JAKARTA—Sulawesi Selatan di tahun 2024 akan diusulkan sebagai salah satu dari lima provinsi baru yang akan masuk sebagai provinsi prioritas penganggulangan stunting. Salah satu faktornya karena memiliki jumlah penduduk terbesar di luar Pulau Jawa, sehingga memerlukan perhatian khusus.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 6 Oktober 2023, yang dipimpin oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.
Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan, walaupun tahun 2024 masuk dalam tahun politik pelaksanaan Pemilu, upaya percepatan penurunan stunting tetap menjadi program prioritasnya yang sejalan dengan program prioritas nasional.
“Pemilu bagian dari konstitusi kita dan ini sistem yang sudah tetap dan teratur, lima tahun sekali. Kemudian program strategis nasional harus dilakukan, penanganan kemiskinan, stunting, gizi buruk dan inflasi itu sesuai dengan program prioritas kami,” katanya.
Adapun saat ini, sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai provinsi prioritas penanggulangan stunting karena dianggap menjadi kantong-kantong penyumbang angka prevalensi stunting tinggi. Kedua belas provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.
“Mengusulkan tiga poin, diantaranya untuk mempercepat capaian 3,8 persen pertahun mengusulkan penambahan provinsi prioritas menjadi 17 provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan,” ungkap Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.
Hasto optimistis melihat tren ke depan, stunting dapat dicapai 14 persen di 2024. Tahun 2013-2019 rata-rata penurunan 1,3 persen per tahun dan kemudian di tahun 2019 ke 2021 di saat pandemi, penurunan 1,6 persen per tahun.
“Alhamdulillah, tahun 2021 ke 2022 meskipun masih Pandemi (Covid-19), penurunan bisa mencapai 2,6 persen per tahun. Kami pun juga masih bisa optimis di mana target 14 persen dengan target penurunan (2023) 3,8 persen per tahun,” kata Hasto.
Sementara itu, Wapres Ma’aruf Amin menyampaikan akan dibahas lebih lanjut terkait usulan tersebut. Sedangkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, untuk tambahan provinsi nanti akan diakomodir menjadi 17 daerah provinsi yang akan dijadikan target termasuk dengan memperhatikan pendanaannya.
Sehari sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengusulkan tambahan 5 provinsi prioritas, termasuk Sulsel.
“Hal ini dengan pertimbangan, Sulawesi Selatan adalah provinsi di luar Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbesar, sehingga memerlukan perhatian khusus,” jelas Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi.
Adapun pada Rakor di Istana Negara Wakil Presiden, daerah yang mendapatkan penghargaan berupa Dana Insentif Fiskal, yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Jeneponto, Kota Pontianak, Kota Cirebon dan Kota Pagar Alam.
Wapres didampingi Menteri Keuangan, menyerahkan Dana Insentif Fiskal kepada Sulsel sebesar Rp5,69 miliar. Sedangkan Kabupaten Bone Rp7,24 miliar, Kabupaten Rp6,61 miliar, dan Kabupaten Jeneponto Rp6,56 miliar. (*/4dv)
