OPINI—Puluhan nyawa santri melayang, bangunan ambruk, dan air mata keluarga tumpah. Tragedi di Pondok Pesantren Al Khoziny bukan sekadar takdir, ini cermin kelalaian yang dibiarkan tumbuh dalam sistem. Ketika infrastruktur pendidikan dibangun tanpa standar, siapa yang sesungguhnya bersalah?
Suasana haru menyelimuti publik setelah musala di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, ambruk pada Senin (29/9/2025) sekitar pukul 15.00 WIB, tepat saat para santri tengah melaksanakan salat berjemaah. Dari sekian banyak kisah pilu, suara merdu lantunan sholawat seorang santri, Ach Haikal Fadil Al-Fatih (12), menjadi kenangan terakhir yang membekas di hati sang ibunda.
Sebelum kembali ke pesantren, Haikal sempat merekam suaranya sebagai tanda rindu untuk ibunya. Rekaman itu kini viral, sekaligus menjadi “isyarat” perpisahan terakhir. Haikal adalah salah satu dari puluhan korban jiwa dalam peristiwa tragis ini. Di samping peti kecil anaknya, sang ayah hanya mampu berucap lirih, “Syahid… syahid nak.”
Kabiddokkes Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombes Pol Dr. dr. M. Kusnan Marzuki mengungkapkan, identitas Haikal dipastikan melalui pemeriksaan DNA. Total, hingga operasi pencarian dan evakuasi resmi dihentikan pada Selasa (7/10), tercatat 61 orang meninggal dunia dan 7 bagian tubuh berhasil ditemukan.
Menurut keterangan Kasubdit RPDO Bencana dan KMM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Emi Freezer, bangunan tersebut terdiri dari tiga lantai plus satu lantai atap cor. Struktur gedung mengalami kegagalan konstruksi sehingga runtuh membentuk tumpukan berlapis atau pancake model.
Pakar teknik sipil dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dr. Yudha Lesmana, menyebut bahwa proses pengecoran seharusnya aman jika sesuai perencanaan. Ia menduga ada kemungkinan pengecoran dilakukan saat usia beton belum matang.
Padahal, dalam konteks pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) telah mengatur standar kelayakan dan keamanan bangunan. Tujuan regulasi ini jelas: memberikan kepastian hukum dan memastikan bangunan aman, nyaman, dan layak pakai.
Dalam Islam, negara memiliki kewajiban untuk menjamin fasilitas pendidikan yang layak, kokoh, dan aman. Infrastruktur pendidikan bukan sekadar bangunan indah dan megah, tetapi harus dirancang dengan teknologi dan standar terbaik agar nyaman serta aman bagi proses belajar-mengajar.
Negara juga tidak boleh membeda-bedakan antara sekolah negeri dan pondok pesantren. Seluruh lembaga pendidikan berhak memperoleh dukungan infrastruktur yang setara, mulai dari ruang belajar yang kuat, fasilitas asrama yang layak, hingga lingkungan yang mendukung tumbuh kembang pelajar.
Sejarah peradaban Islam mencatat banyak madrasah yang dibangun dan dibiayai negara, lengkap dengan asrama dan masjid yang terhubung dengan ruang belajar. Masjid kala itu berfungsi sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan kajian keilmuan. Ini menunjukkan peran negara sangat penting dalam menjamin keamanan dan kualitas fasilitas pendidikan.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lainnya).
Peristiwa ambruknya Ponpes Al Khoziny bukan sekadar musibah takdir, melainkan juga cermin kelalaian dalam memastikan keamanan bangunan pendidikan. Tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran keras bagi negara dan semua pihak terkait untuk tidak lagi menutup mata terhadap aspek keselamatan.
Anak-anak yang menimba ilmu semestinya mendapat tempat belajar yang aman—bukan menjadi korban karena kelalaian konstruksi. (*)
Wallahu a’lam.
Penulis: Ernawati (Pegiat Literasi)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
