OPINI – “New Normal” kembali digaungkan secara global, termasuk di Indonesia, di tengah pandemi covid-19 yang telah menginfeksi jutaan manusia di seluruh dunia dan jumlahnya terus saja meningkat. Menjadikan segala aktivitas beralih ke rumah.

Stay at home disertai dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kecuali bagi yang benar-benar ada keperluan mendesak yang mengharuskannya keluar rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Akibat pembatasan ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia di segala sektor. Terutama sektor ekonomi yang terguncang hebat, resesi ekonomi tak dapat dihindari.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, pandemi telah memukul perekonomian secara mendalam.

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2020 terjun bebas dari kisaran 5 persen hanya tinggal 2,97 persen. Skenario terburuknya, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 akan mencapai posisi minus.

Dia mengungkapkan, sejak merebak di Wuhan pada bulan Januari, penurunan ekonomi sudah terjadi secara global. Sektor penerbangan dan pariwisata sudah mengalami pukulan telak.

Ditambah dengan seruan bekerja dan beraktivitas dari rumah akibat PSBB, sektor konsumsi rumah tangga sebagai andalan pertumbuhan ikut tertekan (merdeka.com, 13/05/2020).

Maka, untuk keluar dari kondisi ini konsep “New Normal Life” jadi pilihan, yang secara bertahap akan diterapkan. Dan, Indonesia tengah mempersiapkan diri menyambut fase New Normal ini, meski jumlah kasus covid-19 terus bertambah.

Masyarakat diminta untuk hidup berdamai dengan covid-19. Hidup normal dengan ancaman virus yang siap menginfeksi kapan saja hingga vaksin covid-19 ditemukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia akan memasuki tatanan kehidupan baru (newnormal). Masyarakat harus berdamai dan hidup berdampingan dengan Covid-19.

“Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri (dengan bahaya Covid-19). Kita lawan Covid-19 dengan kedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan ketat,” kata Jokowi (Kompas.com, 25/5/2020).

Berkaca pada Korea Selatan

Pada tanggal 6 Mei 2020 lalu, Korea Selatan memberlakukan new normal. Namun, rupanya langkah ini gagal karena kasus covid-19 kembali meningkat bukannya berkurang.

Akibatnya, pemerintah Korea Selatan secara resmi memberlakukan lagi aturan pembatasan sosial setelah terjadi lonjakan kasus baru Covid-19. Aturan ini berlaku selama dua minggu dari Jumat (29/5/2020) hingga 14 Juni nanti.

Sekolah dan area-area publik kembali ditutup, perusahaan diimbau memberlakukan jam kerja fleksibel, rumah ibadah diminta waspada dan masyarakat dilarang berkerumun.

Sudah diketahui bersama bahwa Korea Selatan adalah negara dengan tingkat disiplin yang tinggi. Sekaligus menjadi role model global dalam penanganan covid-19.

Cepat tanggap dalam menangani covid-19 dengan menerapkan tiga kunci utama, yaitu pengujian yang luas dan efektif dengan menggunakan drive-thru-clinics, pemberian informasi secara terbuka kepada publik dan pemberlakuan physical distancing untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Disamping itu, Korea Selatan tak kekurangan alat uji di Korsel, sehingga mampu menguji 140.000 sample tiap pekannya. Namun, negara ini pun mengalami kegagalan setelah menerapkan new normal life.

Pemerintah korsel telah mengumumkan 79 kasus baru pada kamis (28/5) ini sehingga totalnya mencapai 11.344. Lonjakan tersebut merupakan lonjakan kasus harian tertinggi sejak 81 kasus diumumkan pada 5 April lalu. (inews.id)

Indonesia harus berkaca dari Korea Selatan, dengan tingkat kecepatan dan keseriusan dalam menangani wabah covid-19, tetap saja negara ini mengalami kegagalan setelah penerapan “new normal life”.

Prasyarat New Normal Belum Terpenuhi

Sebaiknya Indonesia harus kembali mengkaji penerapan new normal life ini. Adanya tren kurva landai tak dapat dijadikan jaminan bahwa pandemi ini telah berakhir.

Terlebih kurva epidemi di Indonesia saat ini masih menunjukkan adanya penambahan kasus Covid-19 per hari. Bahkan, platform LaporCovid19 masih terus menerima laporan dari masyarakat mengenai kasus-kasus baru hingga kematian pasien dalam pengawasan (PDP) di daerah yang belum melakukan tes PCR. (kompas.com)

Dengan demikian, Indonesia belum memenuhi syarat untuk menuju penerapan new normal. Sebab, menurut WHO prasyarat ‘new normal’ hanya boleh dilakukan ketika suatu negara sudah berhasil mengendalikan penyebaran Covid-19.

Untuk itu, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan untuk melindungi rakyatnya. Dengan mengoptimalkan kebijakan pengujian massal, pelacakan kontak dan isolasi terhadap mereka yang terinfeksi.

Selain itu, pemerintah wajib memastikan dan memenuhi kesediaan fasilitas kesehatan yang sesuai standar di seluruh negeri ini. Tak dapat dipungkiri bahwa meski dengan penerapan kebijakan PSBB potensi penularan covid-19 pasti ada.

Sebab, PSBB tidak mewajibkan semua masyarakat berdiam diri di rumah. Faktanya, masih banyak masyarakat yang masih tetap keluar rumah, terutama bagi pencari nafkah harian. Masyarakat pun tak maksimal dalam berupaya menghentikan potensi penyebaran virus.

Berbeda dengan Islam. Dimana penguasa sebagai pelindung rakyat. Islam mewajibkan penguasa untuk menjamin keselamatan jiwa rakyatnya dan memastikan semua kebutuhan dasar rakyat terpenuhi.

Terutama di masa pandemi seperti ini. Tak boleh abai sedikit pun. Disamping itu, penguasa wajib berupaya semaksimal mungkin dengan menghimpun seluruh sumber daya manusia berserta lembaga penelitian yang dimilikinya untuk mencari dan atau membuat vaksin.

Dengan demikian, disaat masa pandemi seperti ini penguasa seharusnya lebih mengutamakan menyelamatkan nyawa rakyatnya dan menghentikan segala kesulitan hidup yang dialaminya.

Bukan memaksakan kehidupan “new normal” untuk mengejar keuntungan ekonomi semata apalagi jika hanya untuk memenuhi ketamakan para kapitalistik. Wallahu a’lam. [*]

Penulis: Hamsina Halik, A. Md. (Pegiat Revowriter)