JAKARTA—Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) meraih nilai tinggi dalam program Universal Health Coverage (UHC) dengan angka mencapai 96,7 persen. Nilai tersebut melampaui nilai kepesertaan jaminan kesehatan minimal 95 persen.
Atas capaian itu, Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) diberi apresiasi oleh Pemerintah Pusat atas capaian tersebut DAN Pemkab Pangkep mendapat penghargaan UHC dari BPJS Kesehatan yang serahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung kepada Bupati Pangkep di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
“Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan UHC dimana 95 persen warga Pangkep telah mendapat jaminan sosial kesehatan. Semoga kedepan, warga Pangkep semakin bisa menikmati jaminan-jaminan sosial yang disediakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Pangkep,” ungkap MYL.
Menurut Kadis Kesehatan Pangkep, Hj. Herlina, setiap kabupaten, di dorong untuk mencapai UHC dan Pangkep merupakan salah satu kabupaten dari 334 kabupaten penerima penghargaan UHC dari total 514 kabupaten di Indonesia.
“Nilai kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Pangkep itu mencapai 96,7 persen. Itu melebihi dari syarat program UHC sebesar 95 persen. Tentunya, harapan ke depan angka capaian tersebut bisa segera menyentuh angka 100 persen,” ujar Hj. Herlina.
Herlina menegaskan, itu merupakan komitmen jajarannya untuk memberikan fasilitas kesehatan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pangkep. Maka, ia pun mengajak semua pihak terkait untuk meningkatkan kembali capaian kepesertaan BPJS kesehatan ini.
“Buat warga Pangkep yang tidak mampu atau memiliki keluarga tidak mampu, mendaftar atau didaftarkan di dinas sosial berhubung kepersertaan jaminan kesehatan jadi tanggung jawab dinas sosial. Mari kita punya kepedulian saling membantu agar semua tercover jaminan kesehatan,” tegasnya.
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin yang hadir pada acara tersebut memberikan arahan agar sinergitas antara lembaga dapat dioptimalkan. “Harapannya, jaminan kesehatan seluruh masyarakat dapat dipastikan terlindungi melalui program JKN,” kata Ma’ruf Amin.
Ma’ruf berharap, pencapaian pemerintah daerah yang meraih UHC dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Maka sinergitas antara BPJS Kesehatan, kementerian, dan lembaga, bersama seluruh pemda dapat terus dioptimalkan untuk memastikan seluruh warga terlindungi dalam program JKN. (*/4dv)
