OPINI – Indonesia merupakan negara berkembang. Salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang ialah kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan (wikipedia).

Akhir pekan lalu (30/1), Bank dunia meliris laporan bertajuk “Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class”. Dalam riset tersebut, 155 juta masyarakat Indonesia dinilai rentan miskin. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini di bawah 10% dari total penduduk.

Untuk meningkatkan jumlah kelas menengah dan mengurangi penduduk rentang miskin, Bank Dunia merekomendasikan empat hal.

Pertama, meningkatkan gaji dan tunjangan guru. Di satu sisi, sistem manajemen kinerja guru juga perlu diperbaruhi. Memulai sertifikasi ulang guru dan dilakukan secara berkala.

Kedua, meningkatkan anggaran kesehatan. Salah satu caranya dengan mengejar sumber pendapatan baru dari peningkatan pajak tembakau dan alkohol.

Banyak fasilitas kesehatan setempat tidak memiliki peralatan yang cukup untuk memberikan perawatan dasar dan layanan utama, bahkan di perkotaan. Kurang dari sepertiga warga miskin, rentan dan menengah yang mengandalkan rumah sakit milik pemerintah.

Ketiga, memperlus basis pajak. Caranya, bisa dengan menurunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menaikkan tarif pajak tertentu seperti alkohol, tembakau, kendaraan dan lainnya.

Terakhir, menyeimbangkan kembali (re-balancing) transfer fisikal seperti meningkatkan propori dana desa dan mengembangkan peraturan baru untuk mengoperasionalkan penyediaan layanan daerah, termasuk mengatasi tatangan pembiayaan.

Selain itu, perlu pembangunan kapasitas pemerintah provinsi (Katadata, 2/2/2020). Bahkan, Badan Pusat Statistika (BPS) pada (15/01) merilis Angka kemiskinan nasional pada September mencapai angka 9,22%.

Persentasi ini menurun sebesar 0,19 persen dari kondisi Maret 2019 dan 0,44 persen dari kondisi September 2018. Jika dilihat dari jumlahnya pada September 2019, masih terdapat 24, 79 juta orang miskin di Indonesia.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun menjadi 6, 56 % dan menjadi 12, 60 % untuk daerah pedesaan (DetikNews, 29/01/2020).

Badan Pusat Statistika menghitung jumlah kemiskinan di Indonesia menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar.

Dengan metode ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran.

Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (bps.go.id).

Memahami metode BPS menghitung kemiskinan, dapat dikatakan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan lebih banyak mengotak-atik angka melalui pembuatan standarisasi atau ukuran, bukan menghilangkan kondisi kemiskinan secara nyata, yakni memastikan semua pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Menurut penulis, pengentasan kemiskinan dalam sistem kapitalisme mustahil untuk dilakukan. Mengapa demikian? Karena dalam sistem kapitalisme sumber pendapatan terbesar negara berasal dari pajak.

Selain itu, dana-dana yang berasal dari pajak kebanyakan akan digunakan untuk membayar utang negara bukan menyelesaikan masalah kemiskinan.

Bukan hanya itu saja, solusi yang diberikan Bank Dunia juga tidak akan menyeleaikan masalah kemiskinan. Sebab, melihat rekomendasi yang diberikan bukan solusi tuntas.

Seperti dana desa, kita ketahui bahwa dana desa kebanyakan dikorupsi oleh pejabat daerah atau kurang tepat sasaran dari dana desa tersebut.

Apapun solusi yang diberikan tetapi masih menggunakan sistem kapitaslime, maka solusi tersebut bukan solusi tuntas.

Sebab akar dari permasalahan kemiskinan tersebut berasal dari sistem kapitalisme itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemiskinan massal yang terjadi disebabkan karena sistem kapitalisme.

Hal ini pun diakui oleh para ahli. Orang kaya akan semakin kaya sedangkan orang miskin akan menjadi miskin.

Dalam sistem islam, kemiskinan akan diselesaikan dengan tuntas dengan langkah-langkah sebagai berikut (muslimahnews.com):

  1. Melarang praktik riba. Aktivitas riba ibarat benalu dalam perekonomian
  2. Semua sector usaha harus berbasis sector produktif
  3. Negara khilafah memenuhi kebutuhan pokok massal yakni pendidikan, kesehatan, keamanan. Sehingga income per keluarga hanya dialokasikan untuk kebutuhan individu.
  4. Dalam kondisi khusus, Negara Khilafah memberi nafkah kepada individu rakyatnya, tanpa mewajibkan perempuan untuk bekerja
  5. Aset bumi diplot secara adil, mana yang milik umum, milik negara, dan mana yang menjadi milik individu
  6. Sistem keuangan negara menggunakan baitul mal dengan pos pendapatan beragam tanpa pajak dan utang
  7. Penggunaan sistem moneter berbasis emas dan perak, sehingga angka inflasinya 0%.

Pada zaman Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, setiap malam Umar bin Khattab berkeliling kampung untuk melihat apakah ada masyarakatnya yang lagi kesusahan atau tidak.

Bahkan pada saat itu, ia mendapatkan bahwa ada masyarakatnya lagi kekurangan makanan dan Umar bin Khattab secara langsung membawakan bahan makanan kepada masyarakat tersebut.

Selain itu pada zaman Umar bin Abdul Aziz menjabar sebagai khalibah, para penerima zakat sampai-sampai tidak ditemukan. Ini menandakan bahwa pada saat itu tidak ada kemiskinan yang terjadi.

Penulis: Nur Ana Sofirotun (Mahasiswa Pertanian Universitas Hasanuddin)