OPINI—Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tinggal menghitung hari. Namun kasus COVID-19 di Indonesia semakin tidak terkendali. Rumah sakit penuh dan semakin banyak tenaga kesehatan berguguran. Desakan agar hari pencoblosan ditunda pun semakin mengemuka.

Jika melihat tingkat penyebaran virus yang tak kunjung melandai. Maka sudah sewajarnya jika pilkada tahun ini ditunda. Sebab, bisa menyebabkan munculnya klaster-klaster baru. Bahkan bisa menjadi bom waktu yang melipatgandakan kasus penyebaran virus covid-19. Belum dimulai saja, korban sudah berjatuhan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) menetapkan debat terbuka kandidat pilkada hanya berlangsung satu kali. Sebelumnya, debat direncanakan tiga kali di Batam.keputusan ini diambil setelah tiga anggota KPU Kepri tertular COVID-19. Saat ini mereka sedang dirawat dan menjalani karantina terpadu. detikNews.com, 12/11/2020
Setelah sebelumnya diberitakan 70 calon kepala daerah/wakil kepala daerah terinfeksi virus COVID-19 dan empat di antaranya meninggal dunia.

Berkorban Demi Demokrasi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. Melalui akun media sosial twitter @hamdanzoelva, Jumat (27/11/2020), beliau menyampaikan cuitnya “Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia.”

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi virus Corona (Covid-19). “100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi Covid-19. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi,” ujarnya. Bisnis.com, 28/11/2020.

Lantas, mengapa pilkada di tengah pandemi ini terkesan dipaksakan?

Dengan melihat kondisi tingkat penyebaran virus yang belum melandai bahkan cenderung meningkat. Padahal melaksanakan pemungutan suara ditengah Pandemi Covid-19 tentu juga harus mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi.

Terutama masalah keamanan dan keselamatan petugas dan pemilih dari ancaman penularan Covid-19. Hal ini dikarenakan beberapa tahapan penting Pilkada memungkinkan menimbulkan kerumunan massa.

Penerapan protokol kesehatan memang tertera di atas kertas. Masalahnya adalah penerapannya di lapangan. Berkaca pada pengalaman pra-pemilihan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sepanjang 15-24 November saja terdapat 373 pelanggaran dari 18.025 kegiatan kampanye tatap muka. Dari jumlah itu, Bawaslu hanya membubarkan 39 kegiatan dan 328 lainnya diberi surat peringatan. Tirto.id, 5/12/2020

Darurat Kepemimpinan

Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tersebut sangat jelas bahwa salah satu alasan yang menguatkan dilanjutkannya pelaksanaan Pilkada 2020 adalah agar tak banyak kekosongan jabatan. Karena saat posisi kepala daerah diisi oleh pelaksana tugas kepala daerah, bukan hanya legitimasi tak kuat dalam menjalankan roda pemerintahan, tapi juga lemah dalam eksekusi kebijakan penanganan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Mungkin alasan tersebut tepat. Namun masyarakat saat ini tidaklah darurat ‘pemimpin’ tapi darurat kepemimpinan. Dalam KBBI disebutkan pemimpin adalah orang yang memimpin sedangkan kepemimpinan adalah perihal memimpin; cara memimpin. Menjadi seorang pemimpin adalah mudah, cukup punya massa banyak serta didukung oleh dana yang besar. Namun belum tentu pandai soal kepemimpinan.

Melihat penanganan wabah covid-19 ini, dengan kebijakan-kabijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dimana rakyat saat ini berada dalam kondisi dilematis. Mau tinggal di rumah tapi tidak bisa makan atau keluar rumah dengan ancaman terserang virus.

Belum lagi rasa tidak aman dengan informasi-informasi seputar penyebaran virus yang simpang siur. Banyaknya angka pengangguran imbas dari PHK massal dan masalah-masalah lainnya. Terlihat sangat jelas bahwa rakyat membutuhkan kepemimpinan yang baik dan benar, bukan hanya sosok seorang pemimpin.

Berbicara tentang kepemimpinan, Islam sebagai aturan hidup yang sempurna tentulah sangat tepat dijadikan acuan. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya dimaknai kekuasaan, tetapi juga bermakna tanggungjawab.

Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai kekuasaan, Allah SWT. mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 26 bahwa hakikat kekuasaan itu adalah milik Allah SWT. Allah SWT yang memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah pula yang mencabut kekuasaan dari siapapun yang dikehendaki-Nya.

Kepemimpinan bukan berarti keistimewaan, tapi ia adalah tanggung jawab. Bukan fasilitas tetapi pengorbanan. Bukan leha-leha, tetapi kerja keras. Juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kesewenangan melayani. Selanjutnya kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak.

Substansi kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sebuah amanat yang harus diberikan kepada orang yang benar-benar “ahli”, berkualitas dan memiliki tanggung jawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik. Inilah beberapa kriteria yang Islam tawarkan dalam memilih seorang pemimpin yang sejatinya dapat membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, harmonis, dinamis, makmur, sejahtera dan tentram Wallahu a’lam bisshawab. (*)