Poliandri: Perempuan Bisa Tonji?

Poliandri: Perempuan Bisa Tonji?
Muji Budi Lestari (Pegiat Komunitas Literasi Pattingalloang, Gowa)

OPINI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Tjahyo Kumolo dalam laman tribunnews.com (30/08/2020) menyebutkan, selama satu tahun ini telah menerima sekitar 5 laporan kasus poliandri ASN.

Juga di laman cnnindonesia.com (28/08/2020) ia mengaku telah memberikan putusan atas perkara ASN wanita yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri.

Pihaknya telah memutuskan masalah tersebut dengan beberapa pihak, yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Hukum dan HAM.

Berita ini cukup unik dan menggelitik tapi aneh tak banyak para ahli yang mengulik. Akhir-akhir ini masalah kehidupan rumah tangga (perkawinan) memang semakin beragam di tengah masyarakat. Terlebih di tengah pandemi ini.

Direktur Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung, Aco Nur dalam laman lombokpost.jawapos.com (30/08/2020) mengungkapkan, saat awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus.

Banyak kasus perceraian pun didominasi oleh tuntutan istri dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya, khususnya masalah ekonomi. Terutama, sejak diarusutamakannya isu kesetaraan gender. Memang dalam hal ekonomi, perempuan telah mendapat tempat atas ide ini.

Berita Lainnya

Perempuan kini telah berkesempatan untuk turut serta di berbagai kehidupan publik. Bahkan tak sedikit yang menempati pucuk pimpinan organisasi atau perusahaan. “Perempuan bisa tonji“. Mungkin itu tagline yang kini semerbak di masyarakat.

Maklum saja, sejak jaman kolonial, perempuan selalu berada pada posisi marjinal. Hidupnya tak jauh dari dapUR, sumUR, dan kasUR. Dahulu perempuan sudah bahagia dengan tugas 3M: masak, macak (berdandan), dan manak (melahirkan anak).

Lihat Juga:  Memahami Akar Masalah Penindasan Muslim Uighur

Kini, dengan segala kemajuan di jaman milenial makna bahagia itu telah jauh melampaui batas fitrah manusia. Poliandri yang mulai menggejala, menjadi buktinya.

Yang lebih miris, ini justru terjadi di kalangan ASN. Dimana, mereka adalah pihak yang seharusnya menjadi representasi lembaga negara.

Poliandri secara hukum agama maupun hukum negara, tidaklah sah. Ini merupakan satu bentuk penyimpangan.

“Laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain,” demikian yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan, “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Namun anehnya hingga saat ini negara belum menyiapkan sanksi tegas bagi pelaku poliandri.

Entah karena minimnya ilmu agama, atau karena justru menjauh dari agama, paham kebebasan seksual yang merupakan turunan HAM, justru menjadi dalih banyak pihak untuk melegalkan berbagai tindakan serupa.

Menjamurnya tempat hiburan malam yang menjadi sarang praktek prostitusi, pelarangan nikah dini, pelegalan aborsi, merupakan sepaket kebijakan yang saling mendukung zina di negeri ini.

Tak heran, bukan hanya poliandri, kasus zina mulai dari kalangan remaja hingga pejabat negara, tak ada solusi apapun dari negara.

Hal ini wajar saja karena dalam sistem demokrasi kapitalistik saat ini, zina dan penyimpangan seksual lainnya hanya dianggap menjadi masalah pribadi. Negara tak boleh turut campur membatasi. Karena itu berarti telah melanggar privasi.

Padahal, Rasulullah Saw telah bersabda “Apabila perbuatan zina dan riba sudah terang-terangan di suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah rela terhadap datangnya adzab Allah untuk diri mereka,” (HR. Hakim) Naudzubillahi mindzalik!

Lihat Juga:  Bimbel Online Tidak Menjawab Pemerataan Pendidikan

Dalam kacamata perempuan pun, poliandri secara nyata telah merendahkan harkat dan martabat perempuan. Jika terhadap kasus poligami, gerakan perempuan begitu lantang menolak, mengapa dalam kasus poliandri mereka tak bersuara? Apa yang terjadi?

Nampaknya kita perlu waspada. Jangan sampai mencuatnya kasus ASN poliandri ini justru akan diangkat menjadi sebuah wacana untuk memperjuangkan pelegalannnya dengan dalih hak asasi manusia.

Jika ini benar terjadi, maka masyarakat Indonesia wajib menolaknya kecuali kalau memang telah siap menanti azabNya?. (*)

Penulis: Muji Budi Lestari (Pegiat Komunitas Literasi Pattingalloang, Gowa)

Berita terkait