OPINI – Season covid-19 hingga hari ini belum juga menampilkan episode-episode terakhir. Kali ini beralih ke babak baru pada upaya vaksinasi. Berbagai negara yang terdampak hingga Indonesia turut melangkah menjadikan vaksin sebagai angin segar penanganan Covid-19.

Apalah daya, harapan tak selalu seindah impian. Banyak hal yang menimbulkan polemik di balik pengadaan vaksin yang lebih memancarkan aroma bisnis dibanding nilai kemanusian, terlebih akidah.

Vaksin Sebagai Jalan Baru Penanggulangan Covid

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait langkah ini. Pertama, halal atau haramnya vaksin. Meski hal tersebut telah diverifikasi oleh pemerintah, namun halal haram tersebut nyatanya tidak menjadi masalah.

Dalam laman nasional.okezone.com (03/10/2020) tim dari pemerintah bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadwalkan akan bertolak ke China pada pertengahan Oktober 2020 untuk meninjau vaksin Covid-19.

Menurut Masduki, pemerintah dan MUI akan melakukan verifikasi vaksin Covid-19. Barulah nanti akan diketahui vaksin tersebut dibuat dari proses yang halal atau tidak. Kalau pun tidak halal, maka itu tidak jadi masalah karena saat ini masuk keadaan darurat.

Selanjutnya, bahaya melepas vaksin covid ke mekanisme pasar. Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari mengatakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid-19 untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar.

Ketua BPKN Rizal E Halim mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan secara gratis vaksin Covid-19 kepada warga yang tidak mampu. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut disalurkan secara efektif (Tempo.co,06/09/2020).

Aroma bisnis semakin menguat di sini. Faktanya, Kimia Farma dan Indofarma adalah dua anak perusahaan Biofarma. Nampaknya, para pemilik modal dan pebisnis kapitalis sangat sigap mengambil peluang bisnis vaksin ini. Dengan adanya kerjasama antara Sinovac dan Biofarma, saham perusahaan produsen vaksin berplat merah itu juga diserbu para investor.

Dalam sebulan terakhir saham PT Kimia Farma Tbk menguat 180,83%. Begitu juga PT Indofarma Tbk naik 232% (bisnis.com, 10/08/2020).

Tentu banyak investor yang akan tergiur dengan keuntungan berlipatganda dengan menanamkan saham pada bisnis vaksin ini. Sungguh agenda yang berkesinambungan antara penguasa dan pengusaha.

Komersialisasi Vaksin: Watak Kapitalisme

Kita bisa membayangkan sebuah bencana besar yang akan terjadi ketika logika bisnis ini terterapkan pada vaksin. Terlebih mekanisme pasar yang mengontrol harga vaksin.

Perusahaan farmasi lantas merasa “berhak” mendapatkan keuntungan yang besar karena melakukan tugas mendesak untuk membuat vaksin Covid-19 ini. Pada akhirnya masyarakat hanya bisa pasrah pada keadaan dan membayar berapa pun harganya.

Di sinilah semakin nyata syair “yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”.

Rakyat yang dibebankan membayar pajak, uang pajak digunakan untuk biaya penelitian vaksin, selanjutnya hak paten diberikan kepada perusahaan Farmasi dan boleh menentukan berapa pun harga karena telah memiliki lisensi.

Sungguh tersayat hati ini, mendapati realita sistem kapitalis. Bisnis vaksin tentunya bukan hal yang aneh dalam sistem hari ini. Karena memang kita tengah hidup di tengah sistem ekonomi kapitalisme, sistem yang hanya menguntungkan para pemilik modal dan pebisnis, bukan rakyat seperti yang dijanjikan para wakil rakyat dan pejabat negara.

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menjadikan perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemegang kendali akan berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Untuk mendapatkan keuntungan bersama, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pasar, tapi dilakukan secara besar besaran untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Dengan asas sekulerisme dalam sistem ekonomi kapitalisme, halal dan haram tidak akan menjadi standar dalam perbuatan.

Solusi Tuntas dalam Pandangan Islam

Sekarang saatnya kita benar-benar berusaha menamatkan season Covid ini. Berusaha menghentikan kapitalisasi vaksin Corona. Tak cukup hanya dengan sabar dan patuh pada protokol kesehatan semata. Kita juga harus meninggalkan sistem ekonomi kapitalis yang melahirkan bisnis vaksin Corona ini.

Islam telah memberikan konsep ekonomi yang sempurna. Ada tiga pembagian harta kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Sebab Allah SWT telah menentukan qadar bagi setiap benda di dunia ini sepenuhnya untuk kebutuhan seluruh manusia.

Sesungguhnya yang memunculkan ketidaksesuaian adalah adanya monopoli dan ketamakan hawa nafsu kapitalisme, karena pada hakikatnya ekonomi kapitalisme sangat jauh menyimpang dari aturan Sang Pencipta.

Khilafah Islam dalam sejarahnya telah memberikan perhatian besar dalam upaya penanganan wabah. Bahkan, pada masa Kekhilafahan Turki Usmani telah ditemukan vaksinasi yang pertama kali.

Selanjutnya pada abad 11 Ibnu Sina menerbitkan bukunya Qanun fit Thib, ensiklopedia pengobatan yang menjadi standar kedokteran dunia hingga abad 18.

Semua penemuan ini hanya akan berhasil terealisasi jika masyarakat sadar hidup sehat dan pemerintah memberikan dukungan penuh dalam hal kesehatan.

Fasilitas umum harus dibangun secara optimal. Tenaga kesehatan yang merupakan tenaga profesional dengan integritas untuk menjadi bagian yang berkontribusi dalam penyelesaian masalah umat.

Jaminan sistem kesehatan dalam Islam juga melibatkan semua komponen mulai dari peran individu, keluarga, masyarakat hingga negara. Dalam Khilafah, negara tidak akan ambil untung dalam melayani warganya. Dalam kondisi darurat wabah, negara bisa menggerakkan semua kemampuan negara untuk penanggulangan wabah.

Sejatinya Islam telah memberi solusi tuntas atas setiap masalah yang dihadapi manusia sepanjang peradabannya. Mengatur segala lini aspek kehidupan manusia. Penerapan ekonomi Islam harus ditopang dengan politik Islam yang juga berdasar pada ridho dan murka Sang Khalik.

Maka hakikatnya, yang kita butuhkan hari ini adalah kembali kepada sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman kehidupan. Wallahu a’lam bish-shawab. (*)