MAKASSAR—Pemerintah Kota Makassar terus mendorong integrasi pengelolaan sampah organik dengan program urban farming sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi volume sampah di perkotaan.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kantor Dekranasda Makassar, Rabu (3/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Melinda menegaskan pentingnya mengoptimalkan pengolahan sampah organik di seluruh kawasan urban farming melalui produksi kompos dan budidaya maggot. Menurutnya, sampah organik harus dipandang sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung sektor pertanian perkotaan.
“Kita ingin sampah organik tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. Urban farming harus terhubung dengan pengolahan kompos dan maggot agar tercipta siklus yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain penguatan pengelolaan sampah, Dewan Lingkungan Hidup juga mendorong edukasi berkelanjutan kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) dan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha berbasis lingkungan yang bernilai ekonomi. Setiap wilayah juga diharapkan mengembangkan komoditas sesuai potensi lokal masing-masing.
Untuk memperkuat program tersebut, Pemkot Makassar berencana menghadirkan penyuluh urban farming di setiap kecamatan. Pendampingan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam budidaya tanaman, pengolahan kompos, hingga pemanfaatan hasil panen.
Dewan Lingkungan Hidup juga menyiapkan kegiatan “Market Day” yang akan melibatkan perangkat daerah dan kecamatan sebagai sarana promosi dan pemasaran hasil urban farming masyarakat.
Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Fadli, menjelaskan bahwa kebijakan Wali Kota Makassar diarahkan untuk menghubungkan program urban farming, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Menurutnya, kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT/RW dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kebun urban farming. Bahkan, ke depan program tersebut berpotensi mendukung kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengungkapkan saat ini terdapat 15 lokasi urban farming yang aktif di Makassar. Namun, sebagian lokasi masih membutuhkan fasilitas pengolahan sampah organik seperti komposter dan budidaya maggot untuk mendukung produktivitasnya.
Melinda berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat menciptakan sistem yang mampu mengurangi sampah organik, meningkatkan produksi pangan lokal, serta memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Makassar. (70n)
