OPINI—Berwisata merupakan aktifitas yang kadang diperlukan untuk mengusir rasa bosan dan jenuh ditengah padatnya aktifitas. Hingga pilihan berwisata boleh saja jadi alternatif mengusir sejenak rasa bosan dan penat. Mencari inspirasi. Liburan juga dapat mengeratkan hubungan antar anggota keluarga. Jika, dibuat program Wisata Desa tentu akan lebih mengasyikkan.

Wajar saja, jika dilakukan dalam kondisi normal. Saat pandemi belum berkunjung di negeri tercinta. Jika dibuat program Desa Wisata sementara pandemi belum menurun, aktifitas masyarakat masih dibatasi, berkerumun belum dibolehkan, malah prokes digenjot.

Terus untuk siapa Desa Wisata itu ditujukan? Apa manfaatnya bagi masyarakat saat ini?  Bagaimana dengan anggarannya? Selayaknya, para pemangku kekuasaan harus merenungi secara jujur, apakah program  benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Sulawesi selatan salah satu provinsi yang  lolos dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Seperti dikutip dari SuaraSulsel.id (22/8/2021) bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengumumkan 100 desa wisata yang berhasil lolos tahap kurasi lomba Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021.

Terdapat 8 Desa Wisata asal Sulsel lolos kualifikasi untuk maju ke tahap selanjutnya  Akhirnya, enam desa wisata (dewis) asal Sulsel yang lolos seleksi tersebut adalah Dewis Istana Karst (Maros), Dewis Rammang-Rammang Salenrang (Maros), Dewis Ara (Bulukumba), Dewis Kahayya Hills (Bulukumba), Dewis Barania (Sinjai), dan Dewis Pokdarwis Rante Kasimpo Rongkong (Luwu Utara), (Tribun Timur.com, 12/9/2021).

Menurut kabar yang tersiar, kegiatan ini digelar untuk membangun motivasi bagi pengelola desa dalam mengembangkan dan menjadikan desa sebagai penggerak ekonomi dengan mengedepankan kearifan lokal. Dengan adanya desa wisata diharapkan dapat mendorong pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di desa wisata dapat lebih berkembang. Meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan, katanya.

Program desa wisata dalam kondisi pandemi saat ini sepertinya belum layak untuk direalisasikan. Sebab, perhatian masyarakat dan pemerintah terpusat pada penanganan pandemi. Mengapa? Karena pandemi telah membawa dampak luar biasa setalah dinyatakan masuk ke Indonesia. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat sampai politik pun mengalami kegoncangan.

Belum hilang dari ingatan, bagaimana rumah sakit rujukan covid-19 nyaris kolaps, para nakes yang tertahan gaji hingga tunjangan yang dijanjikan belum terealisasikan. Sedang, masyarakat yang terpapar masih banyak, angka kematian pun melesat. Tiap hari, hampir sebagian TPU dipenuhi dengan korban covid-19.

Sangat miris, masih banyak yang harus menjadi pusat perhatian. Bukan sekadar, berpikir pariwisata agar pelancong demi mendongkrak perekonomian. Tapi lebih dari itu, bagaimana berupaya secara maksimal untuk menanggulangi dampak pandemi. Juga, segera menghentikan laju covid-19 agar tak berlarut-larut.

Penanggulangan dinilai setengah dan berbelit-belit. Diawal pandemi menyeruak tak segera me-lockdown negara, malah WNA dan TKA berdatangan tanpa henti. Tetapi hanya memberlakukan PSBB dibeberapa wilayah dengan beberapa jenisnya. Disusul dengan PPKM dengan level berjenjang.

Ya, pemerintah seolah kebingungan dengan kebijakannya sendiri. Membatasi aktifitas agar dapat menekan angka penularan, nyatanya tak kuasa menahan roda ekonomi yang ‘seolah’ harus berjalan. Imbasnya, bagai simalakama antara kesehatan dan ekonomi.

Apa yang terjadi saat ini memang kehendak Sang Pencipta, tetapi penting untuk direnungi bahwa manusia turut andil dalam situasi ini. Tidak mengunci total negara saat itu. Apa yang diharapkan saat ini, selayaknya penguasa mempunyai pandangan yang cemerlang dan mendalam untuk menyelesaikan pandemi.

Tidak sibuk dengan program-program yang tidak menyentuh akar masalah. Padahal, sebagian besar masyarakat telah merasakan dampak pandemi disegala aspek kehidupan mereka.

Seharusnya solusi yang ditawarkan penguasa melalui setiap kebijakan dan program-program langsung menjawab akar masalah secara menyeluruh. Sehingga tidak ada masyarakat yang terdzolimi akibat kebijakan yang asal jadi. Program Desa Wisata dinilai sangat kental dengan ‘bisnis’ ala konglomerat.

Menarik perhatian para pelancong dengan program Desa Wisata untuk menghidupkan perekonomian desa merupakan analisa prematur. Sebab, para investor baik swasta maupun asing tentu tak akan membiarkan peluang emas berlalu begitu saja. Dengan adanya kerjasama tentu lebih mudah bagi mereka memanfaatkan peluang yang ada.

Pembangunan hotel, restoran, cafe dan hiburan lainnya tidak luput dari perhatian untuk dikelola atas nama investasi. Kita (penduduk desa) dapat apa? Kita dapat bagian tukang sapu, pelayan, tukang parkir dan sedikit  pajak pamda. Kurang lebih seperti itu permainan para konglomerat yang telah ‘mesra’ bersama penguasa.

Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah ritual saja, tetapi ia merupakan konsep hidup. Mengatur manusia dari segala  aspek kehidupan, mulai ekonomi, kesehatan, politik, peradialan, sosial-budaya dan pendidikan. Semua aspek tersebut mempunyai hukum dan tatacara pelaksanaannya.

Misalnya dalam aspek kesehatan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi wabah yang menyerang masyarakat. Apa yang terjadi? Sang Khalifah segera mengunci wilayah tersebut, masyarakat yang berada di luar ditahan untuk masuk beberapa waktu. Sedangkan, masyarakat berada di dalam ditahan untuk keluar.

Selanjutnya, Sang Khalifah juga melakukan, testing, tracking, dan treatment. Dengan melakukan tes bagi masyarakat, memisahkan masyarakat yang sakit dengan yang sehat dan mengobati  masyarakat secara maksimal. Tak butuh waktu lama, wabah perlahan-lahan menghilang.

Begitulah, Islam memberikan solusi ketika terjadi pandemi. Jelas, penguasa mempunyai peran sangat strategis untuk menekan bahkan menghilangkan pandemi dengan kebijakannya. Bukan hanya posisi penguasa, peran sistem yang digunakan tak kalah pentingnya.

Sistem yang berasaskan aqidah islamiyah secara empiris menunjukkan berhasil membawa negara kuat dengan segala kondisi. Tak kurang 1300 tahun lamanya peradaban Islam memimpin dunia dengan kewibawaan dan kemuliaan di depan negara-negara lainnya.
Selain, penguasa memiliki kecerdasan, kecemerlangan dan kedalaman pemikiran terhadap suatu masalah. Juga, ada sistem yang terbaik dengan dasar aqidah islamiyah.

Kolaborasi keduanya akan mengantarkan negara menjadi kuat dan masyarakat sejahtera lahir bathin dengan kebijakan tepat sasaran yang mampu menyelesaikan problem umat. Berbeda, dalam sistem saat ini, arah kebijakan tumpang tindih dengan masalah yang dihadapi umat. Program-program yang diluncurkan terkesan belum matang, justru kental dengan aroma ‘bisnis‘ para korporat.

Penguasa dalam pandangan Islam merupakan pelayan bagi rakyat. Allah SWT sangat mencela dan mengancam penguasa yang mendzolimi dan menyusahkan urusan rakyatnya. Sebaliknya, Allah SWT memberi pujian dan memberi balasan penguasa yang mengurus rakyatnya dengan baik penuh lemah lembut.

Oleh sebab itu, saatnya kita kembali pada sistem yang berasaskan Islam dari Sang Pencipta. Manusia sangat lemah dan terbatas, betapa congkak jika ingin menandingi-Nya. Agar berkah dan rahmat menaungi negeri tercinta dengan ridha Allah SWT. Dengannya segera hadir penguasa yang mencintai rakyatnya dan begitipun sebaliknya, rakyat mencintai penguasanya.

Sebaik-baik pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian.’‘ (HR Muslim). Wallahu’alam. (*)

Penulis: Nurmia Yasin Limpo, S.S

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.