Inkonsistensi Kebijakan Picu Gelombang Corona Kedua

Inkonsistensi Kebijakan Picu Gelombang Corona Kedua
Indah Ummu Izzah (Praktisi Sosial)

OPINI – Pandemi covid-19 masih saja menjadi persoalan yang menyelimuti dunia. Meski di beberapa negara penyebaran virus ini sudah mulai melandai, namun di sebagian negara termasuk Indonesia, penyebarannya masih saja terjadi. Bahkan cenderung meningkat.

Kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah yang masuk hingga Rabu (20/5/2020) pukul 12.00 WIB, ada 693 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total ada 19.189 kasus Covid-19 di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Hal ini disampaikan Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta pada Rabu sore.

Penambahan secara besar-besaran ini terjadi di sejumlah kota. Berdasarkan data yang dipaparkan Yuri, kasus baru pasien positif Covid-19 tersebar di 26 provinsi.

Adapun, penambahan kasus baru terbanyak terjadi di Jawa Barat dengan 176 kasus. Setelahnya disusul oleh Jawa Timur dengan 119 kasus baru, lalu DKI Jakarta dengan 81 kasus baru.

Sementara itu, penularan Covid-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 391 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Berita Lainnya

Ini merupakan penambahan tertinggi dalam perjalanan Covid-19 di Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Sebelumnya, penambahan kasus tertinggi terjadi tepat sepekan lalu, yakni pada Rabu 13 Mei 2020. Saat itu, tercatat penambahan 689 pasien positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir. (Kompas.com, 21/5/2020.

Meningkatnya jumlah penyebaran virus ini seiring dengan adanya pelonggaran pada beberapa kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah dibukanya kembali semua layanan moda transportasi per 7 Mei 2020. Bahkan fasilitas-fasilitas umum seperti pasar-pasar dan mal-mal.

Lihat Juga:  Simalakama Pencari Nafkah Bidang Kelistrikan

Dengan dalilh agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya, khususnya dalam menyambut Idul Fitri.

Gelombang Corona Kedua

Sungguh ironi, di tengah meningkatnya kasus covid-19. Pemerintah justru memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk tetap menjalankan akivitasnya.

Khususnya pada bagian-bagian pelayanan masyarakat. Tanpa memberikan aturan yang tegas ditambah masyarakat yang tidak disiplin. Maka segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi ambyar.

Hal inilah yang memicu meningkatnya jumlah yang terjangkit virus. Betapa tidak, pasar-pasar penuh sesak, mal-mal diserbu oleh para ‘pemburu diskonan’ dan bandara pun tak luput dari antrian yang panjang.

Physical distancing tak dihiraukan lagi. Bahkan sejumlah daerah yang terdampak zona merah sudah mencabut dan tidak memperpanjag lagi kebijakan PSBBnya. Salah satunya adalah Makassar.

Pemkot Makassar resmi tak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berakhir pada 21 Mei 2020.

Masyarakat sudah boleh melaksanakan hajatan seperti pernikahan dan khitanan dengan memberikan batasan jumlah orang dalam gedung atau tempat hajatan serta menjalankan protocol kesehatan.

Demikian pula fasilitas seperti mal dan pasar bahkan disinyalir bahwa sekolah-sekolah pun akan segera aktif kembali. (Kompas.com, 22/5/2020

Bukan hanya kota Makassar yang tidak memperpanjang kebijakan PSBB ini. Sejumlah wilayah lain juga telah melakukan relaksasi PSBB.

Dengan asumsi masyarakat telah teredukasi tentang pentingnya protokol kesehatan selama pemberlakuan PSBB. Namun sangat miris, baru saja beberapa hari memberikan pelonggaran, masyarakat sudah tidak menghiraukan lagi perihal protokol kesehatan ini.

Inkonsistensi Kebijakan, Wajah Asli Kapitalisme

Kebijakan pemerintah yang tak konsekuen, seperti pelonggaran aturan bepergian, dan parsial alias per daerah dinilai bisa menyebabkan munculnya gelombang kedua atau second wave Virus Corona di Indonesia.

“Secara kebijakan tidak konsekuen sekarang ini, mudah-mudahan masyarakat kita yang lebih disiplin dan mawas diri,” ujar Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Hermawan Saputra pada CNNIndonesia.com, Jumat (15/5).

Lihat Juga:  Pandemi Covid 19 , Tak Gentar Turunkan Semangat Belajar ! Ini Peluang Besar untuk Produktif Berkarya dan Berkreativitas Dari Rumah

“Seperti misalnya pelarangan mudik, tapi ternyata ada pelonggaran. Ini kan bertolak belakang,” imbuhnya.

Selain itu, faktor lain pemicu gelombang kedua adalah pengelolaan kebijakan dan aturan yang parsial. Misalnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hanya diberlakukan di beberapa daerah. Apalagi, jika tidak ada aturan ketat hilir mudik warga di perbatasan.

Senada, pengamat kebijakan publik Lisman Manurung menyoroti soal pengawasan mobilitas orang yang masih terpisah antar-daerah. Padahal, katanya, ini mesti dipantau ketat.

Dia pun menyarankan pemerintah perlu menerapkan aturan yang sistematis dari pusat, daerah, hingga lingkungan RT/RW untuk mengawasi arus mobilitas orang. (CNNIndonesia, 16/5/2020).

Seperti inilah wajah pengemban kapitalisme. Tidak konsisten atau sering berubah-ubah. Suatu kebijakan bisa saja berubah untuk kepentingan segelintir orang.

Tanpa memperdulikan kemaslahatan orang banyak. Bahkan perundang-undangan dan aturan yang sudah dibuat, sah saja dilanggar dan bisa diganti dengan kebijakan baru.

Dalam sistem kapitalisme, tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan keuntungan materi. Hal inilah yang harus terus dipertahankan keberadaannya.

Demi meraup keuntungan, segala macam cara akan dilakukan, sekalipun saling bertentangan dengan aturan yang lainnya.

Belajar Konsisten Umar Bin Khattab

Bercermin bagaimana pemimpin kaum muslimin di masa kejayaan Islam. Ketegasan penguasa/pemerintah dalam menangani kasus merebaknya wajah penyakit.

Bagaimana Amirul Mukminin Umar Bin Khattab ketika masyarakatnya dilanda wabah Tho’un. Beliau memerintahkan untuk lockdown wilayah yang terinveksi.

Melarang siapa saja dari wilyah itu untuk keluar. Demikian pula sebaliknya, melarang orang untuk masuk ke dalam wilayah itu.

Meskipun ada pelarangan seperti itu, namun masyarakatnya tetap disiplin melakukan kebijakan tersebut. Mengapa bisa demikian?

Sebab segala kebutuhan pokoknya tetap terpenuhi. Sembari pemerintah berupaya keras untuk mencari obat dan membiayai seluruh upaya untuk menciptakan penawar/obat dari wabah tersebut. Wallahu a’lam bisshawab. (*)

Lihat Juga:  Percaturan Oligarki di Tengah Pandemi
Penulis: Indah Ummu Izzah (Praktisi Sosial)

Berita terkait