KUALA LUMPUR, Dua guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin (Unhas) mendapat kesempatan menjadi presenter pada forum internasional Asia Pacific Academic Consortium of Public Health Chapter Malaysia (APACPH-KL) yang berlangsung di University of Malaya pada tanggal 11-12 April 2019.
Prof. Ridwan Amiruddin, SKM, M.Kes., MSc.PH yang berada di group Epidemiology menyampaikan materi dengan judul pengaruh intervensi motivational interviewning dan exercise terhadap kualitas hidup penderita DM di Kota Makassar.
Studi ini, lanjut Prof. Ridwan, menemukan, bahwa penyakit Diabtes Mellitus telah menjadi masalah global tidak hanya di negara maju, tetapi juga pada negara berkembang dan penyakit ini sangat mematikan.
Terjadi perubahan gaya hidup pola makan dan aktifitas fisik yang kurang menjadi pemicu semakin meningkatnya penyakit tersebut. Indonesia pun dan Kota Makassar mengalamani hal yang sama dalam kasus ini. Oleh karena itu, Prof. Ridwan dalam penelitian ini memberikan rekomendasi tentang pentingnya dukungan emosional dukungan keluarga dan masyarakat serta olahraga teratur terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat khususnya pasien-DM.
Sementara Prof. Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, PhD yang juga sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan FKM Unhas berada di group Health System and Policy, menyampaikan materi tentang Healthy Cities Awards: Expectations and Challenges.
Prof. Sukri Palutturi mengatakan, bahwa Peraturan bersama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2005 menjadi panduan dalam penyelenggaraan kabupaten/kota sehat (Healthy Cities) di Indonesia.
“Terdapat 9 tatanan kabupaten/kota sehat yang ditetapkan secara nasional, misalnya kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum; kawasan transportasi dan perhubungan sehat; tatanan pariwisata sehat; dan tatanan kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri. Tatanan ini berlaku sejak nasional namun dalam implementasinya dapat dipilih pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan, kesepakatan dan potensi masyarakat dan daerah, namun dua tatanan wajib yang harus dipilih yaitu kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum dan tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri. Dua tatanan ini banyak menyentuh aspek-aspek lingkungan dan setting yang lebih kecil misalnya pasar sehat, dan sekolah sehat dan masalah kesehatan secara keseluruhan,” urai Prof. Sukri.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa saat ini di Indonesia terdapat kecenderungan, bahwa penyelenggaraan kabupaten/kota sehat di Indonesia seperti lomba, seluruh energi dikerahkan saat menjelang penilaian terutama yang berkaitan dengan aspek administratif sementara esensi penyelenggaraan tidak tercapai.
Oleh karena itu, tidak jarang ditemukan ada Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagai salah satu poin penilaian, misalnya sementara pada saat yang sama kita menemukan petugas atau pelaksana kabupaten/kota sehat yang sedang merokok.
“Dari hasil kajian di lapangan ditemukan, bahwa hampir semua penyelenggara kabupaten/kota menginginkan yang namanya penghargaan Swasti Shaba karena dianggap ini sebagai sumber motivasi untuk bekerja tetapi tantangan yang dihadapi adalah pentingnya tim pembina kabupaten/kota sehat terlibat secara maksimal sehingga bukan hanya forum yang terlibat. Demikian pula dukungan pemerintah pusat tidak hanya hadir dan terlibat pada saat penilaian tetapi dukungan dalam bentuk program, anggaran atau fasilitas pada daerah yang berhasil mendapat penghargaan,” pungkas Prof. Sukri (*/464ys)
