OPININew Normal Life terus menerus didengungkan oleh pemerintah Indonesia hingga hari ini. Rencana yang dibarengi berbagai strategi telah dirancang oleh pemerintah dalam menerapkan New Normal Life nantinya.

Persiapan terus dilakukan hingga wacana ini terus dikabarkan di media-media hingga akhirnya mendapat respon dari berbagai pihak, tak terkecuali kritikan.

Organisasi keagamaan Muhammadiyah adalah satu dari sedikit lembaga yang menyuarakan kritik dan skeptis dengan kebijakan Presiden Joko Widodo soal penanganan pandemi COVID-19. Mereka menghimpun data lapangan sebagai dasar argumen.

Muhammadiyah dan organisasi perempuan di bawahnya, Aisyiyah, sedikitnya memiliki 107 rumah sakit. 80 persen di antaranya berada di Pulau Jawa, sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Maluku.

Per Jumat (29/5/2020) lalu, rumah sakit ini merawat 77 pasien berstatus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan positif.

“Mereka melakukan laporan setiap jam 4 sore,” kata Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) Agus Samsudin. (Tirto, 29/5/2020).

Berdasarkan laporan terakhir pada 26 Mei 2020 lalu, jumlah kasus yang ditangani jaringan rumah sakit Muhammadiyah sebanyak: ODP 3.126, PDP 1.623 dan positif 235.

Berdasarkan data itu, Muhammadiyahmenyimpulkan saat ini kurva COVID-19 belum menunjukkan tren penurunan.

Bahkan seruan presiden Jokowi untuk berdamai dengan covid-19 di awal mei lalu membuat masyarakat terlalaikan dalam menerapkan kehati-hatian dalam menjaga diri dari penyebaran virus. Dan hal ini benar saja terjadi, penyebaran terus meningkat saat moment lebaran usai.

Sehingga kepercayaan masyarakat dan kekhawatiran para ahli semakin besar akan kesungguhkan pemerintah dalam memerangi covid-19.

Kebijakan dengan Militer Mengundang Kritik

Juru bicara Jokowi Fadjroel Rachman mengklaim ada dua keuntungan dari new normal. Pertama, menjaga Indonesia dari ancaman pandemi COVID-19.

“Kedua, bangsa Indonesia !dak terpuruk pada masalah baru sebagai dampak wabah seper! masalah krisis ekonomi, ketahanan pangan, dan pendidikan anak-anak bangsa,” katanya via keterangan tertulis, Rabu (27/5/2020). (Tirto, 31/5/2020).

Agar masyarakat patuh dengan norma baru ini, pemerintah akan menerjunkan TNI dan Polri di titik-titik keramaian. Jumlah aparat yang dikerahkan mencapai 340 ribu di 25 kabupaten/kota tadi dan mungkin diperluas.

Melibatkan aparat dalam mengedukasi masyarakat tentu akan menjadi situasi yang berbeda. Dengan adanya aparat ditengah-tengah ak!vitas masyarakat akan menimbulkan keresahan serta keterbatasan gerak yang akan mengekang aspirasi rakyat.

Padahal seharusnya masyarakat dibuat aman dan nyaman oleh pemerintah dengan menanganan wabah yang serius melalui kebijakan di bidang kesehatan bukan pengamanan dengan melibatkan aparat.

Rakyat butuh obat-obatan dan protokol penanganan wabah yang jelas dan sistema!k. Bukan menempatkan aparat sebagai tameng pemaksaan kehendak menormalkan kehidupan padahal pandemi belum bisa dikendalikan.

Nampaknya sistem kapitalis-sekuler yang diadopsi negeri ini telah menempatkan kepemimpinan dan kekuasaan sarat akan kepentingan.

Fungsi mengurus dan menjaga umat hanya ada dalam khayalan. Pelayanan terhadap rakyat justru menjadi alat mencari keuntungan.

Pertiwi sedang menghadapi wabah bukan sedang perang. Masyarakat seja!nya membutuhkan perha!an pemerintah yang serius dengan melibatkan para ahli kesehatan dan virus agar mereka difasilitasi dalam menemukan vaksin pengendali virus.

Rakyat butuh vaksin virus dan kebutuhan pokok untuk menunjang keberlangsungan hidup bukan aparat.

Pemimpin yang Mencintai Rakyat

Islam hadir dengan spirit pemimpin yang amanah, adil dan bertanggung jawab. Kepemimpinan yang berlandaskan keimanan akan menghadirkan sosok pemimpin yang menyayangi rakyatnya. Hingga saat negerinya sedang kesusahan, pemimpin hadir di barisan terdepan dalam melindungi rakyatnya.

Pemimpin dalam Islam akan menyelesaikan masalah dengan merujuk kepada syariah Allah bukan dengan hawa nafsu kekuasaan apalagi keuntungan sepihak.

Bagi pemimpin Islam, pengurusan rakyat adalah amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat sehingga dengannya ia akan berhati-hati jika sampai akan menzalimi rakyatnya.

Kesadaran ruhiyah ini pula yang membuat para penguasa terdorong untuk secara kreatif melakukan berbagai riset dan inovasi, sekaligus menciptakan suasana dinamis di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan, sistem Islamlah yang pertama mengenalkan dan menerapkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.

Sistem ini pun mendorong berbagai inovasi yang memungkinkan layanan umum tersebut bisa diberikan secara optimal.

Hal ini terbukti dimana bidang kedokteran dan farmakologi berkembang demikian pesat justru di masa kepemimpinan Islam. Termasuk sistem penanganan wabah dan kerumahsakitan.

Di masa ini, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit (bimaristan) tersedia cukup banyak dan dikenal demikian lengkap, berikut apotek dan sistem administrasi pelayanan yang serba gra!s, cepat, mudah dan profesional.

Di masa Abbasiyah misalnya, tersedia banyak rumah sakit kelas satu dan dokter di beberapa kota: Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Alexandria, Cordova, Samarkand dan banyak lagi.

Maka sepatutnya pemimpin negeri ini harus memikirkan kembali apa yang manjadi tugas mereka sebenarnya dalam kepemimpinan mereka.

Hingga mereka takut akan kelalaian mereka atas urusan rakyatnya hingga Rasulullah !dak menggolongkan mereka kedalam kondisi yang dikabarkan dalam sabdanya:

“Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan !dak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim). Wallahu a’lam bissawab. (*)

Penulis: Samsinar (Relawan Opini Makassar)