Sejumlah Pemegang Mandat Partai Reformasi Resah

Sejumlah Pemegang Mandat Partai Reformasi Resah
4 orang perwakilan pemegang Mandat Partai Reformasi yang mengaku resah (Foto: Istimewa)

MAKASSAR—Sejumlah pemegang Mandat Pembentukan Partai Reformasi (PR) Tingkat Provinsi mulai merasa resah, akibat ketidakjelasan tidak lanjut dari tugas yang telah mereka lakukan sesuai apa yang tertera dalam surat mandat yang diterima 12 pemegang mandat tingkat provinsi pada 3 Juni 2022 lalu dan berlaku dalam 10 hari.

Keresahan itu terungkap dalam telekonferen yang diikuti Mediasulsel.com, Kamis (16/6/2022) bersama para Pemegang Mandat, yang diwakili Zulkifly Sembiring (Sumut), Joko Edy Prasetio (Lampung), Peter Fikri Pitoy (Sulsel), Hamka Achmad (Sulut), Hermi Astuti (DIY) dan Dahana Selaku Koordinator beberapa provinsi.

Kegelisahan dan keresahan itu semakin meningkat mengingat Pesta Demokrasi yang akan diikuti sejumlah Partai Politik yang sudah mengantongi SK Kemenkumham pada 14 Februari 2024, tahapannya sudah akan segera dimulai, sementara Partai pimpinan Syamsarir ini tidak kunjung menerbitkan SK Kepengurusan sebagai tindak lanjut dari mandat yang sudah mereka laksanakan.

“Para pemegang mandat tingkat provinsi sudah menjalankan tugasnya membentuk komposisi kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, namun kelanjutan dari PR tidak jelas juntrungannya padahal untuk menyusun komposisi kepengurusan para pemegang mandat sudah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan materi,” tutur Peter Fikri, Pemegang mandat DPW Sulawesi Selatan.

Bahkan mereka merasa dibohongi oleh Ketua Umum (Ketum) PR dan salah seorang yang mengaku jajaran DPP bernama M. Nas, terlebih meski batas waktu pendaftaran ke KPU tinggal satu setengah bulan, namun para pemegang mandat belum juga menerima SK kepengurusan.

“Kami semua merasa dibohongi oleh ketum PR dan M. Nas, kami sudah membentuk kepengurusan sampai tingkat kecamatan, tapi sampai hari ini kami belum menerima SK kepengurusan kami padahal batas waktu pendaftaran ke KPU tinggal satu bulan setengah” kata Hamka Achmad yang mewakili Herry Mamonto selaku pemegang mandat untuk Sulawesi Utara.

Berita Lainnya

Sehubungan dengan situasi tersebut, Zulkifli Sembiring Pemegang Mandat Sumatera Utara, yang sehari-hari berprofesi sebagai pengacara mengaku, sejak awal meragukan mandat tersebut, karena tidak dilampiri berkas-berkas pendukung seperti AD/ ART, akta pendirian dan lainnya.

“SK Mandat yang kami terima sebenarnya cacat hukum karena tidak dilampirkan akte pendirian PR, susunan kepengurusan PR tingkat pusat yang masih berlaku, No AHU Kemenkumham, serta AD/ART yang disahkan dan didaftarkan di Notaris,” tegas Zulkifly sambil menambah, pihaknya sedang mempelajari dan mencermati permasalahan ini untuk mencari celah hukumnya.

Sementara itu, menurut Dahana yang merupakan koordinator para pemegang mandat menilai, Pengurus Partai Reformasi telah wanprestasi dan melakukan pelanggaran hukum karena tidak bisa menerbitkan SK kepengurusan kepada para pemegang mandat yang telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh mandat yang mereka terbitkan.

“Olehnya itu Beberapa pemegang mandat minggu depan akan melaporkan permasalahan ini ke Mabes Polri,” pungkas Dahana.

Untuk diketahui, Partai Reformasi yang dinahkodai Syamsarsahrir, merupakan satu dari 75 partai politik yang sudah mengantongi SK Kemenkumham sebagai Partai Politik.

Partai yang berdiri pada 27 Mei 2000 ini, tahun 2019 pernah tercatat sebgai partai calon peserta pemilu, namun tidak lolos verifikasi.

Menjelang pemilu 2024 PR ingin kembali meraih asa menjadi peserta pemilu dengan melakukan perekrutan calon pengurus baik di tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota hingga tingkat kecamatan dengan menerbitkan mandat buat calon calon pengurus. (464Ys)

Berita Terkait