disiapkan untuk para menteri.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia GL Kalake menyebut bahwa mengganti secara bertahap kendaraan dinas pejabat negara adalah sala satu dari rencana pembentukan ekosistem kendaran listrik di tanah air,

“Kami setahap demi setahap akan mengganti kendaraan dinas menjadi KBLBB (kendaraan bermotor berbasis baterai)” katanya di situs kemenko Marves.

Rupanya, penggunaan kendaraan listrik sebaai kendaraan dinas kemenetrian, lembanga dan lainnnya ini ditarget mulai 2021 hingga 2024 (cnn.indonesia, 7/10/2020)

Meski dengan dalih menguatkan ekosisten kendaraan listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan, dari kebijakan ini dapat dilihat bahwa pemerintah tidak memprioritaskan kepentingan rakyat.

Pandemi belum teratasi, bahkan angka suspect covid-19 melewati angka 4.000  per harinya. Gelombang resesi ekonomi pun semakin mengancam, rakyat hidup dalam kesusahan karena sebagian besarnya telah kehilangan pekerjaan.

Pengadaan mobil dinas baru yang tentu saja akan menghabiskan banyak biaya sangat tidak efektif di kondisi saat ini, dimana seharusnya anggaran difokuskan untuk pelayanan rakyat dan mengatasi pandemi.

Empati seakan hilang ditelan kepentingan-kepentingan pribadi, tidak ada  kepedulian akan penderitaan rakyat. Itulah karakter pemerintah di sistem kapitalisme yang dibangun berdasarkan hawa nafsu para penguasa yang terus mencari keuntungan dan kepuasan untuk dirinya sendiri.

Berbeda halnya dalam sistem Islam, kepentingan rakyat adalah prioritas utama yang harus dipenuhi. Setiap orang memiliki posisi yang sama,tanpa dibedakan pangkat dan jabatannya.

Pejabatnya akan senantiasa terikat dengan aturan Islam, jabatan yan dimilikinya tidak digunakan untuk memperkaya dan memfasilitasi diri sendiri.

Sebagaimana ketika terjadi krisis di masa Khalifah Umar bin Khaththab,dengan segera, sang Amirul Mukminin mengatasinya, membagikan makanan dan uang dari baitul mal hingga kosong. Bahkan, Khalifah Umar bin Khaththab tidak lagi memakan makanan yang biasa dimakannya sampai keadaan rakyatnya membaik.

Para pemegang tampuk kekuasaan dalam sistem Islam juga sangat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas  yang ada.
Bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ditemui oleh putranya ketika sedang menyelesaikan tugas hingga larut malam di ruang kerjanya.

Khalifah bin Abdul Aziz menanyakan untuk urusan apakah putranya tersebut atang, apakah urusan negara atau keluarga? Maka ketika mengetahui maksud kedatangan putranya adalah untuk urusan keluarga, Khalifah bin Abdul Aziz memadamkan lampu penerang di mejanya.

Dijelaskan pada sang anak, bahwa lampu tersebut dipakainya untuk bekerja,di mana minyak untuk menyalakannya berasal dari uang negara, sedangkan yang akan dibahas adalah urusan keluarga. Lalu, lampu tersebut diganti dengan milik keluarga mereka.

Tidak hanya kepedulian terhadap rakyat yang begitu besar, berbagai aturan terkait pemilikan fasilitas pun telah diatur secara lengkap dalam sistem pemerintahan Islam yang semuanya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan orang tertentu, sebagaimana dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini. (*)