MAKASSAR—Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, turut menghadiri acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 se-Sulawesi Selatan yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (26/5/2025), dan dihadiri para kepala daerah serta pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Kehadiran Supratman menegaskan komitmen DPRD Makassar dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai momen ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga audit dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan, serta penguatan kerja sama lintas lembaga,” ungkap Supratman usai menerima LHP.
Dalam kegiatan tersebut, Supratman hadir bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham. Pemerintah Kota Makassar sendiri kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut.
Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK atas sinergi yang dibangun selama proses pemeriksaan laporan keuangan Pemkot Makassar.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK dan seluruh tim yang telah memberikan arahan dan dorongan dalam proses penyempurnaan laporan keuangan kami,” ujar Munafri.
Menurutnya, capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan refleksi atas komitmen Pemkot dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan bahwa laporan keuangan memiliki peran strategis sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan.
“Yang paling penting dari laporan ini adalah potret kondisi fiskal pemerintah kota saat ini. Ini menjadi fondasi utama dalam merumuskan program dan kebijakan strategis ke depan,” jelasnya.
Munafri menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sembilan tahun berturut-turut menjadi motivasi kuat untuk terus menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Capaian ini tak lepas dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, dan arahan dari BPK. Kami akan terus berbenah dan memperbaiki sistem tata kelola keuangan agar lebih efisien dan akuntabel,” pungkasnya. (Ag4ys/4dv)
