OPINI – Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan pemerintah sejak wabah pandemi corona terjadi. Bantuan Sosial ini adalah jaminan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat pada saat pandemi.

Peraturan PSBB menyatakan pemerintah memberikan kebijakan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang berupa Bantuan Sosial Tunai kepada masing-masing daerah.

Hal ini menjadi masalah baru bagi pemerintah daerah dalam hal anggaran. Belum lagi penyaluran jaminan Bantuan Sosial Tunai yang tidak merata akibat mekanisme yang tidak jelas.

Salah satu contoh kasus tidak meratanya penyaluran Bansos terjadi di Serang. Puluhan warga yang tak mendapatkan bantuan Sosial Tunai (BST) mendatangi kantor desa kabupaten Banten pada Jumat (15/5) pukul 10.00 WIB.

Tak hanya merusak, bahkan warga juga membakar benda yang ada di kantor desa itu karena kekesalannya. Mereka menuding hanya 53 Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan bantuan pembagian BST di tengah covid-19, yang tidak adil dan merata.

Masyarakat menanyakan ke aparatur desa darimana data penerima BST diambil. Banyak warga yang mampu justru dapat bantuan tersebut.

Masyarakat meminta pembagian bantuan agar tepat sasaran yaitu masyarakat yang benar-benar membutuhkan, kata Kapolres Serang, AKBP Mariyono, melalui pesan singkatnya, cnnindonesia.com Jumat (15/05/2020).

Peristiwa ini terjadi akibat adanya mekanisme pendataan yang semerawut. Pemerintah sendiri mengaku masih terdapat banyak kelemahan pendataan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahap pertama.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjelaskan bahwa evaluasi penyaluran bansos tahap pertama menunjukkan masih banyak duplikasi data dan target yang tidak tepat sasaran. (Jumat, 15 Mei 2020, republika.co.id)

Pemerintah menyediakan dana bantuan ini Rp16,2 triliun dari Kementerian Sosial dengan nilai sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan selama tiga bulan.

Target penerima bansos belum tercapai. Yang bisa divalidasi Pemerintah hanya 7,96 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dari target 9 juta KPM di luar Jabodetabek.

Masih ada 1,04 juta KPM yang belum masuk data. Padahal di sisi lain keadaan ini diperparah dengan masih banyak duplikasi data dan target yang tidak tepat sasaran.

Jaminan pemerintah terhadap BST memberikan angin segar bagi masyarakat. Jelas sekali hal ini merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kebijakan PSBB, dimana setiap warga harus tetep diam di rumah.

Namun bagaikan pungguk merindukan bulan, BST yang dinanti-nantikan tak kunjung datang, masyarakat mulai resah dan bingung dengan setiap kebijakan pemerintah yang pelaksanaanya tak memberikan solusi yang tepat.

Penyaluran BST yang tidak tepat sasaran mengindikasikan ketidakhamonisan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Presiden Jokowi tidak membantah masih adanya ego sektoral dalam kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Pengakuan Presiden ini diungkapkan acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4) malam,

Adanya otonomi daerah mengakibatkan pemerintah daerah bisa mengelola sendiri keuangannya. Alhasil pemerintah daerah semakin berdaya dalam pengelolaan ekonominya, sedang pemerintah pusat semakin semrawut pengaturannya.

Dalam hal BST tampak pula terlihat dari ketidaksinkronan dan duplikasi data yang diterima. Secara otomatis menunjukkan lemahnya pemerintah dalam mendata setiap warganya yang mampu dan tidak mampu, akibatnya terjadi BST yang tidak tepat sasaran

Pembagian BST ini pun dimanfaatkan beberapa pihak dengan mengatas namakan pribadi dan golongan sebagai wujud pencitraan, alih-alih bisa saja mereka mengambil dana tersebut tidak lain dari pajak yang dibayar masyarakat.

Penyaluran BST disinyalir tidak akan memberikan solusi yang tuntas dimasa pandemi. Selain dari sisi jumlah yang sangat minim dan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan selama sebulan, teknis penyalurannya pun tidak ada kejelasan.

Berawal dari kacaunya pendataan, kebingungan pembiayaan/anggaran, serta upaya politisasi bansos demi kepentingan pejabat.

Semua ini terjadi karena tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada warga negara terdampak covid-19.

Kesungguhan pemerintah dalam hal ini tidak sebesar perhatiannya pada sektor perekonomian yang lumpuh.

Juga keengganan memangkas anggaran non prioritas yang tidak memberikan manfaat pada masyarakat banyak, namun hanya menguntungkan konglomerat.

Negara tampak ingin berlepas diri dari kewajiban dalam memberikan kebutuhan setiap warganya dengan buru-buru melonggarkan social distancing.

Saling lempar tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah juga kentara. Entah karena persaingan politik, maupun ketidakberdayaan anggaran.

Pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan warganya di setiap daerah.

Padahal, banyak daerah yang mengeluhkan juga kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi kebutuhan pemenuhan bantuan sosial.

Gambaran yang jelas tampak terlihat berbalik, bagaimana islam menangani setiap warganya pada masa-masa sulit baik dalam kondisi wabah dan masa kondisi kekurangan pangan.

Bagaimana sosok Abu Bakar yang membagi-bagikan selimut di tengah malam yang dingin karena khawatir umatnya akan kedinginan.

Begitu pula sosok Umar bin Khatab yang memanggul sendiri gandum dari Gudang Baitul Maal khawatir umatnya kelaparan.

Dalam salah satu hadits dikatakan “Imam adalah pengurus rakyat, Ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”. (HR.bukhori)

Sungguh di masa pandemi ini rakyat membutuhkan pengayoman dan negara bertangung jawab atas urusan rakyatnya. Penyaluran yang cepat dan tepat sasaran akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup rakyatnya.

Pendataan cepat lengkap dan akurat dilakukan khalifah secara cermat di bantu oleh para wazir.

Tertulis dalam sejarah bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutus seseorang melakukan pendataan dengan cermat siapa saja yang berhak atas zakat.

Jangan sampai terlewat. Meskipun akhirnya tak ada yang mau menerima zakat karena pada masa pemerintahannya rakyat sejahtera.

Tak hanya mumpuni dalam pendataan, kekhilafahan yang berdaulat pangan secara internal bahkan mampu memberikan bantuan kepada negeri-negeri yang membutuhkannya.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan bantuan kepada negeri lainnya ketika baitul maal negara khilafah menumpuk.

Daulah khilafah saat itu dalam masa kejayaan yang luar biasa. Dalam peradabannya negeri-negeri islam mengalami kejayaan berabad-abad lamanya.

Hubungan antara pemerintah pusat (khalifah) dalam sistem Khilafah mempunyai posisi yang amat besar, luas dan kuat.

Pemerintah daerah pun tunduk dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, semata-mata untuk menjalankan amanat yang besar.

Pemerintah daerah yaitu para wali yang ditunjuk Khalifah akan dengan mudah bersinergi dengan kebijakan pusat karena tidak ada desentralisasi keuangan.

Seyogyanya selalu diingat oleh siapapun yang menjadi pemimpin kaum muslimin, di akhirat kelak semua anggota tubuh akan diminta pertanggungjawabannya.

Termasuk, para pemimpin yang berlepas diri dari tangung jawabnya mengurus masyarakatnya akan Allah hisab di yaumul akhir kelak. Firman Allah :

ٱلۡيَوۡمَ نَخۡتِمُ عَلَىٰٓ أَفۡوَٰهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَآ أَيۡدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرۡجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (Surat Ya-Sin, Ayat 65). Wallahu’alam bishowab. [*]

Penulis: Rofiatul Hasanah (Founder Kuliah Online MQ Lovers Bekasi)