Beranda » Opini » Refleksi Bulan K3 2019
Refleksi Bulan K3 2019
Refleksi Bulan K3 2019 (Muhammad Sabri SKM)
Opini

Refleksi Bulan K3 2019

OPINI – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia dalam peringatan bulan K3 Nasional yang jatuh setiap tanggal 12 Januari – 12 Februari, pada tahun ini mengangkat tema “Wujudkan Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk Mendukung Stabilitas Ekonomi Nasional”.

Tema ini diangkat untuk mengajak seluruh stakeholder (pengusaha, Serikat Pekerja, pekerja dan masyarakat) terus meningkatkan kesadaran pentingnya K3 serta pengawasan.

Hal ini dikarenakan kecelakaan dan kesehatan kerja tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, serta dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan daya saing nasional.

Dalam mewujudkan budaya K3 di Indonesia, terdapat dua komponen yang sangat penting yaitu aturan yang menjadi dasar untuk setiap pekerja menjadikan K3 sebagai budaya dilingkungan kerjanya, kemudian yang kedua adalah peran dari petugas atau seseorang yang ditunjuk langsung untuk mengawasi aturan yang menjadi dasar tersebut benar dijalakan oleh setiap seluruh stakeholder dalam lingkungan kerja.

Jika melihat aturan yang menjadi dasar penerapan K3 ditempat kerja, maka yang menjadi dasarnya adalah UU No 1 Tahun 1970 Tentang Kecelakaan Kerja, UU yang menurut sebagian orang menjadi aturan yang abadi, dikarenakan sampai saat ini belum ada amandemen didalamnya.

UU K3 ini lahir dengan nama UU Keselamatan Kerja (tanpa kesehatan) dan baru membahas soal kesehatan kerja pada pasal 10 bagian Panitia Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sedangkan UU Ini juga mengatur pentingya kesehatan kerja.

UU No 1 Tahun 1970 Tentang Kecelakaan Kerja, telah berumur 49 tahun, sejak ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto, akan tetapi perevisian UU ini masih sering menemukan jalan yang terjal, jika melihat isi UU ini, yang sebagian sudah tidak relevan lagi dalam mengatur kebijakan terkait K3 ditempat kerja.

Seperti pada pasal 15 yang hanya memberikan denda maksimal sebesar Rp100.000 kepada siapapun yang melanggar aturan ini, jelas aturan ini bukan sebuah kebetulan melainkan sebuah penegasan sikap pemerintah saat orde lama itu.

Selain permasalah aturan, ada hal yang menarik jika melihat siapa yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penerapan UU terkait K3.

Dalam Permenaker No 12 Tahun 1992 mewajibkan setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, dan atau memiliki resiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum.

Seorang Ahli K3 Umum yang dimaksud adalah seseorang yang hanya mengikuti pembinaan Ahli K3 Umum selama sekitar 12 hari kemudian dinyatakan lulus sertifikasi Kemenaker RI, ketika telah menjadi Ahli K3 Umum maka seorang tersebut akan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah dalam mengawasi ditaatinya UU No 1 Tahun 1970 Tentang Kecelakaan Kerja.

Lantas mau dikemanakan ratusan bahkan ribuan sarjana-sarjana yang telah menempuh pendidikan selama kurang lebih 3 tahun dalam institusi pendidikan yang sah, dalam hal ini mahasiswa-mahasiswa yang mengambil konsentrasi atau jurusan K3.

Jika durasi pendidikan yang ditempuh, mungkin semua orang sependapat jikalau yang menempuh pendidikan selama kurang lebih 3 tahun tentunya lebih memiliki kapasitas jika dibandingkan dengan seseorang yang hanya menempuh pembinanaan hanya selama kurang lebih 12 hari.

Ketika pengalaman yang menjadi indikatornya, mahasiswa-mahasiswa jurusan K3 tersebut, memiliki satu mata kuliah wajib yaitu magang atau residensi, yang dalam kurikulum pendidikan tersebut telah ditentukan durasinya minimal selama satu bulan dalam proses menempuh mata kuliah ini.

Jika seseorang untuk dikatakan sebagai Ahli K3 Umum, hanya ketika mengikuti pembinaan Ahli K3 Umum selama sekitar 12 hari kemudian dinyatakan lulus sertifikasi Kemenaker RI, alangkah lebih baiknya jurusan atau konsentrasi K3 tersebut ditutup saja.

Karena sejatinya, tujuan menempuh pendidikan secara formal adalah menambah dan meningkatkan kapasistas pengetahuan seseorang kemudian mendapatkan pengakuan sebagai orang yang ahli dalam bidang tersebut, bukan hanya sekedar ijazah semata.

Jika melihat ungkapan dari orang terdahulu kita ‘lebih baik mencegah dari pada mengobati’, maka sudah selayaknya dengan peran aktif pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menyikapi suatu permasalah ini yang menjadi komponen penting dalam mewujudkan budaya K3 di Indonesia.

Jangan hanya menjadikan momentum bulan K3 Tahun 2019 ini hanya sebagai ajang seremonial tahunan belaka, mengingat pentingnya K3 sebagai sebuah investasi perusahaan dalam mensejahterakan pekerja, bukan sebagai beban, sehingga dapat meningkatkan stabilitas Negara. (*)

 

Penulis : Muhammad Sabri SKM
Wabendum Badko HMI Sulselbar
Bidang Pengembangan Profesi
*saat ini menempuh Pendidikan di Sekolah Pascasarjana jurusan K3 FKM Unhas.