OPINI – Ibarat pepatah mengatakan “nasi sudah menjadi bubur”, karantina wilayah yang dicanangkan oleh ibukota Jakarta seakan menjadi terlambat. Pasalnya, karantina wilayah yang lebih dikenal dengan istilah PSBB ini sebelumnya sudah pernah dilakukan. Namun ditarik kembali dengan munculnya kebijakan baru yaitu New Normal Life.

Kebijakan new normal memang diperuntukkan agar kehidupan ekonomi bisa berjalan kembali setelah mengalami kelumpuhan selama pandemi.

Namun sangat disayangkan, kebijakan ini tidak dibarengi oleh kesiapan yang matang. Seperti penerapan protokol kesehatan yang tidak terkontrol khususnya di tempat-tempat umum, sarana kesehatan yang tidak memadai serta minimnya edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyebaran virus covid-19 ini.

Walhasil ketika angka penyebaran virus covid-19 melandai di beberapa negara, Indonesia justru mengalami peningkatan. Bahkan bermunculan klaster baru seperti klaster keluarga.

Total per hari Rabu 16 September 2020 hingga pukul 12.00 WIB, jumlah pasien positif Covid-19 atau virus corona menjadi 228.993. Sementara pasien yang meninggal dunia juga bertambah dengan total 9.100 orang. OkeNews (16/9/2020).

Ciri Sistem Kapitalisme

Tingginya angka penyebaran virus inilah yang menyebabkan Gubernur Jakarta mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB) bagian kedua.

Namun kebijakan ini pun menuai penolakan. Budi Hartono, konglomerasi pemilik Djarum Group dan BCA bahkan melayangkan surat penolakannya kepada bapak presiden Joko widodo.

Menurut Budi Hartono, keputusan untuk memberlakukan PSBB kembali tidak tepat. Menurutnya PSBB tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.

Ada empat poin yang disampaikan sebagai masukan bagi pemerintah. Salah satunya adalah perekonomian tetap harus dijaga sehingga akivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat kita hingga pandemi berakhir. Solopos, 13/9/2020

Tarik ulur kebijakan yang diambil pemerintah menjadi bukti bahwa kebijakan ini sarat dengan kepentingan. Hal ini menyebabkan pemerintah seakan tidak memiliki wewenang untuk menentukan sikap.

Sejak awal pun telah terlihat, bagaimana kebijakan-kebijakan ini tidak berpihak kepada rakyat namun lebih condong kepada beberapa pihak saja. Padahal tugas pemerintah adalah mengurus kepentingan rakyatnya. Apalagi di tengah pandemi, seharusnya pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya.

Seandainya sejak awal dilakukan karantina wilayah, tentu penyebaran virus tidak akan berkembang. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Pintu masuk ke negara ini yang cukup rawan seperti bandara justru terbuka lebar bagi kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China yang notabene merupakan wilayah tempat munculnya virus covid-19 ini.

Kemudian di tengah merebaknya virus ke seluruh penjuru negeri, pemerintah justru mengambil kebijakan new normal, di mana seluruh fasilitas umum kembali beroperasi sebagaimana biasanya bahkan tempat-tempat wisata pun kembali dibuka. Dengan dalih menghidupkan perekonomian negara.

Inilah wajah sistem Kapitalisme yang dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sistem yang menjadikan manfaat dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sebagai asas.

Dalam sistem ini, rakyat sering dijadikan tumbal untuk mencapai tujuan. Ini pula yang terjadi di tengah pandemi saat ini, rakyat menjadi tumbal kebijakan yang berpihak kepada segelintir orang yaitu pemilik modal.

Tentu saja karantina wilayah yang mengharuskan setiap individu masyarakat tetap tinggal di rumah dan melakukan aktivitasnya dari jarak jauh, akan melumpuhkan perekonomian yang dikuasai oleh orang-orang kapital.

Akan banyak industri-industri yang ambruk dan mengalami kerugian yang besar. Beberapa bulan saja di masa pandemi, banyak usaha yang gulung tikar apalagi jika pandemi ini akan berkepanjangan hingga hitungan tahun.

Karantina Wilayah dalam Islam

Karantina wilayah juga dikenal dalam sistem pemerintahan Islam. Merujuk kepada beberapa hadits di antaranya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).

Hadits di atas menunjukkkan bahwa karantina wilayah atau lockdown menjadi solusi terbaik ketika menghadapi suatu wabah.

Namun yang dimaksud karantina wilayah di sini adalah dengan melakukan karantina sejak pertama kali mendengar ada sebuah wilayah yang terjangkit penyakit menular.

Yaitu dengan cara menutup semua akses keluar masuk ke wilayahnya atau ke tempat yang terjangkit wabah. Bukan melakukan karantina wilayah pada saat wabah sudah menyebar ke wilayah-wilayah lain.

Karantina wilayah sejak awal tentu tidak akan melumpuhkan perekonomian. Sebab individu masyarakat di wilayah yang tidak terjangkiti wabah masih bisa melakukan semua aktifitas dengan aman. Sehingga adanya wabah tidak akan mempengaruhi jalannya roda perekonomian negara.

Selain itu, pemerintah juga tetap bertanggung jawab untuk mencari solusi agar wabah tidak menyebar keluar dari wilayah yang terjangkit. Yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan setiap individu masyarakat di wilayah yang diisolasi baik makanan, obat-obatan dan fasilitas kesehatan. Serta membangun sebuah laboratorium untuk melakukan penelitian terhadap wabah dan pembuatan vaksin.

Adapun biaya yang digunakan bukan dari pinjaman negara terhadap negara lain atau badan keuangan dunia. Tetapi dari hasil kepemilikan umum yang dikelola oleh negara seperti hasil tambang, dan lain sebagainya. Inilah karantina wilayah serta solusi ketika terjadi wabah yang dicontohkan dalam Islam. Rakyat tetap menjadi prioritas utama untuk diselamatkan. (*)

Wallahu a’lam bisshawab

Penulis: Indah Ummu Izzah (Pemerhati sosial)