Demiliterisasi Gaza: Muslihat Barat Membungkam Perlawanan dan Urgensi Kepemimpinan Global Islam

OPINI—Dinamika di Jalur Gaza kembali memanas, bukan hanya di medan tempur, tetapi juga di meja perundingan yang sarat jebakan diplomatik. Badan Otonomi Palestina (BoP) baru-baru ini mendesak Hamas segera merampungkan rencana demiliterisasi atau pelucutan senjata sebagai syarat utama perdamaian di Gaza (Antara News, 18 April 2026).

Langkah tersebut memicu penolakan keras dari faksi perlawanan. Hamas menegaskan bahwa menanggalkan senjata di tengah agresi yang terus berlangsung merupakan tindakan bunuh diri kolektif sekaligus pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina (Inilah, 21 April 2026).

Di balik retorika “perdamaian” dan “stabilitas” yang digaungkan Barat, tersimpan agenda sistematis untuk mengebiri kekuatan fisik umat Islam di Palestina. Demiliterisasi bukanlah solusi, melainkan strategi pelemahan total demi memastikan keamanan entitas Zionis.

Diplomasi dan Jebakan Kapitalisme Global

Desakan BoP terhadap pelucutan senjata Hamas menunjukkan bahwa lembaga tersebut dinilai tidak lagi merepresentasikan kepentingan rakyat Palestina, melainkan menjadi perpanjangan kepentingan kapitalisme global. Barat yang dipimpin Amerika Serikat dinilai konsisten menggunakan jalur diplomasi untuk meraih apa yang gagal dicapai melalui kekuatan militer.

Sejarah mencatat, setiap kali perlawanan rakyat Gaza berhasil menekan militer Zionis, dunia internasional segera hadir dengan tawaran gencatan senjata yang berujung pada tuntutan demiliterisasi. Pola ini dinilai sebagai upaya menghentikan perlawanan ketika lawan berada dalam posisi terdesak, lalu melucuti kekuatan pihak yang tertindas agar serangan dapat kembali dilakukan di kemudian hari.

Dalam konteks tersebut, BoP dipandang bukan sebagai mediator netral, melainkan instrumen yang terjebak dalam kepentingan Barat dan Zionis.

Gencatan Senjata yang Semu

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa komitmen internasional terhadap perdamaian dinilai tidak pernah benar-benar ditegakkan. Meski gencatan senjata berkali-kali diumumkan, serangan militer Israel disebut terus berlangsung.

Serangan rudal Israel baru-baru ini dilaporkan menghantam area dekat sekolah di Gaza dan menewaskan sedikitnya 10 warga sipil (Detik News, 22 April 2026).

Fakta tersebut memperkuat pandangan bahwa dunia internasional gagal, atau bahkan sengaja membiarkan, pelanggaran yang dilakukan Zionis (Metro TV News, 23 April 2026). Dalam kondisi seperti itu, tuntutan agar kelompok perlawanan melucuti senjata dinilai sebagai langkah yang membahayakan rakyat Gaza sendiri.

Serangan Pemikiran dan Perubahan Narasi

Tuntutan pelucutan senjata dinilai bukan sekadar persoalan teknis militer, tetapi juga bagian dari serangan pemikiran atau ghazwul fikr. Barat dianggap berupaya membentuk opini global agar senjata di tangan pejuang dipandang sebagai ancaman bagi perdamaian, sementara persenjataan pihak penjajah dianggap sah sebagai alat pertahanan diri.

Opini publik kemudian diarahkan untuk meyakini bahwa penderitaan Gaza bersumber dari sikap kelompok perlawanan yang menolak berdamai. Padahal, akar persoalan disebut terletak pada pendudukan dan penjajahan yang terus berlangsung.

Narasi demiliterisasi dinilai bertujuan menghapus semangat jihad dari umat Islam dan menggantinya dengan mentalitas menyerah di bawah sistem internasional yang dianggap diskriminatif.

Kegagalan Diplomasi dan Solusi Dua Negara

Selama puluhan tahun, solusi dua negara (two-state solution) dan berbagai perundingan internasional dinilai tidak menghasilkan penyelesaian nyata. Yang terjadi justru perluasan permukiman ilegal dan semakin menyempitnya wilayah Palestina.

Dalam pandangan penulis, diplomasi yang berada di bawah pengaruh ideologi kapitalisme tidak akan berpihak pada kepentingan Islam. Palestina dipandang bukan sekadar isu kemanusiaan atau sengketa wilayah, melainkan tanah umat Islam yang wajib dibebaskan dari penjajahan.

Karena itu, menghadapi kekuatan militer yang didukung negara-negara besar dinilai tidak cukup hanya dengan diplomasi atau resolusi internasional yang dianggap tidak efektif. Kekuatan militer, menurut pandangan ini, harus dihadapi dengan kekuatan yang setara atau lebih besar.

Khilafah sebagai Solusi

Di tengah kebuntuan politik dan lemahnya respons negara-negara Muslim, penulis menilai umat Islam perlu kembali pada konsep kepemimpinan politik global berbasis syariat Islam, yakni Khilafah.

Dalam perspektif tersebut, Palestina disebut membutuhkan pembelaan militer yang sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan kemanusiaan sementara. Khilafah dipandang sebagai institusi yang berfungsi sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi umat Islam.

Melalui konsep itu, mobilisasi kekuatan militer dari negeri-negeri Muslim diyakini dapat dilakukan secara terpadu untuk menghadapi penjajahan Zionis. Selain itu, sistem tersebut dipandang tidak akan tunduk pada perjanjian internasional yang dianggap merugikan kepentingan umat Islam.

Penulis juga menilai bahwa perlindungan terhadap nyawa umat Islam akan lebih terjamin jika terdapat kekuatan militer besar yang benar-benar bertindak sebagai pelindung masyarakat sipil di Palestina.

Urgensi Dakwah Ideologis

Penderitaan Gaza dinilai sebagai akibat dari ketiadaan kepemimpinan global umat Islam yang independen dan berani. Karena itu, umat Islam disebut perlu menolak narasi demiliterisasi yang dianggap menyesatkan serta mendukung hak rakyat Palestina untuk mempertahankan diri dan tanah air mereka.

Menurut penulis, dakwah ideologis mengenai urgensi Khilafah harus terus dilakukan. Tanpa institusi politik tersebut, Palestina dinilai akan terus menjadi objek permainan diplomasi Barat.

Dalam pandangan ini, solusi hakiki bagi Palestina adalah memutus ketergantungan terhadap kapitalisme global dan membangun kembali persatuan politik serta militer umat Islam di bawah syariat Islam. Palestina disebut sebagai tanah kaum Muslim yang diyakini hanya dapat kembali melalui kekuatan persatuan Islam. Wallahu a’lam. (*)