MAKASSAR—Pemerintah kota Makassar melalui Dinas Penataan Ruang Makassar kembali menegaskan pembangunan rel kereta api (KA) di kota Makassar harus elevated atau melayang, bukan grounded atau landed atau at grade (di atas tanah).
Sekretaris Dinas Penataan Ruang kota Makassar, H Muh Fuad Azis mengatakan, pembangunan jalur KA di kota Makassar tidak cocok secara landed dengan berbagai alasan diantaranya kebutuhan lahan yang banyak dan membuat kemacetan.
“Kita tentu harus berhitung kembali kalau berbicara model pengadaan infrastrukturnya, karena di kota Makassar, kita tidak menerima dan tidak cocok kalau landed tentu ada alasannya yang pertama kita tentu akan membutuhkan lahan dan banyak yang terkena dampak, dimana untuk landed 50 meter sementara elevated hanya 5 meter,” ungkapnya Kamis (25/8/2022).
Ia menjelaskan dampak lain yang bisa ditimbulkan apabila dipaksakan jalur landed, adalah terjadinya banjir dan kawasan kumuh.
“Dampak lainnya yaitu nelayan sekitar kawasan rel KA situ terganggu kinerjanya dalam mencari sesuap nasi karena sungai tallo akan tertutup, perahunya akan kandas, aliran air akan terpengaruh karena selama ini buangannya air ke sungai sehingga akan tercipta banjir dan genangan,” jelasnya.
“serta kalau terjadi pasangan landed bapak walikota sudah katakan sejak beliau jadi walikota menggagas pemberantasan kawasan kumuh dan kalau landed berpulang muncul kawasan kumuh sementara kalau elevated tidak ada, karena tidak mungkin ada tinggal diatas udara,” sambungnya.
Lebih lanjut Dia menyebutkan aktifitas dikawasan pergudangan akan terganggu termasuk ada kawasan permukiman akan tertutup aksesnya.
“Paling kena kawasan pergudangan pasti terhambat ke pergudangan Maros, Pemukiman pendudukan seperti di Summarecon akses tata ruang sulit akan tembus kemana terisolasi, dan kalau menunggu dengan rel KA yang di ciptakan untuk menghindarkan kemacetan tapi kalau ciptakan kemacetan, misalnya karena kalau ditutup lima menit saja makassar sudah macet,” tuturnya.
Lanjutnya, jalur KA landed di Makassar akan banyak masyarakat terzolimi. “Proyek strategis nasional (PSN) kita dukung, tapi harus mengakomodir masyarakat kita, karena kita cuma mau hindari masyarakat yang terzalimi,” ucapnya.
“Semua ini melalui kajian Dinas Penataan Ruang dan tim ahli, RT RW sudah ada di diakomodir KA, bahkan walikota dimanapun membuat kegiatan selalu bagaimana melihat masa depan dan newyork tahun 1990 sudah gunakan elevated, artinya kita sudah berfikir kesitu,” tambah Fuad.
Pemkot Makassar telah bersurat ke pemerintah pusat terkait kondisi di Makassar. “Surat ke pusat sudah sampaikan kalau kondisinya begini, saya kira mau tidak mau di ikuti karena kemauan pak wali, walkot punya administrasi wilayah, banyak masyarakat tidak setuju, banyak aksi,” tambahnya.
“Sebenarnya Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) harus meminta ke kita duduk bersama karena wilayah kami disini, bukan malah kita, siniko, baku bicara kalau pakai landed bagaimana, sebenarnya kita mau sekali seharusnya kita diundang,” tutupnya. (*)
