MAKASSAR—Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menghadiri rapat koordinasi bersama Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/4/2022).
Rakor yang dihadiri langsung Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, dalam rangka membahas tindak lanjuti konsultasi publik ulang rencana pembangunan jalur kereta api Makassar – Parepare (Segmen E).
Wali Kota Danny menjelaskan, dalam hal soal pembebasan lahan, sebenarnya tidak ada warga yang keberatan.
“Itu adalah hal biasa, hanya saja perlu dijelaskan secara lengkap, misalnya terputus ini, padahal tidak, makanya solusinya memang elevated,” ucap Danny.
Sebagai ahli perencana tata ruang, Danny sangat tahu kesulitan yang dirasakan rakyat dan tahu dengan wilayah ini, olehnya itu karena dipilih oleh rakyat, saya harus tahu kesulitan rakyat.
“Maka saya harus bela rakyat saya. Karena saya bela rakyat itulah saya minta elevated. di Makassar semua elevated,” tuturnya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar sepakat dan sangat mendukung dengan adanya pembangunan jalur rel kereta api ini.
“Kita telah sepakat trase jalur, jalur tidak akan mungkin dirubah lagi, sisa kalau dia elevated, sisa 10 meter saja yang dibutuhkan. Kalau dia tidak elevated, 50 meter. Tapi kalau dia 50 meter akan bertindisan dengan jalan arteri, berbenturan dengan tata ruang,” jelasnya.
Berdasarkan dari kesepakatan tersebut, Danny akan segera menghadap langsung ke pak Menteri.
“Karena ini adalah tupoksinya menteri, saya segera menghadap pak menteri langsung, tidak boleh kita kosong juga, salah satu opsinya adalah Pemkot yang menyiapkan jalan jalur 10 meternya,” ungkapnya.
Danny mengatakan saat ini pembangunan jalur kereta api yang panjangnya tujuh kilo meter dari Mandai ke Newport tahun ini segera direalisasikan.
“Pembangunannya lebih cepat lebih bagus karena anggarannya sudah ada. Kalau tahun ini sampai di Mandai dulu, sampai tahun depan, sekalian juga kepala balai meminta pemerintah kota langsung desain LRT masuk kota. Senin selesai desain. Saya coba cari momen menghadap ke Pak Menteri,” imbuhnya. (*)
