Mengapa Aspal Masih Memakan Korban? Menanti Solusi Nyata Arus Mudik

OPINI—Momen mudik saat Idulfitri selalu dinanti. Bagi perantau dan pekerja di luar kota, ini adalah waktu pulang, melepas rindu yang lama terpendam, dan berkumpul dengan keluarga. Suasana hangat di kampung halaman menjadi gambaran kebahagiaan yang berulang setiap tahun.

Namun, arus mudik juga menyimpan sisi lain yang tak kalah nyata. Kemacetan panjang dan kepadatan kendaraan kerap berujung pada kecelakaan. Dalam hitungan detik, perjalanan pulang bisa berubah menjadi tragedi.

Setiap musim mudik hampir tak pernah lepas dari insiden lalu lintas, baik kendaraan roda dua maupun roda empat. Penyebabnya beragam: kecepatan berlebih, kelelahan pengemudi—terutama sopir bus—kondisi cuaca, penggunaan lampu yang tidak sesuai standar, hingga rendahnya kepatuhan terhadap sabuk pengaman.

Data Sekolapedia per 25 Maret 2026 mencatat, pada hari ketujuh musim mudik terjadi 141 kecelakaan yang melibatkan kendaraan pribadi, bus, dan truk. Sebanyak 21 orang meninggal dunia, sementara puluhan lainnya mengalami luka. Meski angka kematian menurun dibanding pekan sebelumnya, pola kecelakaan menunjukkan persoalan mendasar yang belum terselesaikan.

Penurunan angka korban jiwa tidak serta-merta menandakan masalah teratasi. Setiap kecelakaan tetap menyangkut nyawa manusia. Fakta bahwa insiden serupa terus berulang setiap tahun menegaskan adanya persoalan sistemik dalam pengelolaan arus mudik.

Kemacetan dan kecelakaan bukan semata kesalahan pengemudi. Persoalan ini bersifat kompleks, melibatkan banyak faktor. Infrastruktur yang belum memadai, manajemen lalu lintas yang lemah, serta kondisi jalan yang buruk turut berkontribusi. Kemacetan berkepanjangan juga meningkatkan stres pengemudi, yang pada akhirnya memicu perilaku berkendara berisiko.

Di sisi lain, pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi kerap mengabaikan aspek keselamatan. Jalur mudik yang rawan macet dan kecelakaan tidak selalu menjadi prioritas karena dianggap kurang menguntungkan secara investasi.

Negara pun dinilai belum sepenuhnya mampu melindungi masyarakat dari tekanan mekanisme pasar. Harga tiket transportasi yang melonjak saat mudik menjadi contoh nyata. Layanan transportasi umum yang aman dan terjangkau belum berkembang optimal, kalah oleh dominasi kendaraan pribadi dan layanan komersial berbiaya tinggi.

Secara global, sekitar 1,19 juta kematian akibat kecelakaan lalu lintas terjadi setiap tahun. Angka ini menjadi cerminan bahwa keselamatan jalan belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Dalam perspektif syariat Islam, negara memiliki kewajiban menjaga keselamatan jiwa, termasuk dalam penyediaan layanan publik. Pelayanan yang murah, merata, dan bermutu bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual.

Pelayanan publik dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, melainkan menyentuh akar persoalan. Ia menyeimbangkan efisiensi, keadilan, dan keberkahan dalam pengelolaannya.

Pemerintah, sebagai pemegang amanah, memikul tanggung jawab besar. Kegagalan dalam menyediakan layanan publik yang aman berarti kelalaian dalam menjaga amanah tersebut. Dalam Islam, pemimpin adalah pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.

Rasulullah SAW bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Arus mudik seharusnya menjadi perjalanan penuh kebahagiaan, bukan pertaruhan nyawa. Tanpa pembenahan menyeluruh—dari infrastruktur, regulasi, hingga orientasi kebijakan—aspal akan terus memakan korban, dan tragedi serupa akan kembali terulang.

Wallahu a’lam bissawab.