Moderasi Beragam: Intoleransi Terhadap Islam?

Penulis : Indina Ikhwana Jusman (Aktivis Muslimah)

0
1811
Ilustrasi

OPINI – Isu terkait agama nampaknya masih ramai dibicarakan di negeri ini. Setelah sebelumnya narasi deradikalisasi terus dideraskan di berbagai ruang massa dengan dalih mencegah radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme, kini narasi terkait moderasi beragama pun kembali mencuat.

Pemerintah terus berupaya untuk menyebarluaskan ide moderasi beragama ini melalui berbagai media demi memastikan seluruh elemen masyarakat turut andil dalam penanaman ide tersebut.

Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Lembaga Al Wasat Institute yang bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kementerian Agama dalam menyelenggarakan Diskusi Publik Milenial dengan tema “Bicara Moderasi Beragama” di Jakarta, Kamis (5/12) lalu.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah Hafizh Syafaaturrahman mengatakan generasi milenial punya peran besar dalam menyuarakan moderasi beragama. Dia mengatakan kalangan milenial memiliki dua modal besar, yaitu nalar kritis dan inisiatif bergerak mandiri (republika.co.id, 05/12).

Peneliti Puslitbang Kemenag Muhammad Adlin Sila juga mengemukakan walaupun jumlah kelompok intoleran sedikit tetapi tetap menjadi ancaman bangsa ini. “Sebab small is beautiful, oleh karena itu moderasi beragama harus terus digalakkan” ujarnya.

Direktur Al Wasat Institute Faozan Amar mengatakan moderasi beragama sangat mendesak untuk terus disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. “Karena moderasi beragama sama dengan merawat kebhinekaan,” ujarnya.

Membaca Arah Moderasi Beragama

Pengembangan moderasi beragama bukanlah sebuah hal yang baru. Apa yang dijalankan oleh Kementerian Agama saat ini tentang hal tersebut adalah kelanjutan dari kebijakan pejabat Kementerian Agama sebelumnya.

Dikutip dari laman Republika.co.id, sejak Oktober 2019 pemerintah mengumumkan telah memprogramkan pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat serta disematkan ke dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024.

Bersamaan dengan hal tersebut pemerintah juga meluncurkan Buku Moderasi Beragama sebagai salah satu cara pencegahan radikalisme (jpp.go.id, 9/10).

Namun penting untuk kita pahami terlebih dahulu, apa dan bagaimana takaran konsep moderasi beragama yang dimaksud?

Berdasarkan pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi, beliau menyatakan bahwa moderasi beragama adalah kukuh pada ajaran masing-masing tapi tetap penuh toleransi.

Fachrul juga menegaskan bahwa moderasi yang dimaksudkan bukan pada agamanya, melainkan pada pergaulan sesama yang dinamakan moderasi beragama.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof Muhammad Adlin Sila juga menyebut dalam orasinya bahwa moderasi beragama merupakan upaya menghadirkan jalan tengah atas dua kelompok ekstrem antara liberalisasi dan Konservatisme dalam memahami agama.

“Tujuannya tak lain untuk menghadirkan keharmonisan di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa,” ujar dia (Republika.co.id, 19/11).

Secara lebih spesifik, mantan Menteri Agama sebelumnya, Lukman Hakim Saifuddin juga pernah merincikan tiga tolok ukur moderasi beragama.

Pertama, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan. Kedua, tolok ukur kesepakatan bersama.

Ketiga, tolok ukur ketertiban umum. Seluruh tolok ukur ini dianggap dapat menekan pertumbuhan ideologi ekstrem (Republika.co.id, 15/10).

Dari berbagai pernyataan di atas, nampak ada pertentangan yang nyata dari pendefinisian moderasi beragama tersebut.

Misalnya terkait upaya untuk kembali pada inti pokok ajaran agama yakni nilai kemanusiaan, apa yang menjadi batasan jelas untuk nilai kemanusiaan tersebut?

Atau, terkait pernyataan Menag bahwa moderasi yang dimaksudkan bukan pada agamanya, melainkan pada pergaulan sesama yang dinamakan moderasi beragama.

Hal ini justru menimbulkan polemik; bukankah umat yang beragama akan menunjukkan sikap beragamanya da;am pergaulan sesama sesuai dengan ajaran agama itu sendiri?

Dengan demikian, kita justru dapat melihat bahwa ide moderasi beragama yang digaungkan malah menimbulkan abstraknya batasan-batasan definisi, kebingungan dalam hal-hal krusial hingga tidak jelasnya identitas konsep beragama.

Hal ini justru akan mereduksi ajaran agama, sebab tindakan-tindakan manusia akan disandarkan pada standar pendapatnya, bukan pada konsep agama itu sendiri.

Terlebih, jika kita melihat berbagai fenomena sebelumnya yang terkait dengan isu ini, akan kita dapati bahwa yang menjadi sasaran utama ide moderasi beragama adalah ajaran-ajaran Islam.

Sebab, ajaran-ajaran Islam secara keseluruhannya meniscayakan nilai-nilai dan praktek Islam diaktualisasikan dalam ranah kehidupan publik, tetapi konsep moderasi beragama justru akan mengamputasi kewajiban tersebut.

Maka, tepat jika dikatakan bahwa narasi moderasi beragama justru merupakan kebijakan yang intoleran terhadap ajaran Islam.

Kedudukan Islam dan Pandangannya Terhadap Perbedaan

Narasi moderasi beragama khususnya terhadap Islam pada dasarnya adalah bagian dari proses sekularisasi pemikiran Islam di tengah-tengah umat.

Meski dalam berbagai kesempatan dijelaskan bahwa ide ini tidak hanya menyasar Islam melainkan juga seluruh agama, namun tempak jelas bahwa seruan untuk ber-Islam secara ‘inklusif dan terbuka’ terhadap ajaran agama dan budaya lain justru akan mendistorsi ajaran Islam itu sendiri.

Kaum muslim secara tidak langsung akan dipaksa untuk mengabaikan sebagian dari ajaran Islam yang bersifat qath’i, baik dari sisi redaksi (dalâlah) maupun sumbernya (tsubût).

Jelas, hal ini justru merupakan tindakan intoleran terhadap kaum muslim sebab mereka tak memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya.

Islam memiliki batasan yang jelas antara yang haq dan bathil, sehingga upaya memaksakan Islam untuk bersifat ‘luwes’ dengan cara diintegrasikan dengan standar kesepakatan manusia adalah upaya penghancuran atas ajaran Islam.

Belum lagi, konsekuensi logis lainnya adalah akan timbul anggapan bahwa jika berpegang teguh pada ajaran Islam yang sesuai syariat maka hal itu tidak moderat, kolot, dan konservatif.

Lalu, atas dasar apa mereka menetapkan standar perbedaan luwes dan kolot? Tentu hanya bersandar pada hawa nafsu semata.

Padahal, Islam adalah ajaran yang mulia nan sempurna. Islam tidak hanya mencakup ajaran spiritual namun juga merambah ke aspek politik. Istilah politik di dalam Islam tidaklah mengacu pada aktivitas politik praktis yang pragmatis, melainkan mengacu pada aktivitas pelayanan (ri’ayah) terhadap seluruh urusan umat.

Aspek politis dari Islam inilah yang akan diamputasi oleh narasi moderasi beragama, karena akan meminggirkan Islam dari ranah publik.

Padahal, Allah telah memerintahkan kepada kaum muslim untuk mengambil seluruh syariat Islam secara menyeluruh.

Sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”. (TQS. Al-Baqarah [2]: 208)

Terkait kemuliaan posisi Islam dalam peradaban, Will Durant dalam bukunya The History of Civilization menyebutkan, “Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri yang terbentang dari Cina, Indonesia, India, Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir hingga Maroko dan Andalusia.

Islam juga mendominasi cita-cita dan akhlak mereka serta berhasil membentuk gaya hidup mereka. Islam telah membangkitkan harapan mereka serta meringankan permasalahan dan kecemasan mereka.

Islam telah berhasil membangun kemuliaan dan kehormatan mereka…Mereka telah disatukan oleh Islam; Islam telah berhasil melunakkan hati mereka, meski mereka berbeda-beda pandangan dan latar belakang politik.”

Alhasil, Islam tidaklah anti terhadap perbedaan. Konsep moderasi beragama (Islam) adalah sebuah bentuk kekacauan berfikir dan justru akan menyerang konsep Islam yang kaffah serta melumpuhkan fungsi Islam sebagai ideologi yang akan membawa manusia menuju kebangkitan.

Islam memiliki sudut pandang yang khas yang bersumber dari akidahnya, yakni mengakui perbedaan dan keberagaman suku bangsa dan identitas-identitas agama lain.

Justru aturan Islam turun untuk mengatur keberagaman tersebut, menjadikannya harmoni yang bergerak maju menuju puncak peradaban.

Inilah yang terjadi dalam masa kejayaan Islam ketika institusi Khilafah tegak dalam rentang waktu dari abad ketujuh hingga awal abad kedua puluh. (*)