Beranda » Sulsel » Dishut Sulsel Ukir Sejarah Penyusunan RPHJP Dilaksanakan Sekaligus dan disahkan Dalam Satu Tahun.
Dishut Sulsel Ukir Sejarah Penyusunan RPHJP Dilaksanakan Sekaligus dan disahkan Dalam Satu Tahun.
Sulsel

Dishut Sulsel Ukir Sejarah Penyusunan RPHJP Dilaksanakan Sekaligus dan disahkan Dalam Satu Tahun.

Makassar –Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Ditjen PDASHL, Ir. Yuliarto JP pada acara Konsolidasi RHL Penanggulangan Banjir Tanah Longsor se Indonesia di Makassar, mengapresiasi Penyusunan RPHJP 16 KPH yang telah selesai melalui fasilitasi anggaran APBD.

Menurut Yuliarto, ini sejarah yg diukir oleh Dinas Kehutanan (DISHUT) Sulsel sejak dibentuknya KPH di tanah air, dimana penyusunan RPHJP dilaksanakan sekaligus dan disahkan dalam satu tahun.

“Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel,mencetak sejarah baru dimana penyusunan RPHJP dilaksanakan sekaligus dan disahkan dalam satu tahun,” Kata Yuliarto.

“Banyak KPH di Provinsi lain di Indonesia yang harus menunggu 4 sampai 6 tahun baru selesaikan RPHJP-nya, sehingga tidak berjalan maksimal, dan harus belajar di Dinas Kehutanan Sulsel,” Pungkasnya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, MP, IPU, mengatakan, semua itu bisa tercapai atas bantuan teman-teman dari KPH, dimana mereka cukup diarahkan sesuai petunjuk penyusunan.

“Keberhasilan yang dicapai berkat bantuan dan kerjasama dari teman-teman KPH,yang cukup diarahkan sesuai petunjuk penyusunan serta strategi lain yg digunakan dengan mengundang pihak kementrian yg berkompeten dalam penilaian RPHJP sehingga materi yg diberikan sesuai dengan aspek penilaian,” Lanjutnya.

“KPH merupakan unit management tapak kesatuan pengelolaan hutan sebagai pengelola tingkat tapak, tentunya memiliki peranan penting untuk pembangunan kehutanan,sehingga tujuan pengelolaan hutan dalam mendukung kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” Pungkasnya.

“Kelembagaan 16 KPH di Sulawesi Selatan yang dibentuk merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 terkait pelimpahan kewenangan dari Kab/Kota ke Provinsi, KPH merupakan kesatuan pengelolaan hutan produksi dan lindung yang menjadi kewenangan Provinsi,” Tegasnya.

Rapat Konsolidasi ini di hadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama sekjen, irjen, pjb esl I & II serta Kepala Balai BPDASHL seluruh Indonesia. [*]