SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • DPMPTSP Makassar Dorong Dunia Usaha Buka Kesempatan Kerja Setara bagi Penyandang Disabilitas • Gubernur Sulsel Ajak Buruh dan Pengusaha Berdialog Bahas Penetapan UMP 2027 • Listrik Masuk Sawah Jadi Andalan Sidrap, Selamatkan Ribuan Hektare dari Kekeringan • Kepala DPMPTSP Makassar Dampingi Munafri dalam Peresmian Desk Investasi Kelima di Indonesia • Wartawan Senior Ano Suparno Terbitkan Memoar Jurnalistik, Dibagikan Gratis ke Pers Mahasiswa • Hadapi Era AI dan Otomasi, Menaker Siapkan 3 Jurus Ketenagakerjaan • SELAMAT HARI JADI KE-419 KOTA MAKASSAR. 9 NOVEMBER 1607 – 9 NOVEMBER 2026. Semoga Kota Makassar semakin maju, unggul, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. • Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026. Mari teladani semangat juang para pahlawan dengan menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengisi kemerdekaan melalui karya nyata untuk Indonesia yang lebih baik. Pahlawanku Teladanku, Terus Bergerak Melanjutkan Perjuangan! Mediasulsel.com – Media Era Digital • 🏥 Klinik Utama Aktiv Energi Physio kini hadir di Makassar • Konsultasi Dokter Umum & Spesialis Saraf • Fisioterapi • Okupasi Terapi • Terapi Wicara • Private Gym • 📍 Jl. AP Pettarani No. 18F Makassar • 🕘 Senin–Sabtu, 09.00–16.00 WITA • ☎️ Reservasi: 0821-8927-9692. • DPMPTSP Makassar Dorong Dunia Usaha Buka Kesempatan Kerja Setara bagi Penyandang Disabilitas • Gubernur Sulsel Ajak Buruh dan Pengusaha Berdialog Bahas Penetapan UMP 2027 • Listrik Masuk Sawah Jadi Andalan Sidrap, Selamatkan Ribuan Hektare dari Kekeringan • Kepala DPMPTSP Makassar Dampingi Munafri dalam Peresmian Desk Investasi Kelima di Indonesia • Wartawan Senior Ano Suparno Terbitkan Memoar Jurnalistik, Dibagikan Gratis ke Pers Mahasiswa • Hadapi Era AI dan Otomasi, Menaker Siapkan 3 Jurus Ketenagakerjaan •
News

FKPRN Dephan Sulsel Tuntut Pencopotan Pangdam VII Wirabuana

622
×

FKPRN Dephan Sulsel Tuntut Pencopotan Pangdam VII Wirabuana

Sebarkan artikel ini

MEDIASULSEL.com,- Forum Koordinasi Penghuni Rumah Negara (FKPRN) Dephan / TNI POLRI se- Indonesia, Pengurus Wilayah Sulawesi Selatan, menuntut pencopotan Mayjen Agus Suryabakti sebagai Pangdam VII Wirabuana.

Seruan itu disampaikan sekitar 50 orang anggota FKPRN Dephan / TNI POLRI Sulsel saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Taman Pandang Istana, Jl. Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (10/4) pagi.

Tuntutan pencopotan Mayjen Agus sebagai Pangdam, menurut peserta aksi yang dipimpin Herman Tandek ini, dikarenakan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM telah terjadi Pelanggaran HAM pada proses eksekusi rumah masyarakat Bara-Baraya Makassar yang memiliki alas Hak.

Peserta aksi juga menuntut pemerintah mengadili Mayjen TNI ASB karena dianggap melakukan ”Kesepakatan Jahat” dengan oknum mafia tanah yang mengaku sebagai pemilik tanah warga di Bara-Baraya Makassar dengan modus memalsukan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut dan menerima sejumlah uang sebesar Rp. 4 Miliar sebagai uang muka untuk melakukan penggusuran dan bonus tanah seluas 15 Ha di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu peserta aksi juga Meminta Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI untuk mematuhi dan taat melaksanakan Moratorium yang sudah ditetapkan dan diputuskan pada Sidang Pleno DPR RI tanggal 05 Maret 2011, dan disetujui Menteri Pertahanan Rl dan Panglima TNI, yang statusnya masih berlaku sampai saat ini.

Dalam aksi tersebut, peserta juga membentangkan sejumlah spanduk dari yang bernada tuntutan, provokasi bahkan ancaman. (*/464ys)

Polling Mediasulsel

Menurut Anda, masalah yang paling perlu diprioritaskan pemerintah saat ini adalah...

Konten dilindungi © Mediasulsel.com