Pemindahan Ibu Kota Negara: Solusi yang “Bermasalah”

Pemindahan Ibu Kota Negara
Andi Tenri Rawe, S.Pd.

OPINI—Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU dalam rapat Paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan III tahun sidang 2021-2022, pada Selasa (18/1/2022). Terdapat 8 fraksi yang menyetujui sedangkan yang tidak menyetujui hanya satu fraksi saja yaitu F-PKS. Disepakati pula Nusantara sebagai nama ibu kota baru.

Tuai Penolakan

Sejak awal ide pemindahan ibu kota digulirkan, telah banyak suara penolakan dan kritikan dari masyarakat,pengamat, maupun ahli. Hingga disahkannya RUU IKN  menjadi UU IKN beberapa hari yang lalu sampai hari ini kritikan tak kunjung berhenti.

Sebagaimana dari fraksi PKS yang mengemukakan alasan penolakannya, bahwa bentuk pemerintahan daerah Otorita IKN  tidak sejalan dengan UUD. Selain itu pembangunan Ibu Kota Negara akan membebani keuangan negara di tengah masa sulit akibat pandemi.

Begitu halnya dengan sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Mereka menilai RUU Ibu Kota Negara yang kini telah disahkan cacat secara prosedural.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kaltim Yohana Tiko pembangunan proyek ibu kota itu akan mengancam keselamatan ruang hidup rakyat. Termasuk ekosistem hewan langka. Juga berpotensi akan menggusur lahan-lahan masyarakat adat.

Mengatasi Masalah dengan Menimbulkan Masalah

Sekalipun pemerintah beralasan untuk pemerataan dan keadilan ekonomi karena selama ini pembangunan terpusat di Jakarta dan Jawa saja.

Berita Lainnya

Namun, sudah dapat terbaca bahwa pemindahan ibu kota adalah bentuk ketidakbecusan pemerintah menguraikan masalah Jakarta. Juga sebagai bentuk bagi-bagi proyek bagi rekanan yang selama ini banyak menyokong dalam kontestasi demokrasi.

Selain itu bentuk administratif Ibu kota yang baru berupa daerah otorita memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menunjuk secara langsung penguasa pada wilayah ibu kota baru. Itu artinya kolega yang selama ini belum kebagian kue kekuasaan dapat segera mendapatkan bagiannya.

Berbagai masalah nantinya akan mengancam wilayah ibu kota baru seperti kerusakan ekosistem akibat pembukaan lahan hutan untuk ibu kota, tata air, ancaman banjir, pencemaran serta pengerukan sumber daya alam untuk pembangunan IKN.

Selain itu ASN pusat yang saat ini berdomisili di Jakarta akan merasakan dampaknya yaitu berupa mutasi besar-besaran  yang berarti mereka harus meninggalkan keluarga dan tempat tinggal sebelumnya.

Anggaran IKN yang menempati porsi besar pada APBN akan memberatkan keuangan negara. Apalagi sumber pemasukan APBN sebagian besar dari utang  dan pajak. Bisa diprediksi bahwa utang negara kita akan semakin membengkak dan pajak akan semakin mencekik guna memenuhi keperluan dana pembangunan IKN.

Sekalipun pemerintah berkilah bahwa yang diutamakan adalah mengundang investor tetapi bahayanya tetap nyata yaitu akan dikuasainya negara kita oleh korporasi maupun investor asing. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi kedaulatan NKRI. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut adalah akibat paradigma kapitalisme yang digunakan pemerintah dalam mengurusi urusan umat.

Hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan segelintir dan mengorbankan rakyat banyak. Demokrasi yang masih digunakan sebagai cara untuk suksesi kepemimpinan merupakan pembuka jalan bagi  kerjasama pengusaha dan penguasa dalam membentuk simbiosis mutualisme.

Pemindahan Ibukota dalam Islam

Tercatat dalam sejarah Islam bahwa Ibu Kota Negara Islam pernah beberapa kali mengalami pemindahan. Tentu dengan berbagai pertimbangan politis.

Sultan Muhammad al Fatih memindahkan ibu kota ke Konstantinopel disebabkan wilayah tersebut merupakan kawasan perdagangan internasional dan keinginan meruntuhkan dominasi Byzantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah serta menegaskan kekuatan pengaruh islam di dunia internasional.

Jadi sangat jelas bahwa dalam islam pemindahan ibukota ada tujuan politisnya yaitu untuk memperkuat pengaruh Negara Islam dan mempermudah pengurusan umat  bukan malah menjadikan negara sebagai sandera dan rakyat jadi korban.

Begitu halnya pembangunan infrastruktur tak perlu jor-joran dan menelan biaya yang banyak sampai mengundang investor karena wilayah ibu kota baru memang sudah terdapat fasilitas yang memadai.

Kalaupun perlu dilakukan pembangunan infrastruktur tambahan untuk membuat ibu kota semakin maju dan modern tak perlu berhutang dan memajak rakyat karena sumber pembiayaannya diambil dari Baitul Mal.

Mengenai pengeluaran baitul mal juga jelas kaidahnya. Pengeluaran yang sifatnya untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bukan sebagai kompensasi apapun dan umat tidak sampai tertimpa penderitaan dengan ketiadaannya maka yang seperti ini ditentukan berdasarkan adanya harta.

Jika ada harta di baitul mal maka wajib disalurkan. Jika tidak ada harta maka kewajibannya gugur. Jadi tidak memaksakan diri seperti pembangun IKN saat ini yang bukan hanya tidak bermanfaat tetapi juga membahayakan. Wallahu’alam. (*)

Penulis: Andi Tenri Rawe, S.Pd (Praktisi Pendidikan)

***

Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.

Berita Terkait