OPINI—Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengungkapkan rencana pembelajaran tatap muka di sekolah pada Juli 2021. Kebijakan ini merespon keresahan publik terhadap berbagai kendala yang terjadi selama PJJ. Seperti kurangnya minat belajar siswa, siswa kesulitan memahami materi pelajaran, serta menurunnya nilai-nilai mental positif siswa.

Berbagai persiapan telah dilakukan agar pembelajaran tatap muka berjalan lancar, mulai dari pengurangan durasi belajar, pengurangan jumlah siswa dalam kelas, serta memperketat protokol kesehatan. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan pembelajaran bukan hanya didukung dari aspek teknis, lebih dari itu persiapan kurikulum justru sangat menentukan keberhasilan pencapaian pendidikan.

Uji sekolah tatap muka telah berlangsung di berbagai sekolah yang sudah siap, mulai awal April dan bakal berlangsung selama sebulan. Selama berjalan, pelaksanaannya bakal dievaluasi. Jika berjalan lancar, jadwal sekolah tatap muka berpotensi ditambah, begitu pula durasi belajar mengajar di kelas. Padahal, kebijakan di bidang pendidikan seharusnya tidak dijadikan ajang percobaan. Apalagi pandemi belum juga berakhir. Maka, keselamatan siswa dan guru haruslah yang utama.

Dalam kondisi pandemi, justru negara harus fokus dalam penanggulangan virus Covid-19. Negara boleh memetakan wilayah yang sudah aman agar bisa beraktivitas secara normal, termasuk sekolah tatap muka. Sedangkan wilayah yang masih terjangkit, diberikan pengobatan dan pelayanan terbaik.

Sebaliknya, semua hal yang berkaitan dengan kelancaran pembelajaran sudah harus dipersiapkan secara matang oleh pihak pemerintah. Bukan diserahkan kepada masing-masing pihak sekolah. Sebab, masih banyak sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan para guru dalam menjalankan pembelajaran yang mengkolaborasikan konsep daring dan tatap muka.

Seperti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam SKB Empat Menteri tentang panduan pembelajaran tatap muka berapa waktu lalu. Orangtua memiliki hak konsensus, yakni hak penuh untuk memilih apakah anaknya tetap belajar dari rumah (BDR) atau memulai blended learning (perpaduan tatap muka dan pembelajaran daring).

Nadiem mengatakan, sekolah memiliki dua metode pembelajaran di masa transisi, yaitu wajib membuka pembelajaran tatap muka terbatas dan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh. (kompas.com 1/4/2021).

Pasalnya, menjalankan satu metode pembelajaran daring masih ada guru yang kesulitan. Apalagi, menggunakan dua metode yang sudah pasti menyibukkan guru dalam membuat perangkat pembelajaran. Tentu, semua kondisi ini harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang kebijakan pendidikan.

Perhatikan Kualitas Pendidikan

Negara adidaya dibangun dari kemampuan suatu bangsa dalam memiliki bidang politik dan ekonomi yang tangguh. Sementara, kecerdasan politik itu harus ditumbuhkan dari penerapan sistem pendidikan. Bahwa, negara harus mencetak generasi yang unggul dari aspek sains dan teknologi juga harus paham politik, agar tak mudah dipolitiki (dikendalikan) oleh pihak luar.

Maka, negara harus merancang sistem pendidikan yang berkualitas secara mandiri.
Sebelum pandemi, kualitas pendidikan kita sangat memprihatinkan. Gambaran output pendidikan melahirkan generasi yang individualis, materialistik, pragmatis, hedonis dan liberalis. Jauh dari nilai-nilai religius.

Kegagalan pendidikan dalam mencetak generasi pemimpin, tidak lepas dari pengaruh penerapan sistem kapitalisme yang diadopsi negara kita. Sistem ini menjadikan materi sebagai orientasi pendidikan. Tujuan pendidikan pun diselaraskan dengan kebutuhan pasar industri.

Oleh karena itu, perbaikan dunia pendidikan membutuhkan perubahan mendasar dengan menetapkan visi pendidikan sebagai pembentuk dan pelestari peradaban yang gemilang.

Keunggulan Sistem Pendidikan Islam
Islam mendorong dengan tegas menuntut ilmu sebagai aktivitas ibadah yang akan meninggikan derajat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Adapun sistem pendidikan Islam dibangun atas dasar aqidah Islam. Tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk anak didik yang beriman dan bertakwa, berkepribadian Islam, serta menguasai ilmu kehidupan.

Secara empiris, penerapan sistem pendidikan Islam berhasil mencetak generasi cerdas. Pada saat itu terus bermunculan ilmuan sekaligus ulama, dengan karya yang mendunia. Diantaranya Ibnu Sina pakar kedokteran, filsafat, astronomi dan matematika. Karyanya “Al Qonun fi Al Thibb” menjadi buku rujukan utama bidang kedokteran dunia selama 700 tahun.

Bahkan, sistem pendidikan Islam pernah mengungguli semua bangsa dan menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan dunia. Pencapaian ini meniscayakan peran negara secara totalitas dalam mengurusi semua urusan rakyat.

Dalam Islam, negara wajib menyediakan pendidikan yang berkualitas secara gratis untuk semua rakyat. Dalam kondisi apapun, negara bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana serta penetapan kurikulum. Adapun pembiayaan pendidikan diambil dari Baitul mal (kas) negara.

Maka, sistem pendidikan Islam merupakan solusi persoalan pendidikan hari ini. Wallahu a’lam bisshowab. (*)

Penulis: Irmayanti, S.Pd (Praktisi Pendidikan)