OPINI—Kebijakan penanganan kasus Covid-19 dari awal masuknya ke Indonesia dinilai banyak pihak sangat lamban. Ketidaksiapan Indonesia, tercermin dari maju mundurnya kebijakan yang ditempuh pemerintah. Per Desember, peningkatan kasus di hampir semua wilayah Indonesia, ditengarai akibat Pilkada serentak. Bahkan, Makassar ciptakan rekor baru.

Data dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Makassar, Senin 21 Desember, total terkonfirmasi positif mencapai 13.112 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 343 pasien meninggal dan 10.495 telah sembuh. Kasus Covid-19 di Kota Makassar ciptakan rekor baru. Dalam seminggu jumlah kasus mencapai 1200 orang.

Epidemiolog Universitas Hasanuddin, Ansariadi, mengatakan, angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak pandemi mewabah awal tahun ini. Penyebab tingginya kasus ini, akibat proses penyelenggaraan Pilkada serentak ditambah aktivitas masyarakat yang hampir kembali seperti semula sebelum adanya Covid-19, ujarnya (fajar.co.id, Makassar, 23/12/2020).

Tarik Ulur Kebijakan

Pandemi yang sudah memasuki bulan kesepuluh sejak 2 Maret, menimbulkan guncangan di semua sektor. Sektor ekonomi adalah sektor yang paling menonjol, ditandai dengan resesi. Selanjutnya sektor lain pun akhirnya terdampak. Misal, tingginya angka perceraian, anak-anak stunting, korban kekerasan pada perempuan dan anak serta masalah sosial lainnya.

Peningkatan angka terkonfirmasi positif Covid-19 pada bulan Desember, menambah daftar panjang derita rakyat. Tentu hal ini, menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Pilkada serentak yang dari awal sudah menuai protes oleh banyak kalangan, terbukti menjadi pemicu klaster baru.

Pemerintah terkesan abai atas kondisi ini. Pesta demokrasi yang sudah menjadi agenda rutin negeri ini, justru menjadi penambah masalah yang ada. Alih-alih memberi solusi atas berbagai persoalan rakyat, malah menambah pilu kondisi negeri.

Jika demikian adanya, lalu mengapa kebijakan demi kebijakan terus dipaksakan?

Padahal sudah sangat jelas mendatangkan persoalan baru atau memindahkan persoalan ke tempat yang berbeda. Kita perlu cerdas menilai bahwa sistem yang diemban negeri ini, sudah rusak dari asasnya.

Sekuler kapitalis dengan pijakan manusia sebagai penentu, sangat rentan terjadi kesalahan dan atau kecurangan. Tak dapat dipungkiri, tarik ulur kebijakan sesuai pesanan para kapital, walau harus mengorbankan banyak hal.

Tidak Pro Rakyat

Saat kondisi rakyat semakin sulit akibat tekanan ekonomi, rakyat mesti berjuang menghindari penyebaran virus ini. Belum lagi, bencana banjir yang juga sangat meresahkan.

Kebijakan penanganan yang ditempuh bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Bahkan, jika kita jeli melihat bahwa rakyat tidak pernah berhenti tersandung masalah.

Hal ini tentu sangat disayangkan, seolah pemerintah tidak pro rakyat. Jika tidak ingin dikatakan abai mengurusi urusan rakyat.
Salah satu kasus yang memalukan sekaligus menegaskan bahwa masih banyaknya pejabat yang tidak punya hati adalah korupsi berjamaah dana Bantuan Sosial (Bansos).

Hal ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada, terkesan tidak jelas dan tegas. Jika ada kesempatan, dipastikan penyelewengan akan terjadi. Inilah buruknya sistem yang tidak berdasarkan aturan Ilahi.

Islam Menjaga Jiwa

Islam sebagai satu-satunya solusi hakiki, karena bersumber dari Sang Maha Pencipta. Dia-lah yang menciptakan manusia beserta seluruh isi semesta. Meniscayakan aturan yang datang dari-Nya adalah yang terbaik untuk semua. Tak mengenal suku bangsa, agama, warna kulit dan yang lainnya. Sebagai agama universal, memungkinkan terciptanya kesejahteraan dan keamanan.

Dalam rentang sejarah peradaban Islam selama 1300 tahun, tidak pernah didapati kondisi ekonomi seperti saat ini. Padahal, wabah juga pernah terjadi pada saat kekhilafahan Umar bin Khattab. Namun, dengan penanganan secara sungguh-sungguh dan terkoordinir oleh negara, sehingga kondisi negara dan rakyat tetap stabil.

Karantina (lockdown) dilakukan khalifah di awal terjadinya wabah dengan mempertimbangkan pendapat para ahli yakni memisahkan orang sakit dan sehat. Orang sakit dirawat dengan pengobatan terbaik, sementara yang sehat tetap menjalani kehidupan seperti biasanya. Sehingga, roda perekonomian tetap berjalan.

Inilah gambaran betapa negara memegang peranan sangat urgen dalam memelihara urusan rakyat. Semua hal tersebut dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah SWT. Kewajiban yang dibebankan oleh syara, dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ketakutan atas dosa ketika abai bahkan lalai mengurusi rakyat, tercermin dari sikap Khalifah Umar ketika rela memanggul gandum untuk Si miskin yang kelaparan di tengah malam. Kisah yang sangat masyhur dicontohkan Umar sebagai kepala negara.

Walhasil, kesejahteraan umat manusia hanya akan terwujud saat sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Pengabaian hak atas rakyat adalah bentuk kedzaliman, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Ibrahim: 42, yang artinya:

Jangan sekali-kali kamu mengira, Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan orang dzalim. Sesungguhnya Allah menunda hukuman mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak (karena melihat adzab). 

Wallahualam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir (Dosen dan Pemerhati Sosial)