OPINI “Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk #dirumahaja saat PSBB. Dilarang mudik. Tidak boleh naik pesawat. Diancam penjara dan denda jutaan. Lha, kalau ini, bagaimana menjelaskannya Pak @jokowi?” tulis Tifatul Sembiring dalam akun twitternya.

Cuitan politisi PKS ini sebagai respon atas kabar rencana kedatangan TKA China ke Indonesia. Rencana masuknya TKA China ini tidak sedikit jumlahnya.

Sulawesi Tenggara (Sultra) dikabarkan telah memberi izin masuk sebanyak 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China untuk bekerja di perusahaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kabupaten Konawe.

Sekalipun rencana kedatangan TKA China berada dalam masa pandemi korona saat ini, tetapi tetap akan dilaksanakan.

Sebagaimana pengakuan kemenaker yang menerangkan kebijakan ini sulit di tolak pihaknya.

Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi, menyampaikan hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f dimana menyebut orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19. (Sumber: Warta Ekonomi, 1/5/2020).

Tentu ini bertolak belakang dengan adanya kebijakan PSBB yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat dan sudah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk di Konawe.

Dengan adanya kebijakan pembatasan ini, diharapkan bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Tetapi jika tetap mendatangkan TKA China masuk maka tentu harapan ini akan hilang.

Fakta rakyat Indonesia tengah berjuang lepas dari korona yang mewabah, sementara pemerintah malah membuka pintu lebar memasukkan TKA yang berasal dari negeri sumber wabah, memperlihatkan adanya sikap abai dari pemerintah.

Jika seperti ini, maka rakyat bisa saja kehilangan kepercayaannya kepada pemerintah.

Di tambah lagi dengan kebijakan pemerintah pusat mendatangkan TKA malah memperlihatkan kelonggaran sepihak oleh pemerintah dalam menerapkan pembatasan.

Kebijakan tersebut tentu tidak sejalan dengan pemberlakuan pembatasan wilayah yang diterapkan di daerah. Seakan-akan pemerintah pusat menutup mata pada kondisi Konawe sebagai daerah zona merah Covid-19.

Di mana seharusnya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah harus satu suara dalam mengkhawatirkan kondisi tiap wilayah di Indonesia.

Seharusnya orang luar pun dilarang untuk masuk ke dalam negeri dengan alasan apapun, apalagi orang-orang yang berasal dari sumber wabah.

Mengingat prioritas utama yang harus jadi perhatian pemerintah tentu adalah keselamatan dan kesehatan rakyatnya, bukan yang lainnya.

Apalagi terlihat adanya penolakan dari pemerintah daerah serta masyarakat dalam menyambut kebijakan mendatangkan TKA China ke wilayah mereka.

Tegas Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh bahkan menjanjikan siap memimpin demonstrasi warga jika mengetahui kedatangan TKA China. Sedangkan Walikota Kendari, Sulkarnain lebih keras lagi terhadap rencana masuknya TKA China.

Dia memastikan, siap memasang palang penghalang jalan diantara pintu perbatasan Kota Kendari dan Bandara Halu Oleo Kendari agar mereka tak bisa masuk. (Sumber: Liputan6, 3/5/2020)

Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah Konawe bukan tanpa alasan. Akan banyak kekhawatiran yang muncul jika TKA China betul akan masuk ke Indonesia khususnya di Konawe.

Mulai dari adanya ancaman akan meningkatnya penyebaran pandemi korona dengan kedatangan mereka hingga hilangnya lapangan pekerjaan bagi warga Konawe.

Sejak Covid-19 menyebar, masyarakat sudah sangat menderita dengan adanya pandemi korona, ditambah lagi sulitnya pemenuhan kebutuhan mendasar mereka akibat banyaknya pekerja lokal yang dirumahkan sejak pandemi menyerang.

Sehingga wajar jika masyarakat dan pemerintah daerah menolak kedatangan TKA China yang tak sedikit jumlahnya itu.

Terlihat rakyat tidak diurus dengan baik oleh pemerintah, bahkan seakan-akan pemerintah lebih peduli kepada TKA. Padahal seharusnya pemerintah lebih peduli kepada rakyatnya sendiri.

Maka tak salah jika rakyat mulai rindu dengan sosok pemimpin yang amanah dalam mengurusi kehidupan mereka.

Jelas dalam sejarah peradaban Islam yang mampu dalam menghadirkan sosok pemimpin yang begitu mencintai rakyatnya.

Kepedulian pemimpin yang takut jika rakyatnya kesulitan hingga dirinya akan mendapatkan kesulitan juga di hadapan sang pencipta.

Beratnya pertanggung jawaban kelak yang begitu ditakuti oleh sosok pemimpin Islam. Sebagaimana kabar yang disampaikan oleh hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari.

“Dari Abdullah (Ibn Umar) ra (berkata), Rasulullah saw bersabda: “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya”.

Sang pemimpin akan mengambil rujukan akidah Islam yang menempatkan syariah yang berasal dari aturan sang pencipta kehidupan yakni Allah Rabbul Izzati yang menjadi tujuan akhir kehidupan manusia.

Menghadirkan aturan kehidupan yang tertuang dalam syariah yang menjadi satu-satunya rujukan pemimpin Islam dalam mengurusi rakyatnya.

Pemimpin yang takut jika satu saja rakyatnya yang kelaparan akan membebani dirinya, hingga sang pemimpin tidak akan menunda dirinya memikul sekarung gandum untuk diantarkan langsung ke rumah rakyatnya.

Sosok Umar bin Khattab telah melakukannya. Kemudian Umar terlihat jelas mengurusi rakyatnya pada saat negerinya di timpa musibah wabah yang mematikan.

Saat negeri Islam yang dipimpin kala itu di timpa wabah Tha’un ‘Awamas (wabah penyakit ‘Awamas). Nama ‘Amawas diambil dari daerah asal lahirnya penyakit, yakni sebuah desa kecil di negeri Damaskus.

Umar melarang warga yang berada pada pusat wabah untuk keluar dan melarang orang-orang yang berada di luar wilayah wabah untuk masuk.

Kebijakan mengisolasi daerah wabah dibarengi dengan penjaminan kepada semua kebutuhan pokok rakyat yang terkena wabah.

Umar menjamin semua kebutuhan pokok rakyatnya tanpa memilih di antara mereka. Sehingga tidak akan menambah kesulitan rakyat dalam masa isolasi dan rakyat tidak perlu mengkhawatirkan kelangsungan hidup mereka.

Karna mereka memiliki pemimpin yang amanah dan mencintai rakyatnya. Sehingga dalam peradaban kepemimpinan Islam akan didapati pemimpin yang nyata mencintai rakyatnya dan Ia pun akan dicintai oleh rakyatnya.

Semoga pemerintah Indonesia memperhatikan dampak yang akan menimpa rakyatnya dan mempertimbangkan kembali kebijakan membahayakan negeri. Wallahu a’lam bissawab

Penulis: Samsinar (Relawan Opini) Makassar