OPINI—Banyaknya proyek di Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam mangkrak, mengindikasikan ada kesalahan dalam tata kelola negeri ini. Resesi ekonomi yang menghantam, sungguh tak dapat dihindari. Kondisi ini membuat arah kebijakan pembangunan menjadi tak menentu.

Dalam rentan waktu dua bulan lebih, Sulsel sudah dua kali melakukan perubahan parsial APBD. Pasca perubahan tersebut, sejumlah paket proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terdepak. Mulai dari rest area Sidrap dan Jeneponto, gedung Brigade Siaga Bencana, dan rencana pembangunan rest area Malino. Begitupun dengan program prioritas lainnya seperti Stadion Mattoanging, Rumah Sakit, hingga kantor mewah cita-cita Nurdin Abdullah, Twin Tower.

Pun, pengembangan wisata pulau yang masuk dalam prioritas Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman akan ditunda. Misalnya kawasan kuliner di Lae-Lae dan wisata pulau percontohan di Pulau Lanjukang. Bahkan, program yang dijanjikan saat berkampanye banyak yang tidak tercover dalam kegiatan di 2021.

Senada dengan hal tersebut, Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan bahwa refocusing anggaran dan juga pembayaran utang ke pihak ketiga berdampak pada penundaan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya (rakyatsulsel.co, 17/4/2021).

Selanjutnya, wakil ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin menyampaikan bahwa akan mengawasi program prioritas yang dilaksanakan eksekutif. Beliau melihat hal ini masih wajar, hanya nanti dilihat lagi kedepan, mudah-mudahan penganggaran berikutnya akan lebih fokus mengerahkan ke visi misi sesuai janji kampanye.

Menarik untuk dicermati realitas proyek mangkrak dan janji penguasa pada saat kampanye. Hal ini tentu tak terlepas dari sistem transaksional yang berlaku saat ini.

Sistem yang sangat rapuh karena berdasar atas pemisahan agama dari kehidupan (sekuler) plus adanya lingkaran korporasi yang menduduki peran utama. Jadilah seperti yang terlihat hari ini. Berbagai kebijakan yang tak pro rakyat, bahkan rakyat seringkali menjadi korban.

Paradigma yang Keliru

Pembangunan sejatinya menciptakan kesejahteraan untuk semua. Namun karena paradigma berpikir yang tidak berdasar aturan Ilahiah, maka terjadilah kerusakan dimana-mana. Penyimpangan dan kecurangan tak dapat dielakkan di hampir semua lini.

Tata kelola negeri ini patut dipertanyakan. Jamak diketahui, krisis multidimensi sudah menggerus hampir semua sendi kehidupan rakyat Indonesia. Proyek-proyek yang ada di hampir semua wilayah Indonesia, diduga kuat hanya pesanan asing/aseng, tidak berdasar kebutuhan masyarakat umum.

Dengan mekanisme berdasar sistem ekonomi kapitalis, membuat proyek-proyek yang ada hanya jadi “bancakan” oknum tertentu. Lihatlah para tikus berdasi masih melenggang walau di tengah pandemi sekalipun. Hal ini sebagai alarm bahwa kerapuhan sistem saat ini sudah tampak terang benderang.

Begitupun proyek-proyek yang ada di Sulsel, berakhir tanpa kejelasan. Instrumen transaksi ribawi yang diadopsi sistem ekonomi kapitalis, menambah rumit sistem perekonomian bangsa. Resesi siklik sebagai tabiat dari sistem ekonomi ini, tak dapat dihindari. Bubble economy menjadi ancaman nyata, kapan saja bisa meletus.

Beginilah sistem yang dibuat oleh pemikiran manusia, makhluk lemah dan terbatas. Sangat rapuh dan rentan terjadi kecurangan.

Sistem Ekonomi yang Mumpuni

Sistem ekonomi Islam hadir sebagai satu-satunya solusi tuntas atas permasalahan ekonomi umat. Berdasar akidah Islam, menjadikan individu rakyat dan negara dalam kesejahteraan tak tertandingi. 13 abad lamanya peradaban Islam dalam kegemilangan, saat Barat masih dalam kegelapan.

Pembangunan infrastruktur dalam sistem Islam dilaksanakan sesuai kebutuhan rakyat. Negara sebagai pelaksana seluruh hukum syariat melalui seorang imam, menjalankan perannya diliputi ketakwaan kepada Sang Khalik. Negara berperan penting dalam meriayah (mengurusi) seluruh urusan rakyat, baik kebutuhan pokok individu maupun kebutuhan pokok publik.

Terkait hal tersebut, negara mengelola harta dengan konsep kepemilikan yang diatur dalam syariat. Tiga jenis kepemilikan yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing kepemilikan, dimaksimalkan pengelolaannya tanpa mengganggu yang lain. Terpenting juga bahwa negara mengelolanya secara mandiri dan berdaulat, jauh dari transaksi yang melanggar syariat seperti riba.

Dari sini terlihat bahwa pembangunan infrastruktur dalam sistem Islam dirancang secara komprehensif. Seluruh kebijakan yang ditempuh penguasa dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat demi kesejahteraan untuk semua.

Tidak ada politik transaksional yang berpeluang membuat proyek mangkrak seperti saat ini, tersebab penguasa maupun rakyat sangat takut akan pertanggungjawaban kelak di akhirat.

Sebagaimana sabda Nabi SAW. dari hadis Abdullah Bin Amr: Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin (HR. Al-Bukhâri, Muslim, Abu Daud, Turmudzi).

Wallahualam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Generasi)