OPINI—Geger, kasus penjualan pulau di sebuah situs online kembali terjadi. Pulau tersebut berada di wilayah Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diperjualbelikan secara luas di internet untuk individu tertentu.

Ditegaskan oleh Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi bahwa tidak ada penjualan pulau di Indonesia, baik untuk pulau besar maupun kecil.

Selanjutnya Taufiq mengatakan bahwa tidak ada yang dijual di Indonesia dan tidak ada pulau yang akan dijual serta tidak mungkin kita menjual kedaulatan kita (Liputan6.com, 8/2/2021).

Pulau Lantigiang Kepulauan Selayar
Pulau Lantigiang Kepulauan Selayar.

Hal serupa terjadi di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pulau Lantigiang bahkan dikabarkan sudah laku terjual senilai Rp900 juta kepada seorang wanita bernama Asdianti Baso. Wanita kelahiran Selayar  yang saat ini berdomisili di Bali, dikabarkan sudah membayar uang muka sebesar Rp10 juta kepada Syamsu Alam. Penjual mengaku, Pulau Lantigiang yang tak berpenghuni tersebut sudah lama dikuasai atau dimiliki neneknya.

Hingga kini, Polisi masih terus melakukan pengembangan untuk mengungkap tersangka baru dalam kasus penjualan Pulau Lantigiang. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan mengatakan bahwa usai menetapkan satu tersangka, penyidik Polres Selayar bersama Direktorat Kriminal Umum Polda Sulsel masih mendalami keterangan para saksi. Sejauh ini sudah ada 11 saksi yang diperiksa terkait pulau yang berada di Kecamatan Takabonerate tersebut, ujar Zulpan (regional.kompas.com, 7/2/2021).

Fakta penjualan atau lepasnya pulau, bukan hal baru di negeri ini. Misal di tahun 2002, pulau yang akhirnya lepas adalah Pulau Sipadan dan Ligitan melalui Mahkamah Internasional yang memutuskan dimiliki Malaysia.

Terkait Pulau Lantigiang, polemik pun bermunculan di masyarakat. Mengingat Pulau Lantigiang masuk dalam kawasan Taman Nasional Takabonerate, kawasan yang dilindungi. Pertanyaannya, mengapa ada warga yang berani menjual aset negara atas nama pribadi? Apakah kontrol negara terhadap kepemilikan umum sudah sangat lemah?

Kebebasan Kepemilikan

Indonesia sebagai negara kepulauan, tentu saja menjadi incaran banyak mata. Di Sulsel sendiri, beberapa kasus pelanggaran yang terjadi di pulau, lama-kelaman akhirnya menguap. Baik itu pelakunya WNA maupun oleh warga pulau sendiri. Namun diduga karena lemahnya penegakan hukum di negeri ini, membuat para pelaku tak jera.

Ditambah lagi, rakyat sudah jenuh dipertontonkan dengan berbagai kasus yang mayoritas menjerat oknum pejabat, yang menyebabkan negara mengalami kerugian tidak sedikit. Hukum seolah tajam ke bawah tumpul ke atas.

Pulau sebagai aset negara yang semestinya dikelola dengan baik untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, seperti termaktub dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal ini hanyalah sekadar pernyataan tanpa makna.

Kondisi seperti ini memang sangat rawan terjadi. Tersebab dalam sistem kapitalisme menganut asas kebebasan kepemilikan selain kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan berkeyakinan. Indonesia sebagai pengemban sistem ini, tentu saja mengikuti arus permainan politik global.

Dimana pengelolaan kepemilikan umum berbasis kebebasan ini, sarat dengan kepentingan para pemodal (kapitalis). Hal ini tak terlepas dari regulasi yang dibuat dalam sistem demokrasi, sistem transaksional yang sudah jamak diketahui.

Negara Harus Berdaulat

Kepemilikan dalam Islam dibagi dalam tiga yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing memiliki regulasi tanpa melanggar atau menggangu kepemilikan yang lain. Syariah Islam dengan pengaturan yang sempurna dan detil, menegasikan terjadinya kecurangan dan pelanggaran.

Pulau terkategori kepemilikan umum. Negara hadir sebagai pengontrol, agar tidak terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat dan distribusi tepat sasaran. Hasil pengelolaan harta dari kepemilikan umum dimasukkan di baitul mal pada pos kepemilikan umum, dengan tidak mengganggu pos kepemilikan negara ataupun pos zakat. Dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan rakyat, baik Muslim maupun non Muslim.

Negara berdaulat dan mandiri dalam pengelolaan harta kepemilikan umum. Kekayaan alam yang melimpah termasuk pulau, yang telah dikaruniai oleh Allah Swt. dikelola atas dasar ketakwaan kepada-Nya. Sanksi yang tegas akan dijatuhkan bagi siapa saja yang melanggar aturan. Tak pandang bulu, baik skala individu maupun negara, baik kalangan pejabat atau rakyat biasa. Keadilan benar-benar ditegakkan atas dasar hukum syara.

Oleh karena itu, jika negeri ini akan diberkahi, seyogianya mengambil sistem yang sudah terbukti mampu menyejahterakan manusia selama hampir 1300 tahun lamanya. Terkait kepemilikan umum, sudah ditegaskan dalam sebuah hadis: Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Sehingga, pelanggaran atas aturan-Nya, akan membuat kerusakan di muka bumi dan kesengsaraan bagi semua makhluk hidup. Wallahualam bis Showab. (*)

Suryani Syahrir
Dr. Suryani Syahrir
Penulis: Dr. Suryani Syahrir (Dosen dan Pemerhati Sosial)