OPINI—Pagi ini suasana di pasar karisa terlihat ramai riuh seperti biasa. Pedagang sayur, ikan, daging kuda, ayam, telur dan lainnya sibuk untuk melayani pembeli. Pasar karisa sendiri merupakan salah satu pasar sentral yang ada di Kabupaten Jeneponto, yang menyediakan kebutuhan pokok konsumsi baik makanan maupun bukan makanan yang berada di wilayah Kecamatan Binamu.
Ditengah perlambatan ekonomi pasca pandemi Covid-19, sektor perdagangan nyatanya masih mampu menjadi tumpuan ekonomi di Kabupaten Jeneponto.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kategori perdagangan merupakan salah satu kategori yang selalu konsisten tumbuh diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto secara umum dalam tiga tahun terakhir.
Dengan rata-rata pertumbuhan (y on y) sebesar 10,82 persen, tentu tidak mengherankan ketika kita melintasi jalan poros maka kita akan melihat maraknya pembangunan ruko-ruko, minimarket, dan tentu saja dengan pemandangan pasar yang selalu ramai.
Pemandangan ramainya pasar tersebut menyiratkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga. Tentu saja ini merupakan sinyal baik bagi perekomian mengingat daya beli masyarakat tersebut berkaitan dengan konsumsi yang menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari.
Pada kesempatan yang lalu, saya menulis opini pada laman ini (26/04/2024) terkait tantangan besar pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Kemiskinan sejatinya menjadi masalah klasik yang menyertai perjalanan pembangunan di semua wilayah tidak terkecuali di Kabupaten Jeneponto.
Terlebih lagi, perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh penurunan produksi pada sektor pertanian menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Jeneponto dalam 3 tahun terakhir ini.
Pengentasan kemiskinan ditengah perlambatan ekonomi
Ditengah tantangan ekonomi yang tidak mudah, pengentasan kemiskinan memerlukan perhatian yang serius. Ketika tantangan tersebut mampu ditangani dengan baik, tentu ini menjadi sebuah momentum yang tidak boleh dilewatkan. Kabupaten Jeneponto ditengah kondisi ekonomi yang melambat ternyata mampu mencatatkan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan.
BPS (2024) mencatat bahwa persentase penduduk miskin pada Maret 2024 di Kabupaten Jeneponto adalah sebesar 11,82 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 13,06 persen. Penurunan kemiskinan (y on y) tersebut merupakan yang terbesar setidaknya dalam 10 tahun terakhir.
Padahal sebagian besar penduduk miskin merupakan rumah tangga dengan pekerjaan utama kepala rumah tangga berada di sektor pertanian sedangkan pada tahun 2023 sektor pertanian sendiri mencatatkan kontraksi ekonomi yang dalam. Penurunan produksi pertanian menjadi faktor melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto dalam 2 tahun terakhir ini.
Namun, dengan penurunan kemiskinan yang signifikan perlu menjadi apresiasi untuk semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat sendiri yang mampu mengantisipasi tantangan ekonomi tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan rasanya tidak terlepas dari banyak aspek. Salah satu yang terlihat adalah kemampuan pemerintah untuk merespon fenomena ekonomi yang terjadi selama tahun 2023 diantaranya adalah penyaluran bantuan sosial dan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok.
BPS mencatat inflasi (y on y) Bulukumba pada Maret 2024 adalah sebesar 2,18 persen. Angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan level provinsi dan nasional. Artinya, ditengah perlambatan ekonomi pemerintah mampu mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Hal ini juga dikonfirmasi ketika melihat indikator perubahan Indeks Perkembangan Harga (m to m) yang tercatat mengalami deflasi pada Februari. Pengendalian harga bahan pokok memang sangat membantu masyarakat miskin untuk tetap menjaga daya beli dan konsumsinya.
Namun, beberapa isu dewasa ini bakal berpotensi menganggu tren penurunan kemiskinan. Beberapa isu seperti pelemahan nilai tukar rupiah, walaupun tidak langsung berdampak pada level daerah tapi lambat laun akan menyebabkan harga harga bahan pokok yang berasal dari impor luar negeri akan menjadi lebih mahal.
Jika berlanjut, bukan tidak mungkin harga bahan bakar (BBM) yang selama ini diberikan subsidi oleh pemerintah juga akan mengalami kenaikan. Selanjutnya, isu seperti kenaikan PPN yang meskipun belum terjadi tetapi diprediksi pada akhirnya juga akan menekan daya beli masyarakat.
Tentunya, pemerintah daerah dengan segala keterbatasan fiskalnya harus mampu melindungi kepentingan masyarakat bawah dan juga masyarakat kelas menengah bawah. Kebijakan seperti pasar murah dan bantuan sosial seharusnya bisa diperluas tidak hanya untuk masyarakat miskin tetapi juga untuk golongan rentan miskin.
Mengapa perlu memperhatikan masyarakat kelas menengah bawah? pada beberapa waktu lalu, ramai dibahas mengenai masyarakat kelas menengah yang mengalami kondisi yang tidak menguntungkan. Daya beli masyarakat kelas menengah semakin tertekan yang disebabkan kondisi bahwa kenaikan pendapatan tidak secepat kenaikan harga-harga.
Disisi lain, masyarakat kelas menengah ini juga tidak mendapatkan bantuan sosial. Kondisi sulit ini selanjutnya dibarengi dengan fenomena masyarakat kelas menengah bawah yang para ekonom menyebutnya sebagai “mantab” atau makan tabungan. Fenomena makan tabungan ini bukan tidak mungkin juga terjadi di Kabupaten Jeneponto.
Untuk itu, kita juga harus memperhatikan fenomena masyarakat kelas menengah bawah ini. Karena jika tidak, maka bukan tidak mungkin masyarakat kelas menengah bawah akan jatuh miskin dikemudian hari.
Terus berfokus pada pembangunan manusia
Melihat perkembangannya, penurunan penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto nampaknya relatif besar pada saat momen tahun politik nasional, misalnya tahun 2014 dan 2019. Entah kebetulan atau memang ada faktor yang kuat disana tetapi ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi di Kabupaten Jeneponto.
Kita tentu ingat bahwa fenomena bansos pada saat pemilu yang lalu menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Disatu sisi, bantalan perlindungan sosial memang sangat diperlukan bagi masyarakat miskin untuk menjaga daya beli dan konsumsinya, namun disisi lain kondisi ini nampaknya bukan menjadi solusi yang bersifat jangka panjang dalam perspektif pembangunan daerah.
Apalagi, Kabupaten Jeneponto masih dihadapkan pada isu pembangunan manusia dimana IPM Kabupaten Jeneponto masih tercatat sebesar 68,95 (BPS, 2024) yang merupakan angka IPM terendah di Sulawesi Selatan.
Aspek pendidikan masih menjadi PR yang besar bagi pemerintah, dan ini yang menjadi tantangan terbesar. Jika melihat karakteristik kemiskinan, mayoritas rumah tangga miskin hanya mampu menamatkan pendidikan SD/sederajat, bekerja disektor pertanian, dan memiliki anggota rumah tangga yang besar.
Artinya, aspek pendidikan harus menjadi prioritas utamanya untuk generasi yang akan datang. Anak-anak harus mampu meningkatkan tingkat pendidikan di dalam rumah tangga sehingga pada masa mendatang mereka mampu keluar dari jebakan kemiskinan antar generasi.
Kondisi sekarang, pengangguran di Kabupaten Jeneponto didominasi oleh angkatan kerja usia muda (15-24 tahun). Berdasarkan data BPS, pada Agustus 2023 terdapat 2,5 ribu angkatan kerja usia muda yang menganggur. Angka tersebut merupakan 55,72 persen dari total pengangguran di Kabupaten Jeneponto.
Hal ini tentunya menjadi catatan tersendiri bagaimana mengoptimalkan potensi angkatan kerja usia muda untuk meningkatkan perekonomian daerah. Angkatan kerja usia muda tentunya sangat melek teknologi, sehingga harus dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.
Pada akhirnya, penurunan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto patut disyukuri meskipun pekerjaan ini belum selesai. Kita tidak boleh lengah dan terus berfokus bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kebijakan yang bersifat jangka panjang.
Kebijakan perluasan skala perlindungan sosial masyarakat kelas menengah bawah, pengendalian tingkat inflasi, peningkatan produksi pertanian, dan pembangunan ekonomi kelautan yang maksimal nampaknya menjadi kunci pembangunan di Kabupaten Jeneponto dengan segala potensinya. Langkah ini yang diharapkan menjadi pondasi kuat untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. (*)
Penulis:
Ikhsan Margo (ASN BPS Jeneponto/Pengamat Sosial)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
