Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan tanpa upaya maksimal dari semua pihak, terutama penguasa sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas rakyatnya.
Perkawinan anak yang sejatinya perkara baik, malah dihalang-halangi begitu rupa. Ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diimplementasikan secara masif di semua pihak yang berkompoten.
Pada tingkat Kabupaten/Kota dimulai dari Bupati hingga Kepala Desa, kepolisian, sampai ke imam desa. Semua itu dalam rangka mencegah perkawinan anak terjadi.
Bahkan, jika pihak keluarga merestui anak mereka menikah dini, maka akan diberi sanksi sosial, yakni masyarakat dihimbau untuk tidak menghadiri perkawinan tersebut.
Di satu sisi, perzinaan seolah diberi karpet merah dalam sistem saat ini. Bagaimana tidak, disajikan begitu apik dalam beraneka model dan medium. Sangat mudah diakses, seperti tayangan di YouTube, TikTok, dll.
Diperparah dengan life style anak milenial dan kolonial yang terseret arus hedonisme. Dibumbui dengan film, musik, dan beragam hiburan yang melenakan.
Belum lagi, banyaknya jasa legal maupun ilegal yang memang menawarkan perzinaan sebagai sebuah pekerjaan. Ini terlihat dari diksi yang sudah bergeser dari Wanita Tuna Susila menjadi Pekerja Seks Komersial. Naudzubillah!
Pertanyaannya adalah mengapa negeri ini tidak fokus pada problem intinya yakni menutup celah perzinaan? Agar perkawinan anak yang dikhawatirkan rentan perceraian atau beragam masalah yang mungkin terjadi, akan mudah diatasi? Mari kita lihat akar masalahnya secara cerdas.
