OPINI – Penghapusan Ujian Nasional (UN), menjadi topik hangat di tengah berbagai permasalahan yang menghantam sektor pendidikan negeri ini. Program ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan program Mendikbud sebelumnya. Sejak dulu telah ada program seperti UN, USBN, UTBK dan zonasi.

Sebagaimana apa yang terlihat, layaknya ritual wajib, kebijakan akan berganti seiring dengan pergantian kabinet pemerintahan termasuk perubahan kurikulum pendidikan.

Namun nyatanya, alih-alih menyentuh perbaikan secara fundamental, Mendikbud secara bergantian hanya merombak secara teknis saja atau melanjutkan program sebelumnya.

Sambutan baik mengalir berkaitan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan menerapkan asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional pada 2021, tidak hanya mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, tetapi juga mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil (kompas.com, 11/10/20).

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua IGI M Ramli Rahim pun menambahkan, “Pemerintah seharusnya lebih fokus untuk mencukupkan guru di seluruh Indonesia dibanding sibuk dengan ujian nasional atau hal-hal yang tidak diperlukan oleh anak didik kita,” kata Ramli (Republika.co.id, 13/12/20).

Tambal Sulam Kebijakan Pendidikan Ala Kapitalis

Permasalahan terkait guru, dan sederet permasalahan lain dalam dunia pendidikan semestinya segera diselesaikan. Memang benar, pemerintah tengah menggadang sebuah kebijakan, namun kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkesan membingungkan.

Pasalnya, permasalahan yang tengah dihadapi dalam dunia pendidikan bukan persoalan sepele, sehingga tidak cukup dengan program seperti penggantian UN menjadi asesmen yang merupakan perkara teknis.

Jika program ini ditujukan untuk perbaikan mutu pendidikan dan kualitas SDM, maka program ini jauh dari kata ampuh karena hanya sebatas mengganti teknis pelaksanaan dan administratif dari sistem lama ke sistem baru. Program ini tak ubahnya menambal atap rumah yang mengalami kebocoran.

Sejatinya, perbaikan mutu pendidikan menuntut perbaikan yang mendasar dan menyeluruh. Dimulai dengan perbaikan kurikulum, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesejahteraan guru dan pengembangan karakter peserta didik secara benar. Demikian halnya perbaikan kualitas SDM, terkait karakter, adab, dan moral.

Generasi unggul bukan sekadar nilai bagus dan keterampilan memuaskan. Tetapi, generasi unggul merupakan generasi yang memiliki kepribadian yang baik, karakter mulia, memahami manfaat dan cara mengamalkan ilmu dalam kehidupan untuk kemaslahatan manusia.

Mengingat kurikulum pendidikan kita berasas sekuler kapitalis, maka membentuk karakter mulia di sistem hari ini merupakan perkara yang sangat sulit.

Sekularisme bukan hanya menjauhkan manusia dari aturan Islam, tetapi juga mengaburkan pandangan kita tentang paradigma hakiki pendidikan.

Di sisi lain, sistem pendidikan hari ini merupakan produk dari sistem pemerintahan demokrasi sekuler kapitalis ini sarat akan biaya yang tinggi.

Maka wajar jika pendidikan dikomersialkan dan dijadikan komoditas pendayagunaan SDM agar siap kerja dan bersaing. Manusia hanya dibekali ilmu duniawi tanpa diimbangi ukhrawi.

Selanjutnya dibentuk untuk menjadi pekerja yang terampil, bukan pencetus perubahan ataupun pembangun peradaban gemilang.

Mustahil akan lahir bibit generasi yang cemerlang, selama sistem pendidikan ala kapitalis diterapkan dan asas sekuler masih dijadikan tolok ukur dalam merancang kurikulum pendidikan.

Dari sinilah problem pendidikan itu bermula, sehingga dalam hal ini kita dapat merumuskan solusi untuk menyelesaikan masalah pendidikan secara tuntas dan fundamental.

Program Pendidikan Masa Depan Ala Islam

Sepanjang penerapannya sebagai sistem kehidupan, Islam telah menjelma menjadi satu-satunya sistem yang mampu melahirkan generasi cerdas nan beradab.

Islam memprioritaskan pendidikan sebagai modal awal membangun sebuah peradaban. Sebagaimana dalam pandangan Islam, menuntut ilmu apalagi tsaqofah Islam adalah suatu kewajiban.

Standar pendidikan dalam Islam tegak di atas akidah Islam yang sahih sehingga mampu membentuk kepribadian islam sejak dini. Bukan berdasarkan pada kognitif semata kemudian diuji layaknya sistem hari ini.

Standar ini pun juga berlaku dalam hal memilih sosok pemimpin, sehingga tidak akan didapati kebijakan yang melanggar syariat Islam apalagi mendatangkan kemudharatan bagi rakyat.

Kebijakan terkait pendidikan akan dimulai dari perkara yang sifatnya fundamental yakni kurikulumnya mengikut perkara teknis.

Kurikulum yang disokong berdasarkan sistem pendidikan Islam, pelajaran dan metodologinya selaras dengan asas aqidah tersebut.

Sehingga sudah sepatutnya dalam sistem Islam, akidah ini mampu mengarahkan visi pendidikan Islam sebagai wasilah untuk melahirkan profil generasi gemilang yang paham akan tujuan penciptaan.

Hal itu tidak akan terwuud tanpa adanya peran negara sebagai penyelenggara utama pendidikan. Khilafah bahkan sangat menyadari bahwa pendidkan adalah investasi di masa depan.

Tidak mengherankan apabila kurikulum hingga hak atas pendidikan yang layak bagi setiap warga negara, mendapatkan perhatian yang sangat besar. Dari sarana dan prasarana sekolah hingga kesejahteraan guru dijamin oleh negara.

Bukan hanya dari segi anggaran, namun juga terkait riset, tenaga kerja, industri, sampai pada tataran politik dalam dan luar negeri akan menjadi penjamin terwujudnya visi pendidikan Islam.

Semua program tersebut harus disokong dengan pendanaan dari ekonomi yang kokoh. Pendanaan diambil dari baitul maal, yang bersumber dari pos kepemilikan umum dan pos kepemilikan negara berikut distribusinya, sehingga wajar didapati pendidikan murah bahkan gratis dalam negara Islam.

Terkait dengan tolok ukur keberhasilan belajar dalam Islam, kompetensi pelajar dinilai dari dua aspek yaitu dari segi praktek dan teori. Sehingga secara teknis, pengadaan ujian boleh dilakukan dalam mengukurnya.

Maka dari itu, Islam sudah terbukti mampu memecahkan kebuntuan dan kebekuan problem pendidikan secara sistematis. Negeri ini semestinya mengambil Islam sebagai solusi.

Penerapan sistem pendidikan berbasis Islam hanya bisa terwujud dalam negara Khilafah Islam. Bukan negara demokrasi sekuler kapitalis yang malah mendatangkan kesengsaraan.

Penghapusan UN dan menggantinya dengan asesmen tak ubahnya ilusi berkedok solusi. Hanya Khilafah yang mampu menjawab tantangan pendidikan saat ini bahkan di masa depan dengan berbagai program yang ideal. (*)

Penulis: Nurdayanti (Aktivis Muslimah)