OPINI—Sebuah peradaban tidaklah tegak berdasarkan lagu kebangsaan, bahasa nasional ataupun hal-hal cabang lainnya. Melainkan pada hukum, pemimpin, aturan, mekanisme penyelesaian masalah masyarakat yang tegak dari bagaimana pandangan hidup itu dibangun.

Ketika kita menilik masyarakat hari ini, maka kita akan menemukan bahwa mereka dibangun berdasarkan pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan (sekularisme). Melahirkan berbagai aturan yang menabrak hukum-hukum agama. Termasuk rencana pelegalan miras yang tertuang di dalam rancangan peraturan daerah.

Seperti yang terlihat dari sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Zaenal Beta, tentang Pengawasan dan Pengendalian Pengadaan Peredaran dan penjualan Minol (Online24jam.com, 17/10/2020).

Zaenal Beta mengatakan, tujuan sosialisasi ini agar masyarakat tahu bahwa Pemkot Makassar punya produk perda yang mengatur tentang penjualan dan ijin minol. Agar tercipta ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.

Pakar Hukum Universitas Patria Artha Zainuddin Djaka, sebagai salah satu pembicara, mengatakan, melalui sosialisasi Perda ini dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir dampak penyalahgunaan minol. Pasalnya, mengonsumsi minol secara berlebih bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Kalau disalahgunakan bisa menyebabkan KDRT. Selain itu, juga ada batasan umurnya. Sebanyak 18 regulasi yang mengatur terkait minol ini,” tuturnya.

Anggota Fraksi PAN, Hasanuddin Leo mengatakan, Perda minuman beralkohol nomor 4 tahun 2014 sudah jelas dan tidak tepat untuk direvisi. Ia mengaku terkejut dengan adanya sejumlah fraksi yang mengusulkan revisi perda yang sudah bagus. Ia menilai, keinginan revisi perda minuman beralkohol sarat dengan kepentingan semata (Makassar.terkini.id, 12/09/2020).

“Tolong dalam kita bertugas, kita punya akidah. Kita harus punya komitmen untuk menyelamatkan generasi mendatang. Jangan karena ada pertemanan dan ada sebagainya, kita mau seenaknya memaksakan sesuatu,” pungkasnya.

Eksistensi Miras: Peran Regulasi Negara
Sangat jelas di balik ranperda miras ini, ada sebuah upaya agar masyarakat dapat menerima miras secara meluas. Hal ini tampak pada penggantian diksi miras (minuman keras) menjadi minol (minuman beralkohol) agar lebih terkesan halus.

Padahal siapapun tidak bisa menyangkal bahwa miras dapat memicu tindak asusila, kekerasan sosial, kebangkrutan moral, penyelewengan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Sebagaimana yang terjadi negara-negara Barat dan Eropa yang menjadikan miras sebagai kelaziman di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan adanya ranperda mensinyalir bahwa minuman beralkohol akan banyak diproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa minuman beralkohol ini dianggap barang ekonomi, yaitu barang yang menghasilkan uang. Keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman beralkohol pun sangat menggiurkan dan menambah pendapatan negara.

Inilah yang terjadi saat penguasa maupun para wakil rakyat diberi mandat penuh untuk membuat UU dan peraturan sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu mereka. Padahal dalam pandangan Islam, penguasa diangkat hanya untuk menerapkan syariah Allah SWT.

Wakil rakyat juga dipilih dalam rangka mengawasi penguasa agar sungguh-sungguh menerapkan syariah-Nya, bukan malah membuat hukum yang lain. Apalagi mengatur penjualan dan ijin minol yang seharusnya ditiadakan sama sekali. Begitulah watak sistem demokrasi.

Konsekuensi Aturan Buatan Manusia: Kesengsaraan dan Dosa Kolektif

Sistem ini sejak awal menetapkan penguasa dan wakil rakyat, sebagai pemilik kedaulatan, kewenangan mutlak untuk membuat ragam UU dan peraturan sesuai dengan kehendak dan hawa nafsu mereka; terlepas dari sesuai atau bertentangan dengan syariah Allah SWT.

Jika demikian, maka sistem demokrasi ini sebetulnya melahirkan ‘dosa kolektif’. Bukan hanya para pemabuk, para pedagang miras dan para pemilik pabrik miras yang salah. Bukan hanya para pelacur, para germo, lelaki hidung belang dan para pemilik tempat pelacuran legal yang bermaksiat.

Bukan hanya para penguasa, wakil rakyat bahkan rakyatpun turut keliru. Ulama juga berdosa. Dosa yang sama juga menimpa para da’i dan para mubalig, termasuk partai dan ormas Islam jika terus mendiamkan hal ini. Bahkan dosa mereka tentu lebih besar lagi karena dari pelegalan miras ini akan diikuti dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Semua itu tentu berpangkal pada sistem sekular yang terus dibiarkan bercokol di negeri ini, bahkan terus dipelihara dan dirawat oleh bangsa ini.

Penerapan Syariah: Solusi Tuntas

Manifestasi dari keimanan adalah hendaknya segala hal dikembalikan kepada sudut pandang Islam. Nabi Muhammad SAW menyatakan khamr (miras) adalah ummul khaba ‘its (induk dari segala kejahatan) sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

“Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar, barang siapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.” (HR ath-Thabrani)

Selain karena obat-obatan terlarang juga karena menghancurkan tatanan masyarakat. Lebih jauh lagi, pengharaman alkohol adalah salah satu solusi untuk menyingkirkan gelombang kejahatan.

Dalam sistem Islam barang haram tidak dianggap sebagai barang ekonomi. Karena itu, tidak boleh diproduksi, dikonsumsi, dan didistribusikan di tengah-tengah masyarakat. Maka jika ada pihak yang memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusikannya di tengah masyarakat, hal itu akan dianggap bentuk kejahatan yang harus ditindak oleh penguasa.

Dalam suatu hadits disebutkan mengenai terlaknatnya setiap orang yang mendukung dalam tersebarnya miras atau khamar. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda;

Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad)

Setiap muslim bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Menurut ketetapan syariat, ada banyak perbuatan kriminal yang harus mendapatkan saksi dari negara yang berasaskan Islam. Prinsip semacam ini penting, sebab tidak hanya dapat melindungi masyarakat, tetapi sanksi dari mahkamah (syariat) juga dapat menghapuskan hukuman di akhirat.

Sungguh Islam adalah agama yang sempurna, yang setiap aturannya melahirkan mashlahat. Terlebih lagi bahwa kita sebagai manusia hendaknya menggunakan aturan yang bersumber dari Allah bukan berdasarkan pertimbangan akal manusia.

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung” (TQS. Maidah: 90).

Wallahu’alam bi ash-shawab

Penulis: Kiki Nurmala Maha Putri, S.Si. (Aktivis Muslimah)