UU IKN Kepentingan Rakyat?

Baju Baru Saat Pandemi, Pantaskah?
Nurmia Yasin Limpo, S.S (Pemerhati Sosial Masyarakat)

OPINI—Sejak diumumkannya rencana pemindahan IKN baru pada 26 Agustus 2019 oleh Presiden, penolakan terus berdatangan dari elemen masyarakat. Mega proyek IKN ini, di duga hanya untuk kepentingan segelintir orang saja.

Tak ayal, RUU ini di gugat di MK. Para pendukung mega proyek IKN pun menampik opini yang beredar dan menjelaskan sisi positif-nya kepada masyarakat. Dengan anggaran yang fantastis dengan waktu singkat RUU telah menjadi UU pengerjaannya pun digenjot agar IKN baru segera terwujud. Benarkah semua ini demi kepentingan rakyat?

Melansir dari Beritasatu (21/1/2022), Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan pihaknya bersama pemerintah bakal membahas revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah UU Ibu Kota Negara (IKN) disahkan pada 18 Januari 2022.

DPR sebagai representasi rakyat  telah menyetujui  RUU IKN menjadi UU. Apakah DPR sudah wakili rakyat?

Anggaran yang besar menjadi sandungan mega proyek IKN. Terlebih negara masih fokus pada perbaikan ekonomi dan kesehatan sebab pandemi. Selain mengambil anggaran dari APBN, menurut Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, anggaran pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Tahun 2022 yang akan mencatut anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak tepat.

Di tengah persiapan DPR dan pemerintah berkolaborasi menyiapkan pemindahan IKN baru. Sejumlah tokoh masyarakat tegas menolak, hingga mereka menggugat UU IKN di Mahkamah Konstitusi, diantaranya
Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ekonom Senior Faisal Basri, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, dan eks jurnalis Jilal Mardhani, (Fajar.co.id, 22/1/2022). Dikhawatirkan pemindahan IKN yang terburu-buru dengan biaya besar akan berakibat fatal bagi kelangsungan hidup rakyat dan alam sekitar.

Berita Lainnya

Membebani Rakyat

Walau estimasi awal dana yang dibutuhkan mencapai Rp 490 Triliun. Namun, menurut anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, bahwa angka yang diperkirakan dalam rangka membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru berpotensi untuk melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal. Angka awal baru hitungan kebutuhan pemerintah, namun dalam realisasinya bisa menjadi 2-3 kali lipat.

Artinya, negara harus menyiapkan dana paling tidak Rp 1.470 Triliun. Sumber pembiayaan mega proyek IKN 19 persen diambil dari APBN dan dari skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta, KPBU atau kerja sama pemerintahan dengan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN (Tempo.com)

Beban yang ditanggung APBN untuk kondisi saat ini sangat berat. Terlebih di masa-masa pendemi sekarang ini, yang meluluhlantakkan perekonomian negara. Banyak aset negara yang merugi bahkan gulung tikar. Sedangkan 80 persen  pemasukan APBN diambil dari pajak rakyat. Hal ini, tentu sangat berdampak buruk bagi masyarakat di masa depan. Sedang utang negara per Januari 2022 mencapai 6.713 T (Kompas.com)

Padahal, jika ingin jujur banyaknya mega proyek yang berujung gagal alias mangkrak menjadi pengalaman bagi pemerintah dalam membuat kebijakan. Diantaranya, kereta cepat, tol darat dan layang, MRT, bandara dsb.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut setidaknya ada hampir sepuluh megaproyek di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terancam mangkrak.

Seperti tidak selesai dikerjakan, juga termasuk proyek-proyek yang berhasil diselesaikan tetapi tidak beroperasi secara optimal sehingga berpotensi merugi. Proyek tersebut tidak mendatangkan keuntungan bahkan tak mampu menutupi pembiayaan yang telah dikeluarkan, (TrenAsia.com, 25 Oktober 2021).

Dikhawatirkan jika mega proyek yang dikebut pemerintah yang memakan biaya fantastis juga akan bernasib sama dengan proyek-proyek yang mangkrak atau merugi.

DPR Mewakili Rakyat?

Keinginan pemerintah ternyata diamini oleh DPR. Mereka mendukung penuh RUU IKN yang telah menjadi UU IKN.  Seperti yang telah disampaikan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, setidaknya ada tiga poin penting dari pembangunan IKN ini.

Pertama, pembangunan IKN berpotensi memiliki dampak positif bagi kawasan Indonesia Timur yang paling tertinggal di segala lini, seperti pendidikan, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, juga ekonomi.

Kedua, beban sosial dan lingkungan hidup di DKI Jakarta dan Pulau Jawa secara umum sudah terlalu berat. Contohnya, kriminalitas, pencemaran lingkungan, dan kerusakan alam.

Ketiga, pembangunan IKN yang membutuhkan biaya yang sangat besar, bahkan bisa ratusan triliun rupiah ini bisa menjadi momentum menggerakkan ekonomi dalam negeri dan menggairahkan investasi serta industri dalam negeri. (Berita Satu, 20/1/2022).

Jelas, keberpihakan DPR dalam mega proyek IKN akan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat. Disahkannya UU IKN makin membuktikan kepada bahwa Anggota DPR tidak mewakili kepentingan masyarakat kebanyakan, tapi masyarakat oligarki yg mungkin jumlah tidak cukup  20 persen. DPR yang singkat Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya mewakili siapa?

Jika dianggap membawa dampak positif pada masyarakat, justru dikhawatirkan adanya IKN baru akan menggeser penduduk asli beserta wilayahnya. Sebab, bangunan IKN yang mewah mustahil berdampingan dengan tempat tinggal masyarakat yang sederhana. Begitupun dengan ancaman terhadap ekosistem dan alam sekitar yang telah ada sejak dulu.

Jika beban sosial dan masalah di Jakarta dianggap salah satu penyebab, maka pemerintah bertanggungjawab menyelesaikan  masalah yang ada. Tidak meninggalkan begitu saja. Ibarat kepala keluarga yang  mempunyai masalah, seharusnya menyelesaikan masalah dengan penuh tanggungjawab. Tidak malah mencari atau membangun rumah tangga baru karena tak sanggup menyelesaikan masalah rumah tangga lama.

Terakhir, momentum menggerakkan ekonomi   melalui investasi dan industri dalam negeri. Ya, mega proyek IKN membutuhkan dana besar yang tak dapat ditaksir angka akhirnya. Maka, IKN baru ini sebagai daya tarik para perusahaan swasta dan investor berlomba untuk ambil bagian. Disanalah penguasa dan pengusaha satu suara dalam mega proyek IKN.

Setidaknya ada lima poin yang harus diperhatikan pemerintah sebelum UU IKN di realisasikan, pertama, membebani rakyat dengan membengkaknya APBN.

Kedua, memperparah kondisi ekologi Kaltim yang mulai terancam eksistensinya.

Ketiga, pelibatan asing rugikan Indonesia sebab kran masuknya investor asing terbuka lebar dan saat itulah mereka menancapkan hegemoni dengan kekuatan modalnya.

Keempat sarat kepentingan oligarki, kebanyakan kebijakan selalu tak berpihak rakyat. Para oligarki yang bekerjasama dengan para pemodal telah membangun benteng tinggi terhadap rakyat. Sehingga mustahil jika mereka mementingkan kesejahteraan rakyat.

Kelima secara geologis,  pengkajian terhadap IKN baru harus cemerlang dan mendalam.  Bagaimana stabilitas tanah, potensi air tanah, serta potensi kebencanaan, gerakan tanah, dan sebagainya. Semua itu dilakukan penuh kehati-hatian, terukur dan terencana. Tidak terburu-buru terkesan ‘kejar setoran’.

Dalam sistem kapitalis saat ini, banyak kebijakan yang menguntungkan para pemilik modal. Ini disebabkan tolak ukur sistem kapitalisme hanya kemanfaatan, mengejar materi semata. Dengan dasar pemisahan agama dengan kehidupan, semakin membuat para kapitalis berambisi menguasai SDA di semua lini, termasuk proyek infrastruktur. Agama dipinggirkan, yang ada penguasaan tanpa batas dengan mengusung ide liberalisme. Akibatnya, rakyat semakin jauh dari kata ‘sejahtera’.

Islam Memandang

Dalam Islam, perencanaan wilayah dan tata ruang kota di negara Islam diatur sedemikian rupa. Warga negara dalam sistem Islam dapat mengakses masjid, sekolah, rumah sakit, perpustakaan, taman, area komersial, dan lainnya dengan mudah.

Segala fasilitas umum berada tidak jauh dari tempat tinggal warga negara, bahkan dapat terjangkau dengan berjalan kaki. Semuanya dibangun dengan kualitas yang standar dan merata sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial.

Negara Islam juga menerapkan konsep kepemilikan yang khas, terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, negara. Pembagian ini adalah untuk kemaslahatan umat.

Kepemilikan individu (milkiyah fardiyah) adalah hak individu memanfaatkan kekayaannya sesuai syariat Islam. Islam mengatur cara seseorang memperoleh harta yang diizinkan dan yang tidak diizinkan seperti bekerja, waris, hibah, dll.

Kepemilikan umum (milkiyah ammah) adalah kepemilikan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepemilikan umum tidak dapat dikuasai perseorangan apalagi swasta. Negara juga tidak boleh menguasainya, melainkan mengelolanya untuk kepentingan umat. Contohnya, sumber daya alam, seperti air dan barang tambang.

Jenis kepemilikan ketiga adalah kepemilikan negara (milkiyah daulah)  yang pada dasarnya adalah hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab negara/pemerintah. Contohnya, ganimah, fai, khumus, kharaj, jizyah, usyur, dan pajak.

Dengan demikian, pemindahan IKN dapat terwujud dengan sistem yang baik. Sistem yang diwujudkan atas dasar akidah Islamiah.  Syariat yang datang dari pencipta, manusia alam semesta dan kehidupan yang akan membawa kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Wallahu’alam. (*)

Penulis: Nurmia Yasin Limpo, SS.

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

Berita Terkait