OPINI—Ramadhan adalah momentum bagi setiap insan yang bertakwa untuk melebur dosa selama 11 bulan yang telah lalu. Satu Syawal pertanda hari kemenangan telah tiba. Berkumpul bersama sanak family saat lebaran adalah dambaan hampir semua orang. Namun, pelarangan mudik masih berlaku. Mengapa kebijakan ini seolah paradoks dengan kebijakan lainnya?

Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021, tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021. Selama periode tersebut, masyarakat dilarang melakukan mobilisasi dengan moda transportasi apapun. Hal ini ditetapkan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, jelang Hari Raya Idul Fitri (tirto.id, 28/4/2021).

Epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Windhu Purnomo mengkritisi rencana pemerintah yang membuka tempat wisata selama libur Lebaran meski disertai kampanye disiplin protokol kesehatan. Windhu mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan paradoks seperti melarang mudik tetapi memperbolehkan destinasi wisata dibuka.

Selanjutnya beliau mengingatkan bahwa semua mobilitas manusia yang diikuti dengan interaksi sangat berisiko meningkatkan penularan. Meminta semua pihak wajib belajar dari kondisi negara lain yakni India yang sampai dengan awal Februari 2021 sudah terkendali. Namun, karena lengah, masyarakatnya euforia ditambah kebijakan pemerintah yang membolehkan kampanye pemilu sejak akhir Februari (Republika.co.id, 21/4/2021).

Masih teringat beberapa bulan lalu, kala pilkada akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Saat itu, jumlah kasus Covid-19 masih mengkhawatirkan. Namun, rakyat diimbau untuk menggunakan hak pilihnya, walau harus pulang kampung alias mudik. Pun saat ini, pemandangan di mal-mal atau pusat perbelanjaan sudah penuh sesak oleh pengunjung. Belum lagi, bandar udara yang masih sibuk dengan arus penumpang, baik domestik maupun mancanegara.

Mencermati berbagai polemik yang mengemuka di masyarakat, membuat banyak kalangan menjadi antipati atas legal policy yang seringkali dibuat penguasa. Salah satunya adalah pelarangan mudik ini. Pasalnya, kebijakan ini terkesan plin plan dan inkonsisten. Dalih ekonomi kerap menjadi tameng untuk melegitimasi kebijakan yang ada, seolah-olah faktor ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan jiwa.

Kebijakan Inkonsisten?

Jika ditelisik berbagai kebijakan yang ada, terkhusus selama pandemi, akan kita temui banyak kebijakan yang tak konsisten. Baik terkait instrumen maupun implementasinya. Kontraproduktif pun mewarnai hampir semua aspek yakni pendidikan, sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Mengindikasikan ketidaksiapan negeri ini menghadapi wabah Covid-19.

Penegakan hukum pun terkesan masih sangat lemah. Penguasa seolah tak empati dengan kondisi rakyat yang makin sulit dan terpuruk. Misal, kasus korupsi yang terus terjadi hampir di semua lini yang menjerat pejabat publik dan pihak swasta. Lingkaran oligarki sangat kental mewarnai perpolitikan di sistem sekuler kapitalistik. Hal ini tak dapat dinafikan sebab asas yang mendasarinya adalah sistem ekonomi kapitalis.

Berdasar sistem tersebut, kebijakan yang dihasilkan haruslah mengakomodir semua kepentingan para pemilik modal. Sistem transaksional sebagai konsekuensi dari penerapan sistem demokrasi, meniscayakan hal tersebut. Jadilah seperti yang kita saksikan saat ini, paradoks berbagai kebijakan diduga kuat demi kepentingan para kapital.

Butuh Kebijakan Solutif

Ketika legal policy yang ditempuh negara tak berdasar aturan-Nya, maka terjadilah kesemrawutan pengaturan hidup. Rakyat tidak patuh alias setengah-setengah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Dibutuhkan kebijakan solutif yang tuntas mengatasi semua problem yang ada.

Sistem Islam dengan kesempurnaan aturannya terbukti mampu mengatasi berbagai problem, bahkan di saat extra ordinary sekalipun. Sejarah mencatat, wabah Thaun yang pernah melanda negeri Islam, tidak membuat perekonomian babak belur seperti saat ini. Tak terjadi kemiskinan massal ataupun masalah ekonomi yang berarti. Negara berperan sangat penting dalam mengurus (meri’ayah) rakyat hingga semua bisa teratasi dengan baik.

Polemik yang terjadi di masyarakat, termasuk pelarangan mudik hanyalah imbas dari distrust rakyat yang sudah terlanjur terbentuk akibat negara tidak hadir dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Sangat berbeda secara diametral dengan sistem Islam. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok individu (pangan, sandang, papan) dan kebutuhan pokok publik (pendidikan, kesehatan, keamanan) secara adil. Penguasa dalam sistem Islam memahami konsekuensi dari amanah tersebut, sehingga tak didapati penguasa yang berbuat curang bahkan sebaliknya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW. dari hadis Abdullah Bin Amr: Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin (HR. Al-Bukhâri, Muslim, Abu Daud, Turmudzi).

Walhasil, dengan pengaturan sedemikian paripurna, menjadikan rakyat hidup sejahtera dan berkah. Oleh karena itu, jika Indonesia ingin terbebas dari segala macam problematika hidup yang kian hari kian beragam dan bertambah, mari tundukkan hawa nafsu ke Sang Pemilik Kehidupan, Allah Azza wa Jalla. Momen Ramadhan seyogianya menjadi pelecut agar kita semua bisa mengendalikan diri menuju kemenangan hakiki. Allahu Akbar.
Wallahualam bish Showab. (*)

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Sosial)