OPINI—Fenomena mudik di Indonesia telah menjadi tradisi yang sangat kuat bagi Indonesia. Bahkan lonjakan arus mudik hampir setiap tahun selalu meningkat. Saking kuatnya pengaruh tradisi ini tak jarang dalam aktivitas mudik senantiasa melahirkan kemacetan yang sangat luar biasa di jalan raya dan kenaikan harga tiket transportasi yang sangat mahal.

Tapi hal itu seringkali tidak menjadi penghalang bagi para pemudik untuk pulang ke kampung halaman dan melepas segala kerinduan bersama keluarga dan kerabat.

Sayangnya, tahun 2021 ini perayaan Idul Fitri yang lekat dengan tradisi mudik yang ramai itu kembali tak mendapatkan izin. Pemerintah Indonesia secara resmi memberikan larangan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas mudik akibat adanya wabah pandemi Covid-19 yang masih mendera Indonesia.

Pemerintah sudah melarang mudik tahun ini, karena adanya ancaman tsunami Covid-19 seperti yang terjadi di India. Hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk meredam sebaran pandemi dan tsunami Covid-19 di Indonesia. Jika tsunami Covid-19 terjadi maka semua stimulus pemerintah, termasuk vaksinasi nasional menjadi tak berarti.

Adaptasi Zaman

Istilah mudik begitu popular di Indonesia pada dasawarsa 1970-an, istilah ini muncul ditengah rencana pembangunan nasional yang begitu besar saat itu. Istilah mudik ini sendiri diambil dari istilah yang popular pada masyarakat Jawa yakni Mulih Disik yang bisa diartikan pulang dulu atau pulang sebentar.

Umar Kayam (2002) menyebut aktivitas mudik akan selalu menjadi esensial dalam kebutuhan aktualisasi masyarakat Indonesia karena besarnya pemahaman asal usul genetis seseorang yang sangat kuat dalam ikatan emosional para pemudik.

Hal ini disadari sangat mengakar kuat dalam nilai-nilai lama dan menjadi identitas asal usul hidup seseorang. Lebih jauh lagi, kepulangan pemudik dari kota ke desa dianggap sebagai simbol romantisme kenangan bagi jejak sejarah kehidupan seseorang. Inilah beberapa alasan mengapa mudik selalu menjadi istimewa untuk dilakukan seluruh masyarakat Indonesia.

Besarnya angka pemudik Indonesia yang dilakukan saat Idul Fitri sangatlah signifikan. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan di tahun 2017 ada 20 juta pemudik lalu 2018 ada 21,6 juta atau naik 6% dan 2019 ada 23 juta pemudik.

Sementara pada 2020 jumlah kendaraan
keluar atau mudik lewat tol 552.759 buah atau turun 66% dan arus balik 438.688 buah atau turun 70%. Ritual mudik ini pun terbukti bisa menggerakkan ekonomi pada semua sektor. Bank Indonesia (BI) mencatat jika langkah penarikan uang saat momen mudik selalu mengalami kenaikan. Penarikan uang tunai dalam pekan terakhir Ramadan tercatat Rp15 triliun per hari.

Kenyataan ini jelas menunjukan besarnya perputaran uang selama masa mudik di Indonesia. Besarnya uang yang digerakkan dalam aktivitas mudik memunculkan analisa jika mudik merupakan waktu terbaik dalam mendorong produktivitas aktivitas ekonomi.

Data BI juga menunjukan akumulasi net inflow atau uang yang masuk dibanding uang yang keluar sangatlah tinggi. Uang tak hanya habis dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, deposito tabungan masyarakat juga mengalami mengalami peningkatan. Para produsen tak hanya mendapatkan tambahan keuntungan dari kebutuhan konsumsi yang tinggi, produsen juga mendapatkan keuntungan dari habisnya stok penyimpanan barang yang mereka siapkan.

Lantas bagaimanakah kondisi ekonomi nasional dengan adanya larangan mudik 2021, sekalipun ada larangan BI melihat semasih ada peluang terjadinya perputaran uang atau posisi net-outflow.

Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro juga dinilai tak menghambat tumbuhnya stimulus ekonomi yang hadir dalam momen mudik. Karena sekalipun ada larangan dan pembatasan, tapi para calon pemudik yang batal pulang kampung dapat mengirimkan uang tunai ke sanak saudara di desa sehingga sekalipun tak ada kegiatan mudik secara langsung, desa tetap mendapatkan stimulus ekonomi.

Sanak keluarga di desa akan memperoleh tambahan uang konsumsi dari para anggota keluarga yang bekerja di kota. Dengan demikian ada denyut nadi peningkatan keuangan di daerah selama kebijakan larangan mudik ini diterapkan.

Pemerintah memperkirakan terjadi tambahan konsumsi masyarakat sekitar Rp215 triliun selama momen Ramadan dan Lebaran tahun ini. Tambahan konsumsi itu berasal dari tunjangan hari raya (THR) masyarakat.

Pemerintah berharap terjadi peningkatan distribusi ekonomi konsumsi masyarakat di seluruh daerah Indonesia sehingga akan
turut membantu denyut nadi pertumbuhan ekonomi yang berjalan pada kuartal II. Karena ditengah kondisi perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19, aktivitas konsumsi masih menjadi kekuatan utama penggerak perekonomian nasional.

Analisa Kebijakan

Tapi apakah skenario pemerintah dalam memberi daya ungkit peningkatan konsumsi melalui larangan mudik akan memberi dampak yang efektif bagi pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat?.

Jika kita mau mendekonstruksi nalar kebijakan pemerintah saat ini, adanya larangan mudik sesungguhnya juga membuat potensi lapangan usaha di daerah pedesaan menjadi menurun. Bagaimana tidak, kebijakan larangan mudik jelas berdampak pada penurunan pendapatan sektor transportasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di desa atau Kabupaten yang menjadi kampung halaman.

Akan ada dampak multidimensi besar yang mempengaruhi serapan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Seperti halnya pendapatan para sopir transportasi umum, kedai rumah makan yang biasanya laris manis didatangi para pemudik dan toko pusat oleh-oleh yang menjadi
langganan cinderamata untuk dibawa pemudik saat pulang mudik.

Beberapa sektor lainnya seperti jasa servis mobil, motor dan bengkel juga turut kena imbas karena adanya larangan mudik yang membuat semakin sepinya usaha mereka.

Pandemi dan perlambatan ekonomi merupakan keniscayaan yang tak terpisahkan. Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 secara nyata telah berimplikasi terhadap penurunan ekonomi nasional sehingga berpengaruh pula terhadap capaian penerimaan pajak negara dari tahun 2020 sampai periode triwulan I tahun 2021. Merujuk data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI), penerimaan neto jenis pajak mayoritas mengalami kontraksi yang sangat dalam.

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Maret 2021 tercatat masih terkontraksi hingga 5,6% (yoy). Realisasi penerimaan pajak pada kuartal I – 2021 baru mencapai Rp228,1 triliun atau 18,6% dari target pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp1.229,6 triliun. (Kemenkeu RI, 2021).

Saat penerimaan pajak masih tertekan selama pandemi, efektivitas anggaran belanja negara telah mencapai Rp523 triliun. Hal inilah yang menyebabkan kas negara mengalami defisit cukup dalam yakni Rp144 triliun, salahsatunya berasal dari pembiayaan utang untuk menopang belanja konsumsi masyarakat.

Meski beban belanja kini lebih besar daripada penerimaan, pemerintah sepertinya yakin jika defisit anggaran yang terjadi masih mampu mendukung terjadinya akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Berada dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, efektivitas kebijakan merupakan kunci keberhasilan pemulihan ekonomi. Keberhasilan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional belumlah cukup bila hanya memberikan stimulus ekonomi makro yang mendorong peningkatan konsumsi belanja masyarakat melalui serapan selama momen mudik. Pemerintah perlu cermat membuat kebijakan taktis jangka panjang yang benar-benar bermanfaat bagi ruang stimulus ekonomi masyarakat secara nasional. (*)

Penulis: Haris Zaky Mubarak, MA (Direktur Jaringan Studi Indonesia)