OPINI—Kisruh pendidikan di tengah pandemi belum juga berakhir, setelah sebelumnya PJJ menjadi kebijakan paling ampuh dalam menyelamatkan nasib pendidikan di negeri ini, perasaan rakyat kembali diadu dengan kekhawatiran kelanjutan pendidikan anak mereka dikarenakan sarana dan prasara yang kurang mendukung dalam keberlangsungan PJJ tersebut. Hal ini memunculkan desakan publik agar pembelajaran tatap muka segera dilaksanakan.

Mendikbud Nadiem Makadiem mengadakan Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Dalam rapat kerja itu membahas sejumlah isu krusial di dunia pendidikan, salah satunya terkait persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) pada Juli 2021 mendatang.

Selain itu, rapat juga membahas mengenai rencana pemerintah untuk memberikan vaksinasi guru, asesmen nasional, serta penerimaan peserta didik baru. (Kompas.com, 19/03/2021)

Dalam pembelajaran tatap muka (PTM) tentu membutuhkan persiapan yang begitu besar agar tidak menjadi klaster baru  penyebaran Covid-19. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan saat proses belajar berlangsung.

Belum lagi para pendidik dan peserta didik harus beradaptasi dengan kondisi yang baru, dimana mereka akan melaksankan proses pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker, jaga jarak dan hal lain agar terhindar dari penyebaran virus.

Dilansir dari REPUBLIKA.co.id 03/04/21, menurut Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan mengatakan setidaknya ada lima hal yang harus disiapkan sebelum sekolah tatap muka dilakukan. Kelima hal tersebut adalah pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, dan anak (peserta didik).

Pertama, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan di wilayahnya. Sekolah yang siap dan belum siap harus diketahui datanya oleh pemerintah daerah tersebut.

Komponen kedua, sekolah perlu menyiapkan seluruh infrastruktur yang dibutuhkan dalam adaptasi kebiasaan baru. Seperti memiliki ruang ganti untuk warga sekolah yang naik kendaraan umum dan berganti seragam dan ruang isolasi sementara  jika ada warga sekolah yang sakit.

Komponen ketiga, para guru harus memiliki persiapan salah satunya tetap memperhatikan pemakaian masker selama berada dlingkungan sekolah agar menjadi  contoh  bagi peserta didik.

Selain itu para guru juga wajib melakukan pemetaan materi pembelajaran antara materi yang sulit dan mudah. “Untuk materi yang sulit dan sangat sulit dibahas saat PTM, sedangkan materi yang mudah dan sedang diberikan di PJJ. Mengingat PTM hanya separuh kelas, maka PTM dan PJJ harus dilakukan secara bergantian,” kata Retno menjelaskan.

Komponen keempat, para orang tua harus memberikan pemahaman pada anaknya agar tetap memeperhatikan protokol kesehatan saat berada di lingkungan sekolah dan langsung pulang ketika proses pembelajaran telah selesai.

Komponen terakhir yang penting untuk disiapkan adalah peserta didik. Peserta didik merupakan kelompok utama yang wajib diedukasi untuk mengubah perilaku saat PTM di saat pandemi.

Dengan melihat serangkaian persiapan yang disarankan KPAI, apakah pemerintah sudah siap dengan hal itu? Sementara disisi lain keberadaan PJJ selama setahun ini, belum bisa menutupi keberlangsungan pendidikan karena banyaknya hambatan dan tantangan serta keterbatasan dari sarana yang ada.

Pemerintah harus memiliki persiapan yang matang, tidak hanya karena berbagai desakan publik untuk sekolah tatap muka, pemerintah langsung menyampaikan keputusan sekolah tatap muka tanpa memberi perhatian berimbang pada penyiapan infrastruktur dan protocol Kesehatan yang memadai.

Pemerintah seharusnya bisa belajar dari kebijakan PJJ sebelumnya. Karena sekolah tatap muka akan dibuka kembali di tengah pandemi. Harapan dari kebijakan baru bisa mendatangkan keberuntungan untuk pendidikan, malah menjadi ledakan penyebaran covid-19 karena kurangnya persiapan dari aparat yang ada.

Kebijkan ini meskipun tujuannya adalah untuk kepentingan pendidikan agar tidak terjadi loss learning pada peserta didik, tapi keamanan rakyat juga perlu diperhatikan. Semua itu dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam penerapan kebijakan.

Negara seharusnya memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya sebagai pilar keberhasilan dari penerapan sistem aturan yang ada.

Seperti inilah kebijakan dalam sistem kapitalisme. Kebijakan yang diterapkan harusnya bisa memberikan kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun jaminan keamanan dan nyawa seakan menjadi taruhan dari keputusan yang ada.

Berbeda dengan kebijakan dalam sistem Islam. Dalam Islam pemilik kebijakan akan menjadi pengurus dari rakyatnya, segala yang menjadi kebutuhan rakyatnya akan menjadi pengurusannya. Sebagaimana dalam sebuah hadist:

Rasulullah saw bersabda: “Seorang imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Seorang imam atau pemimpin akan bertanggungjawab dalam urusan rakyatnya. Misalnya dalam dunia pendidikan, negara akan menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang keberlangsungan pendidikan yang ada.

Dalam kondisi pandemi seperti ini  yang dibutuhkan adalah tanggung jawab pemerintah menyediakan infrastruktur – fasilitas dan memastikan kesiapan sekolah untuk melaksanakan PTM di masa pandemi.

Negara akan membuat road map untuk pemetaan wilayah sehingga penyebaran virus bisa diatasi. Wilayah yang berada pada zona aman dari virus bisa menjalankan  pembelajaran tatap muka (PTM) seperti biasanya sedangkan wilayah yang terindikasi ada virus di tengah-tengah masyarakat, maka harus diberikan perhatian khusus dengan penyediaan pelayaanan kesehatan dari negara sehingga mengurangi penyebaran virus bahkan menghentikan penyebarannya sehingga proses pembelajaran bisa berjalan kembali seperti sediakala.

Negara dalam Islam diwajibkan membuat kebijakan bukan berdasar desakan publik semata tapi  menimbang faktor jaminan keamanan-keselamatan manusia di atas pertimbangan kemudahan yang ada. (*)

Wallahu a’lam bisshowab.

Penulis: Anggun Sunarti, SH (Aktivis Dakwah)