Lemahnya implementasi mitigasi bencana ini akan memperburuk dampak dari bencana, mengingat posisi Indonesia rawan bencana gempa. Gempa adalah suatu fenomena yang tidak bisa kita hindari dan belum ada teknologi yang memadai di Indonesia untuk menghindarkan kita dari bahaya gempa.
Padahal, Indonesia berada di lokasi tektonik aktif, memiliki zona subduksi dan sesar yang bisa menimbulkan gempa bumi. Oleh karena itu, sebelum gempa bumi terjadi, semestinya ada pelaksanaan mitigasi atau upaya-upaya tertentu untuk mengurangi dampak dari gempa. Analoginya, seperti halnya kita mau berperang, kita harus tahu dahulu senjata seperti apa yang musuh miliki.
Deklarasi Nirempati
Alih-alih memikirkan mitigasi bencana, justru diselenggarakan deklarasi politik sebagai upaya menggalang dukungan “Jokowi tiga periode”. Puluhan ribu orang berpakaian merah putih tampak memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada Sabtu (26//11/2022).
Mereka adalah peserta Silaturahmi Relawan Nusantara Bersatu. Dalam deklarasi tersebut, mereka menyatakan, “2024 manut Jokowi.” Artinya, “2024 menaati atau ikut keputusan Jokowi.”
Penyelenggaraan deklarasi politik ini merupakan langkah nirempati. Betapa tidak, rakyat Indonesia tengah berduka karena bencana gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Hingga hari ini, situasi di Cianjur belum kondusif. Banyak rumah warga dan infrastruktur yang rusak. Ratusan gempa susulan masih terjadi setelah gempa utama. Dalam situasi yang masih berduka ini, doa dan dukungan sudah selayaknya tertuju pada mereka.
Namun, mirisnya, di tengah duka korban gempa Cianjur, ada sekelompok orang yang malah mengadakan deklarasi politik, acara yang jauh dari kesan berduka, atau setidaknya berempati terhadap korban.
Dalam acara tersebut, mereka sibuk mengelu-elukan jagoannya, seolah bersukacita di atas penderitaan masyarakat. Padahal, seorang muslim seharusnya berempati terhadap penderitaan muslim lainnya sebab umat Islam ibarat satu tubuh.
Rasulullah saw. bersabda, “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR Bukhari No. 6011 dan Muslim No. 2586)
Kegiatan sebesar itu pun tentu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dananya dari mana? Jika kita melihat susunan kepanitiaan acara, ternyata ketua panitianya adalah Aminuddin Ma’ruf yang merupakan anggota Staf Khusus Presiden dan Ketua steering committee acara adalah Arsyad Rasid yang merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Dengan adanya dua pejabat ini dalam kepanitiaan, publik jelas bertanya terkait sumber dana acaranya.
Terlepas dari sumber dana acara, kehadiran Jokowi pada acara tersebut juga mendapat kritik keras dari publik. Jokowi yang notabene Presiden saat ini bagi seluruh rakyat Indonesia, seharusnya bertemu dengan rakyatnya, baik untuk menunaikan hajat rakyat ataupun mendengarkan saran dan kritik mereka.
Apalagi ironisnya, ada banyak peserta yang hadir karena diinformasikan acaranya berbentuk selawat akbar yang ternyata tidak demikian adanya. Ada juga yang diinformasikan bahwa ada Habib Luthfi bin Yahya, ternyata tidak sesuai juga dengan faktanya. Realitas peserta ini membuktikan bahwa politik khas kapitalisme menghalalkan segala cara demi meraih tujuan politik.
