Ketika Sekolah Berkualitas Menjadi Barang Mahal

OPINI—Tahun ajaran baru seharusnya menjadi momen penuh harapan bagi setiap keluarga. Namun bagi sebagian orang tua, masa ini justru menghadirkan kecemasan baru. Bukan hanya tentang bagaimana anak dapat bersekolah, tetapi juga bagaimana memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan yang semakin berat.

Pendidikan yang seharusnya menjadi jalan untuk membangun masa depan generasi kini sering kali terasa seperti perjuangan panjang. Orang tua harus memikirkan biaya masuk sekolah, perlengkapan belajar, seragam, hingga mencari sekolah yang dianggap mampu memberikan kualitas terbaik bagi anak.

Keluhan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kembali muncul di masyarakat. Sejumlah orang tua dan siswa menghadapi persoalan ketika tidak mendapatkan sekolah yang diharapkan.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah keterbatasan daya tampung sekolah, terutama sekolah yang dianggap memiliki kualitas lebih baik dan menjadi tujuan banyak peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan (Liputan6.com, 29/06/2026).

Tidak hanya persoalan akses sekolah, beban biaya pendidikan juga semakin dirasakan masyarakat. Setiap tahun ajaran baru, keluarga harus menyiapkan berbagai kebutuhan seperti seragam, perlengkapan belajar, dan kebutuhan penunjang lainnya. Bagi sebagian keluarga, pengeluaran tersebut bukan sesuatu yang ringan.

Akibatnya, tahun ajaran baru yang seharusnya menjadi kebahagiaan justru menjadi tekanan. Orang tua dipaksa mencari cara agar anak tetap mendapatkan pendidikan yang layak di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah.

Pendidikan dalam Kapitalisme: Ketika Hak Dasar Berubah Menjadi Beban

Persoalan pendidikan hari ini tidak hanya tentang sistem penerimaan murid baru atau mahalnya kebutuhan sekolah. Ada persoalan yang lebih mendasar, yaitu bagaimana pendidikan dipandang dalam sistem yang berjalan.

Dalam sistem kapitalisme, pendidikan cenderung ditempatkan dalam kerangka layanan yang mengikuti mekanisme pasar. Ketika pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, maka masyarakat perlahan dibebani untuk memenuhi kebutuhan pendidikan secara mandiri.

Akibatnya, pendidikan berkualitas menjadi sesuatu yang tidak sepenuhnya mudah diakses oleh semua kalangan. Mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar dapat memilih berbagai fasilitas pendidikan terbaik, sementara masyarakat kecil harus berjuang mendapatkan kesempatan yang sama.

Inilah yang membuat sekolah berkualitas terasa seperti barang mahal. Bukan karena ilmu itu bernilai rendah, tetapi karena sistem membuat akses terhadap kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan finansial.

Masalah SPMB juga memperlihatkan persoalan yang lebih dalam. Ketika kualitas sekolah belum merata, masyarakat akhirnya berlomba mencari sekolah tertentu yang dianggap lebih baik. Artinya, masalah pendidikan bukan hanya tentang aturan masuk sekolah, tetapi tentang kegagalan menghadirkan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

Negara yang seharusnya menjadi pengurus utama pendidikan sering kali lebih banyak berperan sebagai pembuat aturan. Sementara kebutuhan pendidikan seperti biaya pendukung, fasilitas, dan berbagai kebutuhan lainnya masih banyak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab. Pendidikan yang seharusnya menjadi investasi besar untuk membangun generasi justru sering berubah menjadi beban keluarga.

Islam Menjadikan Pendidikan sebagai Hak Rakyat

Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan penting yang wajib dijamin negara. Pendidikan bukan sekadar layanan, tetapi bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun kualitas manusia.

Dalam Islam, negara berperan sebagai pengurus urusan umat. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab pendidikan kepada masyarakat, sebab generasi adalah aset utama sebuah peradaban.

Islam mendorong negara untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses oleh seluruh rakyat tanpa melihat kondisi ekonomi.

Dengan pengelolaan sumber daya negara yang amanah, pembiayaan pendidikan dapat dilakukan sehingga masyarakat tidak dibebani dengan biaya yang menghalangi mereka mendapatkan ilmu.

Karena itu, persoalan pendidikan hari ini tidak cukup diselesaikan hanya dengan perbaikan aturan teknis. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang bahwa pendidikan adalah hak rakyat yang wajib dijamin.

Sebab masa depan bangsa tidak akan lahir dari pendidikan yang mahal, tetapi dari sistem yang benar-benar memuliakan ilmu dan memberikan kesempatan belajar bagi setiap manusia. (*)

Wallahu a’lam bishshawab.