OPINI – Pandemi virus corona menyebabkan ekonomi bangsa mengalami resesi, bisnis terpuruk dan PHK di mana-mana. Dalam proyeksi fiskal negara terbaru terjadi pelebaran defisit senilai Rp852 Triliun.

Defisit APBN ini pun menjadikan pemerintah harus berusaha keras mencari sumber pendanaan dalam upaya penanggulangan wabah ini.

Akhirnya ruang yang dijadikan bantalan anggaran untuk menambal kebutuhan pendanaan tersebut adalah kantong-kantong uang dari berbagai dana abadi pemerintah, salah satunya di bidang pendidikan. Dana abadi dalam bidang pendidikan yang dipotong mencakup tunjangan profesi guru dan gaji pendidik.

Dikutip dari cnnindonesia.com (14/4/2020) dalam lampiran Perpres Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, tunjangan guru dipotong pada tiga komponen, yakni tunjangan profesi guru PNS daerah, penghasilan guru PNS daerah dan tunjangan khusus guru PNS daerah.

Sehingga total anggaran yang dipotong sebesar Ro3,3 Triliun, tak hanya tunjangan guru, anggaran pendidikan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional museum dan taman budaya juga tak luput dari pemotongan anggaran.

Dana yang dipangkas di tengah pandemi wabah Covid-19 hampir kesemuanya berhubungan dengan rakyat di saat masyarakat sulit memenuhi hajat utamanya.

Porsi APBN untuk haji pun dialihkan sebagai dana penanggulangan wabah. Sedangkan terdapat dana pemindahan ibu kota baru yang kebermanfaatannya pada umat sangat sedikit dan hanya didominasi oleh keperluan bisnis, sebesar Rp2 Triliun tak disentuh.

Begitu pun anggaran infrastruktur sebesar Rp419,2 Triliun hanya sedikit saja yang dialokasikan pada penanggulangan wabah.

Padahal belanja infrastruktur dan pemindahan ibu kota dapat ditunda, bukanlah sesuatu yang genting. Dari sini bisa kita lihat bagaimana kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada korporasi.

Kebijakan anggaran untuk menghadapi Covid-19 hanya menguntungkan pengusaha dan kroni rezim.

Oligarki kebijakan anggaran rezim kapitalis pun semakin terlihat ketika tunjangan guru dan berbagai bantuan operasional pendidikan harus dipangkas tetapi negara malah menyediakan anggaran sebesar Rp5,6 Triliun untuk perusahaan yang dipimpin oleh staf khusus millenial presiden yang menjadi salah satu mitra pemerintah dalam menjual pelatihan online bagi peserta kartu prakerja.

Ini bukan kali pertama Stafsus millenial di lingkaran Jokowi berkasus. Sebelumnya, telah ada dugaan abuse of power yang dilakukan oleh Stafsus Andi Taufan Garuda Putra, yang mengirimi para camat agar bekerja sama dengan perusahaan miliknya.

Pelatihan Kartu Prakerja beranggaran mewah untuk sebuah pelatihan online dinilai tidak tepat sasaran dan minus rasa empati.

Pasalnya, pelatihan kerja secara online tersebut tidak tepat dilakukan pada kondisi saat ini. Lesunya perekonomian dunia termasuk Indonesia telah menciptakan gelombang PHK yang besar-besaran.

Banyak industri yang berhenti produksi lantaran permintaan yang menurun tajam. Sehingga tidak ada perusahaan yang akan melakukan perekrutan karyawan.

Jadi yang masyarakat butuhkan saat ini bukanlah pelatihan, melainkan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Agar mereka bisa menjalani masa social distancing ini dengan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Apalagi tarif pelatihan dinilai berlebihan atau over priced, sedangkan pelatihan tidak sepenuhnya relevan dengan penerima manfaat, konten pelatihan bisa di dapatkan di youtube secara gratis bahkan lebih variatif.

Sehingga jika demikian, pelatihan online seharusnya tidak membutuhkan uang pelatihan.

Adanya oligarki kebijakan anggaran tidak terlepas dari ideologi kapitalis yang diambil oleh pemimpin negeri ini dalam mengurusi rakyatnya.

Bahkan dalam penempatan prioritas anggaran di tengah wabah seperti saat ini, pemerintah akan lebih memprioritaskan kepentingan segelintir elit dibandingkan rakyat.

Berbeda halnya dengan Islam, yang seluruh kebijakannya hanya berfokus pada kemaslahatan umat. Penguasa ada semata untuk mengurusi kebutuhan umat, tak memandang apakah dia kaya ataupun miskin, bermanfaat ataukah tidak. Karena setiap individu telah dijamin keberlangsungan jiwanya.

Anggaran pun akan memprioritaskan keselamatan jiwa dan sesuai dengan syariat. Tidak berasal dari utang yang mengandung riba atau memangkas dana dari sektor kemaslahatan umat, seperti gaji guru, bantuan operasional pendidikan, dana haji dan lainnya.

Sumber anggaran di dalam Islam pun telah diatur, di mana negara mendapatkan sumber pemasukan untuk penanganan bencana, salah satunya dari pos kepemilikan umum.

Barang tambang migas, mineral, batubara, hutan dan kekayaan alam lainnya akan dikelola negara dan hasilnya menjadi milik umum. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan ini sebagian akan dialokasikan untuk menangani bencana.

Selain pos kepemilikan umum, ada sumber lain yakni dari kepemilikan negara seperti fa’i, kharaj dan pos dharibah (pungutan atas kaum muslim). Dharibah berbeda dengan pajak dalam sistem kapitalisme.

Dharibah hanya diambil dari warga yang kaya saja, berbeda dengan pajak yang dijadikan urat nadi perekonomian bangsa. Bahkan nonmuslim tidak dipungut dharibah.

Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, kepemilikan umum seperti barang tambang, migas, mineral dan batubara begitu melimpah, maka sudah seharusnya sumber pendanaan untuk menanggulangi wabah sudah cukup dari pos kepemilikan umum ini, tanpa harus ada pungutan pada warga negara yang kaya dan tidak perlu memangkas gaji guru atau dana haji.

Tetapi kondisi ini hanya bisa direalisasikan jika tata kelola negara secara keseluruhan diatur sesuai syariat Islam dalam naungan Khilafah. (*)

Penulis: Irnawati (Mahasiswa, Makassar)