Menimbang sikap pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya yang kontras dengan kepentingan masyarakat bahkan cenderung menindas dan memeras, maka tak lain karena pemerintah saat ini telah menggunakan sistem kapitalisme.
Ciri khas dari pemerintahan kapitalisme ialah berlegitimasi materi, untung dan rugi.
Lalu, tabiat para elite pejabat di sistem pemerintahan kapitalisme ialah membuat kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal (korporasi dan investor) atau kebijakan yang akan menguntungkan para elite pejabat atau oligarki.
Sehingga rakyat hanya dimanfaatkan untuk diperas melalui kebijakan pajak, iuran, dan lain-lain.
Setiap sumber daya alam yang seyogianya adalah milik rakyat juga akan dieksploitasi demi keuntungan segelintir elite di atas, sedangkan rakyat hanya kebagian sisa-sisanya bahkan hanya menerima limbahnya saja.
Bukankah semua ciri-ciri tersebut sudah terjadi di negeri ini? Inilah bukti bahwa pemerintah di negeri ini telah mengadopsi dan menjalankan sistem kapitalisme.
Alhasil, pemerintah tidak lagi memahami perannya untuk rakyat. Menindas dan menyulitkan rakyat seolah sudah menjadi jalan pintas bagi para elite pemerintahan demi meraih tujuan mereka.
Berbanding terbaik dengan Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam sistem Pemerintahan Islam, asas yang digunakan adalah aturan dari Allah Swt Sang Pencipta dan Sang Pengatur, yakni Syariat Islam.
Dalam Islam, memang sudah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Lapangan pekerjaan ini biasanya tersedia dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara, sehingga dalam proses pengelolaan SDA ini negara akan merekrut masyarakat, baik dalam bidang ahli dan teknis.
