OPINI—Kontroversi vaksinasi masih terus berlangsung, walau pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Disinformasi dan banyaknya beredar berita seputar vaksinasi tentang bahaya dan efeknya, menambah ketakutan banyak kalangan.

Harapan untuk mengakhiri pandemi dengan ikhtiar vaksinasi, sepertinya masih jauh. Mengingat berbagai kebijakan penanganan dari awal pandemi, membuat distrust rakyat kepada penguasa. Berimbas pada ketidakpatuhan pada protokol kesehatan (prokes).

Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu provinsi dengan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 cukup tinggi. Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Kesehatan, menerima 30 ribu unit vaksin pada hari Selasa, 5 Januari 2021 untuk pengiriman pertama. Selanjutnya, pada 8 Januari 2021 menerima 36.640 unit vaksin.

Artinya, Sulsel telah rampung menerima vaksin sebanyak 66.640 vaksin Sinovac untuk tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya, pada bulan Maret mendatang. Rencananya akan didistribusikan ke 24 kabupaten/kota yang ada di Sulsel (makassar.sindonews.com, 8/1/2021).

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah berharap warga Sulsel tidak takut disuntik vaksin nantinya. Beliau menegaskan, vaksinasi menjadi satu-satunya solusi melindungi warga dari paparan virus Corona (news.detik.com, 22/1/2021).

Banyaknya masyarakat yang enggan divaksin, membuat penguasa menempuh berbagai cara, diantaranya: memaksin para pejabat pemerintah, para nakes, tokoh agama, hingga public figure sebagai penerima vaksin pertama. Bahkan, muncul pemberitaan tentang adanya sanksi/denda jika menolak divaksin.

Hal demikian tentulah bukan tindakan yang tepat. Penguasa seyogianya memberikan edukasi secara baik dan cerdas, mengingat kondisi psikologi secara umum rakyat saat ini, sangat tidak stabil.

Menurut salah seorang pakar biologi molekuler dalam suatu tayangan video, vaksin Sinovac didesain hanya untuk mencegah gejala, bukan infeksi. Ketika sudah divaksin pun harus tetap menjalankan prokes 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi dan interaksi, serta menjauhi kerumunan.

Selanjutnya otoritas penguasa menjalankan 3T, yakni test, tracing, dan treatment. Artinya, jika 5M dan 3T tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, maka program vaksinasi yang menghabiskan dana APBN triliunan rupiah, tidak akan berjalan efektif.

Distrust Rakyat Kepada Penguasa

Mencermati polemik yang berkembang terkait vaksin Sinovac, sungguh mencemaskan. Beredarnya berita-berita yang mengerikan pasca vaksinasi dan disinformasi, makin membuat rakyat menjadi gamang.

Akhirnya, muncul sikap penolakan di sana-sini. Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja. Sebelumnya, rangkaian peristiwa di negeri ini, menjadikan rakyat jenuh dan timbul ketidakpercayaan akan berbagai kebijakan penguasa. Seperti: kasus pelanggaran HAM berat terhadap anggota FPI, korupsi dana Bansos, dan berbagai persoalan lainnya yang tak jelas arahnya .

Peristiwa demi peristiwa dipertontonkan dengan sangat terbuka. Era digital membuat semua hal sangat mudah diakses oleh rakyat banyak. Patutlah jika rakyat menjadi distrust akan berbagai kebijakan yang ditempuh penguasa. Disetiap momen, selalu saja terjadi kecurangan. Mirisnya, sebagian besar dilakukan oleh pejabat pemerintah. Meski itu terkait masalah perut rakyat marginal. Sungguh memalukan dan tak punya hati.

Walau para pakar dan ulama sudah memberikan pencerahan terkait vaksinasi ini, namun masih banyak masyarakat yang tetap menolak divaksin. Pasalnya, vaksinasi bukan hanya sekadar upaya pengobatan, namun juga menyentuh ke ranah ekonomi dan politik.

Distrust yang digeneralisir, menambah rumit kondisi yang ada Tentu hal ini sangat logis, tersebab sistem yang digunakan adalah sistem sekuler kapitalis. Sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, rawan terjadinya kecurangan. Disempurnakan oleh sistem ekonomi kapitalis, membuat kebijakan yang ada sarat akan kepentingan para kapital. Menegasikan hak rakyat.

Penguasa Dambaan Rakyat

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang wajib dipenuhi oleh negara, selain pendidikan dan keamanan. Negara berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Misal, ketika wabah menimpa suatu wilayah, lockdown dilakukan dengan sangat sempurna.

Pemisahan orang yang sakit dan sehat dilakukan di awal wabah, sehingga penyebaran penularan sangat minim. Orang sakit diberi pengobatan terbaik termasuk vaksinasi, sedangkan orang sehat tetap beraktivitas seperti kondisi normal. Hal ini membuat roda perekonomian tetap berjalan, hingga tidak didapati guncangan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan massal seperti saat ini.

Terkait vaksinasi, Islam memandang sebagai ikhitiar dalam berobat. Hukumnya sunnah dalam konteks individu. Pada level negara, riset vaksin mutlak dilakukan. Penguasa memastikan vaksin yang diproduksi aman digunakan, karena seluruh aktivitas memanglah berdasar atas akidah Islam.

Penguasa dan rakyat berkolaborasi memainkan perannya masing-masing atas dasar ketakwaan kepada Sang Khalik. Rakyat menaati pemimpinnya secara ikhlas. Tak ada distrust yang terbangun dalam sistem Islam, karena kesejahteraan seluruh rakyat mewujud dalam kehidupan nyata.

Penguasa menjalankan fungsinya dengan amanah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim: Imam/Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat, ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya.”

Wallahualam bish Showab.

Penulis: Dr. Suryani Syahrir, ST, MT (Dosen dan Pemerhati Sosial)