OPINI—Selama eksistensi meradari manusia dan alam semesta, maka selama itu pula daya transisi peradaban akan terus berlangsung. Transisi yang diakari oleh insting manusia untuk bergerak dan berpikir yang membuahkan ritme perubahan wajah zaman yang bahkan berjarak ribuan tahun.
Dalam perjalanannya, mempertaruhkan banyak nyawa, mencetuskan beraneka penemuan berharga, sekaligus menggencarkan limpahan tipu daya.
Sejalan dengan perubahan-perubahan zaman, perempuan adalah salah satu variabel yang sangat mempengaruhi nilai baik-buruk, normal-abnormal, dan warna hitam-putih di dalam kehidupan bermasyarakat.
Jika ideologi yang diemban memuliakan dan menjaga fitrah perempuan, maka peradaban itu sejatinya sejalan dengan mekanisme penciptaan. Sebaliknya jika ideologi mengungkungi perempuan dalam lingkaran materiil dan menyusutkan fitrah perempuan, maka itulah penciri dari kebiadaban peradaban.
Sejak dulu hingga kini, perempuan terus mengalami pengkerdilan fitrah. Ini merupakan faktor sistemik yang memunculkan banyak polemik imoralitas yang membelit hidup ini. Negara berlepas tangan dalam penjagaan fitrah perempuan.
Jika dulu perempuan pada umumnya banyak berkutat pada peran sebagai madrasah pertama generasi dan pengelola rumah tangga, kini perempuan telah merangkap sebagai epitomisasi pemerintahan, promotor bisnis, penggerak ekonomi hingga objek industri hiburan.
Baru-baru ini, perempuan digadang-gadang sebagai salah satu item penguatan inklusi keuangan Indonesia dalam keanggotaan G20. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU) yang klaimnya bertujuan untuk bersama-sama mengatasi krisis serta mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.
Presiden Indonesia, Joko Widodo menyebutkan bahwa, “G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata. Pertama, meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan, dimana inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra mikro, Indonesia mengembangkan skema pemodalan khusus yang disebut program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).” (sumber: antaranews.com).
Dari sekian banyaknya tata kelola perekonomian negara termasuk dorongan peningkatan UMKM dan perempuan ini sebenarnya mengalihkan negara dari agenda prioritas.
Hal yang sebenarnya perlu segera dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi yang berlangsung panjang ini adalah merevisi kebijakan pengelolaan SDA dan aset negara (BUMN) yang masih tercaploki sistem kapitalisme. Sistem perekonomian ini nyata memborbardir masyarakat khususnya perempuan ke dalam gaya hidup hedon sekaligus memicu bibit-bibit kemiskinan.
Sudah terlalu banyak program-program yang menggunakan jargon pemberdayaan perempuan, namun sejatinya kesemuanya itu berakar dari prospek menjadikan perempuan sebagai mesin ekonomi dan tumbal kesejahteraan di negara yang menganut asas kapitalisme.
Penggerogotan ini beroperasi terencana dan menahun sehingga menimbulkan pola gaya baru di masyarakat dimana perempuan-perempuan abai pada peran fitrahnya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.
Kepongahan nasib perempuan terus bertambah dengan masifnya kampanye “kesetaraan gender” dan “emansipasi wanita” yang kebanyakan rana juangnya justru menjadi bumerang atas kodrat perempuan itu sendiri.
Secara kasat mata, kedua slogan ala feminis tersebut terdengar sangat bijaksana, mulia dan intelektual. Perempuan merasa diberikan kedudukan yang istimewa dengan populernya kedua slogan tersebut.
Padahal, dengan mengakarnya semboyan kesetaraan gender dan emansipasi wanita yang kelewatan di dalam pemikiran perempuan maka akan menimbulkan benih-benih penyakit baru di dalam kehidupan masyarakat khususnya lemahnya institusi keluarga dan lahirnya generasi-generasi berkualitas buruk.
Asas kapitalisme makin mencengkeram perempuan dengan campur tangan lembaga pendidikan. Kurikulum pendidikan kita khususnya di perguruan tinggi didesain agar peserta didik perempuan mampu menghasilkan cuan pasca lulus seperti halnya lelaki. Kurikulum berbasis nilai.
Kesuksesan perguruan tinggi diukur dari banyaknya lulusan yang terserap ke dunia kerja mentereng. Menyoal moralitas peserta didik apalagi pemahaman mengenai hakikat hidup, mereka berlepas tangan. Bagi perempuan, jangankan ilmu berumah tangga, pengenalan pada fitrahnya pun tak bisa mereka dapati di sekolah-sekolah sekuler.
Kontras dengan kapitalisme, Islam sangat memuliakan perempuan. Prinsip-prinsip Islam menetapkan perlindungan penuh terhadap kaum perempuan.
Kesuksesan perempuan tidak diukur dari parameter nilai materi yang bisa mereka dapatkan serta prestasi karir yang mampu mereka capai, namun diukur dari ketakwaannya sesuai dengan jalur ketakwaan yang Islam gariskan untuk kaum perempuan. Tidak hanya itu, Islam juga merincikan dengan detai hak-hak perempuan sebelum menikah, pasca menikah dan setelah menjadi ibu.
Perempuan adalah ummu wa robbatul bayt (ibu dan pengatur rumah tangga). Itulah peran esensial kaum perempuan yang sangat berimbas terhadap potret peradaban. Maka tak heran jika dikatakan “al ummu madrasah al-ula (ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya)”, sebab perempuan memiliki kedudukan eksklusif dalam pengasuhan dan pendidikan anak.
Peran perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga tentu tak dapat dipahami secara kontekstual, sebab perempuan juga dapat (bahkan dikenakan kewajiban) menimba ilmu seluas-luasnya, menyalurkan ilmunya, berkarya untuk kemaslahatan dan memasuki jamaah dakwah. Namun tentu dengan batasan-batasan paten yang telah Islam syariatkan.
Nah, batasan inilah yang sejatinya selalu didengungkan oleh kalangan anti Islam untuk melabeli Islam sebagai agama yang mengekang perempuan serta memenjarakan kebebasan perempuan dalam menyalurkan ekspresi dan jati dirinya.
Padahal, Islam mengkoridori perempuan agar tetap terjaga kemuliaannya. Tanpa membatasi diri dengan hukum syariat, perempuan akan kebablasan sehingga mereka mudah dilucuti zaman, hilang kelembutan, serta menjadi objek eksploitasi para kapitalis. Batasan tak selalu buruk.
Jika kaum perempuan mau menetapi diri untuk mengilhami bagaimana Islam mengagungkan mereka, niscaya mereka akan sepenuhnya rela kehidupannya dikoridori dengan hukum-hukum Islam.
Jika kaum perempuan mau menelaah dalam-dalam bagaimana nilai mereka dalam pusaran pemilik modal, niscaya mereka bahkan tidak lagi sudi menjadi makhluk tutorial kapitalisme. (*)
Penulis: Ipa Rahman (Aktivis Muslimah)
***
Disclaimer: Setiap opini/artikel/informasi/ maupun berupa teks, gambar, suara, video dan segala bentuk grafis yang disampaikan pembaca ataupun pengguna adalah tanggung jawab setiap individu, dan bukan tanggungjawab Mediasulsel.com.
