OPINI – Pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir tiga bulan namun belum terlihat titik akhirnya. Semakin hari perkembangan penanganan dari virus ini semakin tak jelas. Kini, pemerintah merilis strategi new normal life sebagai strategi penanganan wabah ini.

Dimuat pada laman kompas.com (13/5), “Kementerian perekonomian mengeluarkan skenario “hidup normal” atau “new normal” dengan timeline pemulihan ekonomi nasional usai pandemi Covid-19. Skenario ini dibuat mulai awal Juni mendatang.

Dalam timeline tersebut dirumuskan lima fase atau tahapan yang dimulai tanggal 1, 8, 15 Juni, dan 6, 20, 27 Juli 2020. Adapun fase itu akan diikuti dengan kegiatan membuka berbagai sektor industri, jasa bisnis, toko, pasar, mal, sektor kebudayaan, sektor pendidikan, aktivitas sehari-hari di luar rumah.”

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto merilis aturan new normal bagi para karyawan. Kebijakan itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi (detikcom, 23/5).

Dengan kata lain, pemerintah tengah menyiapkan skenario new normal untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) di tengah pandemi Covid-19.

Menteri BUMN Erick Thohir meminta perusahaan pelat merah melakukan sejumlah langkah dalam rangka mengantisipasi skenario The New Normal. Hal itu tertuang dalam surat edaran Erick yang ditujukan pada direktur utama BUMN.

Alex Denni selaku Deputi SDM, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, menyatakan “Dalam konteks inilah BUMN harusnya menjadi influencer dan role model segera menggerakkan masyarakat menuju new normal. Kenapa begitu?

Karena BUMN menjadi lokomotif lebih sepertiga ekonomi. Kalau BUMN bergerak lokomotif bergerak mendorong ke new normal, maka mudah-mudahan segera masuk new normal dengan alamiah,” (detikcom, 23/5).

Di satu sisi pemerintah menerapkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berhubungan dengan pelanggaran PSBB.

Namun anehnya, pemerintah terkesan enggan melaksanakan tugasnya untuk menjamin kebutuhan masyarakat berdasarkan pasal 50, 51 dan 52 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tampak negara tidak mampu menjamin seluruh kebutuhan masyarakat. Dampaknya, sebagian rakyat harus berjuang sendiri melanjutkan hidup.

Sehingga, masyarakat yang tak mampu bertahan, merasakan kesulitan mendapatkan makanan, kelaparan hingga meninggal dunia. Masyarakat dibuat bingung dan terkatung-katung dengan rentetan kebijakan pemerintah.

Antara Tren Global dan Kesiapan Indonesia

PBB telah mencanangkan konsep “new normal” sebagai formula dan peta jalan bagi solusi persoalan dunia hari ini. Sebagaimana dimuat dalam lamannya melalui artikel tertanggal 27 April 2020 bertajuk “A New Normal: UN lays out roadmap to lift economies and save jobs after Covid-19” (New Normal: Peta jalan yang diletakkan PBB bagi peningkatan ekonomi dan penyelamatan lapangan pekerjaan setelah Covid-19).

Penguasa gencar menarasikan “new normal”. Para pejabat terus mengajak rakyat agar terus bersiap menerima fakta, bahwa kehidupan tidak mungkin kembali seperti semula. Mereka meminta rakyat menjalani hidup “normal” di tengah ancaman wabah Covid-19.

Sikap pemerintah pun terlihat gagap dalam menghadapi pandemi, sehingga kebijakan yang lahir terkesan prematur. Seruan #StayAtHome saja membuat mereka kewalahan, apalagi jika masyarakat diberikan keleluasaan untuk keluar masuk rumah meskipun dengan tetap mengikuti protokol.

Padahal disinyalir dari kebijakan sebelumnya saja bahkan setelah adanya new normal ini akan membawa Indonesia pada potensi second wave kasus Covid-19.

Wajah Kapitalis, Trendsetter ‘New Normal’

Indonesia telah berada dalam cengkeraman penjajahan ekonomi dan politik Barat, maka “new normal” hanya menunjukkan penjajahan dalam suasana baru; suasana ketika Covid-19 sedang berkecamuk dan tuntutan imperialisme yang lebih besar atas resesi terparah dalam sejarah. Sehingga, penderitaan yang akan ditimbulkan pada masyarakat tentu akan lebih dalam lagi.

Selain berkarakter imperialisme, karakter peradaban kapitalisme yang tidak kalah buruk dan berbahaya adalah mengakui nilai materi semata.

Aspek ekonomi yang hanya membahas aspek materi dan manfaat dalam sistem ekonominya, menjadi fokus bahkan mengatasi urusan kesehatan dan nyawa manusia. Bahkan, kesehatan sendiri tidak lebih dari jasa yang harus dikomersialkan.

Hal ini diadopsi pada konsep “new normal”. Demi hasrat meraih nilai materi, rezim berkuasa berlepas tangan dari mengatasi pandemi Covid-19 yang tengah berkecamuk. Kendati untuk itu, kesehatan dan nyawa miliaran manusia taruhannya.

Bagi peradaban Kapitalisme hal itu sah-sah saja, sebab ditopang oleh worldview sekulerisme, di mana Pencipta tidak dianggap berperan dalam konstruksi peradaban.

Hidup matinya perekonomian dalam sistem Kapitalis tergantung pada swasta. Negara hanya numpang hidup saja yaitu menerima pajak dari sektor swasta. Jika ada pajak, negara hidup. Namun jika tidak ada pajak, maka negara akan mati.

Sementara untuk mengukur hidup matinya swasta adalah dari pertumbuhan ekonomi. Jika rakyat di rumah tanpa bekerja, maka roda ekonomi akan berhenti dan pertumbuhan ekonomi akan mandeg. Beginilah struktur alami dari negara yang menganut sistem kapitalisme.

Kapitalisme menjadikan penguasa sebatas regulator, sementara layanan publik diambil alih oleh dunia usaha sehingga layanan publik berubah menjadi sektor komersil atau lahan investasi.

Karenanya, selama Indonesia masih mengadopsi ideologi Kapitalisme, harapan akan adanya penguasa yang melayani rakyat sepenuh hati dan amanah hanya akan menjadi delusi belaka.

Islam, Solusi Entaskan Pandemi

Di tengah himpitan ekonomi yang menjadi alibi rezim, di samping lubang kehancuran Kapitalisme, maka sudah saatnya dunia ini berpikir untuk mencari tatanan baru yang kiranya mampu bertahan dan anti krisis meski dunia dilanda pandemi. Umat Islam mestinya melihat pandemi global ini dalam perspektif akidah dan peradaban.

Dengan begitu, akan terlihat bahwa hanya Islam-lah pembebas dunia dari agenda hegemoni. Beserta dengan lembaga internasional seperti WHO, PBB, WB, IMF, dan korporasi raksasa dunia yang menjadikan kesehatan dan nyawa manusia sebagai objek komersialisasi.

Karena pada hakikatnya, wabah atau fenomena alam dan apapun itu, bila ditakar dengan standar keimanan, datangnya dari sang Maha Pencipta. Memiliki obat atau solusi adalah suatu kepastian.

Hari ini, dengan karakternya yang begitu sempurna, peradaban Islam adalah satu-satunya harapan dunia. Pembebas dari pandemi Covid-19 yang berlarut-larut.

Maka, tidakkah kita menginginkan sistem Islam mengatur aspek kehidupan? Yang meniscayakan terwujudnya nilai materi, spiritual, kemanusiaan, dan moral secara serasi. Wama tawfiqi illa billah. (*)

Penulis: Kiki Nurmala Maha Putri, S.Si. (Aktivis Muslimah, Pegiat Opini)